NERACA

Jakarta - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) membahas kolaborasi program sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK).

Sekretaris Utama BPJPH Muhammad Aqil Irham dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (2/5), mengatakan penguatan sinergi dan kolaborasi antara kedua pihak dapat segera diwujudkan secara konkret dalam penyelenggaraan sertifikasi halal.

Salah satunya melalui pendampingan dan fasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku UMK yang jumlahnya sangat besar dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

“Kami berharap 49 ribu account officers (AO) dapat kita kumpulkan secara bertahap untuk kita sosialisasi dan edukasi sertifikasi halal,” kata Aqil.

“Kami setuju bahwa budaya halal yang akan digaungkan oleh AO kepada para nasabah untuk membangun kesadaran kolektif tentang sertifikasi halal,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Aqil juga menekankan pentingnya proses pendataan untuk mengklasifikasikan pelaku UMK yang memenuhi kriteria skema sertifikasi halal self declare dan reguler.

“Dari total 2,2 juta pelaku usaha, kita perlu memetakan dengan tepat agar penanganannya disesuaikan dengan karakteristik dan kendala masing-masing,” ujar dia.

Untuk memudahkan tindak lanjut, Aqil juga mengusulkan pembentukan satuan tugas lintas sektoral guna memudahkan implementasi program dapat terkoordinasi dengan baik dan berjalan secara optimal, sehingga produktif dan mencapai tujuan yang ditargetkan.

Di sisi lain, Direktur Utama PNM Arief Mulyadi mengungkapkan komitmen PNM dalam mendukung nasabah UMK, terutama dalam hal legalitas usaha.

“PNM telah membantu menerbitkan sebanyak 2,2 juta Nomor Induk Berusaha (NIB) secara gratis. Kami ingin terus hadir untuk mereka, termasuk dalam aspek (sertifikasi) halal,” kata dia.

Ia menambahkan, PNM telah mulai membangun budaya halal di kalangan nasabahnya. Dengan adanya sekitar 49 ribu AO yang rutin bertemu nasabah di setiap pekan, menurutnya penting untuk menanamkan pemahaman halal sejak awal.

“Kami mengusulkan agar disiapkan bahan sosialisasi terkait (jaminan produk) halal, agar dapat disampaikan langsung oleh AO,” ujarnya.

Sementara itu, Staf Ahli Bidang Keuangan Dan Pengembangan UMKM Kementerian BUMN Loto Srinaita Ginting memastikan bahwa kerja sama ini akan membawa implikasi positif bagi para pelaku UMK.

“Yang lebih penting adalah memastikan dampak positifnya bagi pengusaha UMK,” ujar Loto. (Mohar)