NERACA

Sukabumi - Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi, mendukung penuh adanya program Sekolah Rakyat (SR) yang digulirkan oleh pemerintah pusat, melalui Kementrian Sosial (Kemensos) RI. Bahkan, Pemkot melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) setempat, langsung melakukan rakor dengan instansi terkait, untuk mewujudkan SR di Kota Sukabumi.

Kepala Bappeda Kota Sukabumi, Asep Suhendrawan, mengungkapkan, untuk mendukung program SR tersebut, pemerintah daerah harus menyediakan lahan untuk pembangunannya."Makanya belum lama ini kita melakukan pembahasan dengan beberapa perangkat daerah terkait, untuk menyusun proposal yang dibutuhkan untuk menunjang sekolah SR di Kota Sukabumi,” ujar Asep, kepada Neraca, kemarin.

Asep menambahkan, proposal yang akan diajukan tersebut nantinya akan disusun oleh Dinsos, karena akan lebih intens berkoordinasi dengan kemensos."Yang jelas dalam proposal itu, dirancang semua kebutuhan untuk membangun SR. Diantaranya, lahan, anggaran dan sumber daya manusia," ucapnya.

Asep menambahkan, hasil pembahasan usulan lokasi dan lahan yang dibutuhkan dalam mendirikan SR di Kota Sukabumi sekitar 5 hektar, dengan titik lokasi di Jalan Kapitan, Kelurahan Cikundul, Kecamatan Lembursitu."Sekitar 16 April 2025 kemarin, kemensos melakukan pembahasan usulan lokasinya. Di Kota Sukabumi membutuhkan 5 hektare dan lokasinya di Jalan Kapitan, Kelurahan Cikundul, Kecamatan Lembursitu," jelasnya.

Sedangkan SR yang diusulkan oleh Pemkot Sukabumi, kata Asep, yakni jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA). Sedangkan anggarannya, nanti bersumber dari pemerintah pusat dengan kebutuhan sekitar Rp100 miliar. Pasalnya, sekolah rakyat tersebut konsepnya boarding school. Dimana, guru pengajar dan siswanya akan tinggal di asrama."Jadi, untuk lebih jelas terkait perkembangan SR, bisa ditanyakan ke Dinsos selaku PIC program SR di kota sukabumi," pungkasnya.

Sementara itu, dikutip dari situs resi Kemensos RI, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus lpul) menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan bagian dari strategi nasional pengentasan kemiskinan melalui kerja sama lintas kementerian dan lembaga."Gagasan Presiden Prabowo untuk memuliakan orang miskin, mendorong bangkitnya wong cilik agar bisa berkontribusi dalam Indonesia Emas tahun 2045," ujarnya.

Ia menambahkan, pemerintah telah mencanangkan pendirian Sekolah Rakyat yang akan menyasar siswa-siswa dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, yang terdapat di dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Sekolah Rakyat yang didirikan berkonsep sekolah asrama gratis, sehingga seluruh biaya sekolah, makan, dan tempat tinggal asrama akan ditanggung oleh negara. Sekolah Rakyat didesain untuk mencetak para siswa menjadi agen-agen perubahan yang dapat mengubah taraf kesejahteraan keluarganya.

Sekolah Rakyat mencakup jenjang SD hingga SMA, dengan kurikulum yang mencakup pendidikan formal dan pendidikan karakter. Sekolah Rakyat berupaya menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang siap bersaing melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Hal itu merupakan bentuk memuliakan masyarakat miskin dan memfasilitasi kebangkitan wong cilik sehingga transmisi kemiskinan antar generasi dapat diputus.

Sekolah Rakyat diharapkan menjadi model pendidikan inklusif yang mampu mengangkat anak-anak dari keluarga miskin keluar dari lingkaran kemiskinan. Program ini juga menjadi langkah strategis dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Arya