NERACA

Jakarta – BUMD di Indonesia terus didorong untuk bisa berkontribusi terhadap perekonomian baik daerah maupun ekonomi nasional. Salah satu saratnya, harus konsisten bisa menerapkan praktek Good Corporate Governance (GCG) dan inovasi digitalisasi.

Hal ini merupakan nafas penghargaan Top BUMD Awards 2025 diberikan di Jakarta kepada sejumlah BUMD dari seluruh Indonesia. Penghargaan tersebut rutin digelar oleh Majalah TopBusiness berkolaborasi dengan sejumlah Lembaga atau pakar di bidangnya, antara lain Institut Otonomi Daerah (I-Otda).

Untuk mendapatkan penghargaan yang telah digelar sejak tahun 2016, setiap BUMD harus melewati proses penilaian oleh Dewan Juri Top BUMD Awards 2025. Hal itu terbagi dalam beberapa tahap sedari pengisian kuesioner, wawancara penjurian, dan sidang pleno dewan juri.

Berlangsung di Hotel Raffles Jakarta, Senin (28/4), acara puncak Top BUMD Awards 2025 tersebut dihadiri oleh 1.000-an orang. Mereka berasal dari berbagai kalangan seperti petinggi BUMD, kepala daerah penerima penghargaan, pakar/konsultan bisnis, media massa, dan lain-lain.

Top BUMD Awards 2025 mengangkat topik sebagai berikut: Tata Kelola dan Digitalisasi dalam Membangun Kinerja Bisnis dan Layanan BUMD. Ketua Penyelenggara Top BUMD Awards 2025, M. Lutfi Handayani, mengatakan, selain mendalami keberhasilan kinerja dan layanan yang sudah dicapai, penyelenggara juga mendalami kebijakan dan implementasi tata kelola perusahaan yang baik (atau GCG/good corporate governance).

Pemimpin Redaksi Majalah TopBusiness itu mengatakan, “Tata kelola perusahaan menjadi isu yang sangat kuat akhir-akhir ini. GCG menjadi aspek yang sangat penting dan fundamental untuk diimplementasikan BUMD di Indonesia.”

Hal itu sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 54 Tahun 2017 tentang BUMD, terutama dalam pasal 7 dan 8 bahwa pengelolaan BUMD harus didasarkan pada tata kelola perusahaan yang baik. Top BUMD Awards pun digelar untuk mendukung pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang didalamnya mengatur mengenai maksud dan tujuan didirikannya BUMD.

Jika GCG, digitalisasi, dan  inovasi-inovasi berbasis digital tersebut banyak digunakan BUMD di Indonesia,  akan semakin banyak bermunculan BUMD  yang hebat, dan  terus melakukan inovasi perbaikan dalam pengelolaan bisnisnya. “Sehingga bisa memberikan kontribusi dalam membangun perekonomian yang berkelanjutan di tingkat daerah mau pun di tingkat nasional,” ujar Lutfi lagi.

Dari data tahun 2024, ada sebanyak 1.073 BUMD di Indonesia. Itu dengan jumlah aset sebesar Rp 961,1 triliun; ekuitas Rp 257,6 triliun; pendapatan Rp 115,2 triliun; dan laba bersih sebanyak Rp24,3 triliun. Adapun rasio ROA sebesar 2,53%; ROE 9,43%; dan net profit margin 21,09%. Rasio-rasio keuangan ini sedikit lebih baik daripada rasio keuangan BUMN yang memiliki ROA 2,8%; ROE 9,32%; net profit margin 10.48%.

Lutfi menjelaskan, Top BUMD Awards 2025 diikuti oleh 238 BUMD dari total 1.073 BUMD di Indonesia. Angka ini naik 8,2% dibanding tahun 2024 yang sejumlah 220 BUMD.

Nama Pemenang

Adapun sejumlah nama pemenang penghargaan Top BUMD Awards 2025 adalah Perumda Air Minum Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu; Perumda Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal; Minyak dan Gas Bumi (Perseroda); Perumda Air Minum Danum Benuanta; Perumda Pembangunan Sarana Jaya.

Berikutnya, ada nama-nama: Perumda Air Minum Tirta Merapi Klaten; Bumi Laksamana Jaya; Air Minum Berkah Banua (Perseroda); Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor; Perumda Dharma Jaya; Perumda Air Minum Kota Padang.

Selain itu, BUMD ini pun muncul sebagai pemenang: Tirta Asasta Depok (Perseroda); Perumda Air Minum Duasudara Kota Bitung; Migas Mandiri Pratama Kaltim; BPR Syariah Kotabumi (Perseroda); Perumda Delta Tirta Sidoarjo; Perumda Tirta Hidayah Kota Bengkulu. Dan masih ada sejumlah nama BUMD lain yang muncul sebagai penerima penghargaan.

Dari total pemenang, ada BUMD yang mendapatkan penghargaan Golden Trophy (peraih level bintang 5 dalam 3 tahun berturut-turut) dan Platinum Trophy (peraih level bintang 5 dalam 5 tahun berturut-turut).

Mereka adalah: Perumdam Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang; Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan; RSUD Kanjuruhan Kabupaten Malang; Perumdam Mojopahit Mojokerto; Perumda Air Minum Tirta Uli Kota Pematangsiantar; Perumda Air Minum Tirta Taka Nunukan; Jamkrida Jatim (Perseroda); Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat; Perumda Air Minum Tirta Mayang Kota Jambi; Perumda PDAM Tirta Marta Kota Yogyakarta.

Perbanyak BUMD

Sebagai pembicara kunci di acara puncak tersebut, Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri RI (BSKDN Kemendagri), Dr. Yusharto Huntoyungo yang mewakili Menteri Dalam Negeri itu menyampaikan, sejatinya diharapkan setiap propinsi punya setidaknya 28 buah BUMD. “Tetapi, saat ini, kesenjangan antar-propinsi masih terjadi dalam hal jumlah BUMD,” kata dia.

Dalam hal tersebut, ada propinsi yang punya ratusan BUMD, seperti Propinsi Jawa Tengah. Pada sisi lain, ada propinsi yang jumlah BUMD yang dimiliki masih sedikit. “Kami berharap bahwa tiap propinsi bisa memiliki lebih banyak BUMD,” Yusharto mengatakan.

Di sisi lain, untuk memberi keyakinan, BUMD pun perlu payung hukum. Dan, dalam hal itu, sudah ada regulasi yang mengatur berbagai aspek pengelolaan BUMD. Hal ini, kata Yusharto, bisa membantu BUMD untuk lebih maju.

Dalam membina dan mengembangkan BUMD, pemerintah daerah pun seyogianya melakukan pemetaan. Di sini, pemerintah daerah perlu mengidentifikasi BUMD yang bisa dan perlu didorong berkembang lebih cepat. “Dengan demikian, BUMD tersebut bisa lebih berkontribusi ke daerahnya,” jelas dia.