NERACA

Jakarta – Pemerintah diminta untuk mengevaluasi kebijakan efisiensi anggaran yang tertuang dalam Instruksi Presiden No 1 Tahun 2025. Direktur Kebijakan Publik Celios Media Askar berpendapat sebagian anggaran dipotong tanpa pertimbangan teknokratik yang matang, contohnya efisiensi terhadap BMKG yang berpotensi menghambat program swasembada pangan karena kegiatan aktivitas analisis kebencanaan, perubahan cuaca, dan dampak perubahan iklim akan terganggu.

“Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan agar pemotongan anggaran dilakukan dengan hati-hati, serta pengalokasiannya dapat digeser pada program perlindungan sosial yang jauh lebih tepat sasaran,” kata Media Askar di Jakarta, Senin.

Menurut estimasi Celios, beberapa program yang dapat dibiayai dengan dana hasil efisiensi termasuk peningkatan Program Keluarga Harapan (PKH) dengan tambahan Rp30,37 triliun untuk 10,16 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Kemudian, Program Indonesia Pintar (PIP) dengan tambahan Rp13,71 triliun untuk 18,89 juta siswa serta beasiswa kuliah (KIP, Afirmasi, dan Unggulan) dengan tambahan Rp14,49 triliun untuk 1,04 juta mahasiswa.

Bantuan Subsidi Upah (BSU) dapat ditingkatkan dengan tambahan Rp4,98 triliun untuk 1,38 juta pekerja. Selanjutnya, subsidi tiket KRL sebesar Rp1,80 triliun dapat membuat tiket KRL Jakarta-Bogor gratis.

BPJS Kesehatan (PBI JKN) pun dapat menerima tambahan Rp47,21 triliun untuk 98,35 juta peserta, subsidi pupuk sebesar Rp54,86 triliun untuk 9,98 juta petani, serta melunasi tunggakan tunjangan kinerja dosen ASN sejak 2020-2024 sebesar Rp5,7 triliun.

Di sisi lain, peneliti Celios Galau D Muhammad menyatakan pemangkasan anggaran era Presiden Prabowo Subianto berbeda dengan automatic adjustment pada masa COVID-19 yang masih memberi keleluasaan kementerian/lembaga untuk menentukan prioritas belanja dan sifatnya hanya pemblokiran sementara.

“Muncul pertanyaan juga mengapa pemangkasan anggaran yang terjadi masih belum menyentuh kementerian dan lembaga yang sebenarnya banyak disorot kinerjanya di publik, seperti Kepolisian, Kemenhan, DPR/MPR,” ujarnya seperti dikutip Antara.

Celios pun mendorong pemerintah untuk tidak hanya mengutak-atik anggaran yang ada, tetapi juga mengoptimalkan penerimaan pajak alternatif, seperti implementasi pajak karbon, pajak kekayaan, dan pajak produksi batu bara. Dengan begitu, kebijakan yang pro-rakyat dapat terus berlanjut tanpa membebani keuangan negara secara berlebihan.

 Pada Senin (10/2), DPR menunda pembahasan efisiensi anggaran tahun 2025 bersama pemerintah yang semula digelar pekan ini. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pembahasan revisi anggaran tersebut ditunda lantaran pemerintah masih melakukan rekonstruksi anggaran. "Pembahasan revisi anggaran ditunda karena lagi mau direkonstruksi," kata Dasco kepada wartawan.

Surat bernomor B/1972/PW.11.01/2/2025 tertanggal 7 Februari ditandatangani Sufmi Dasco Ahmad. Surat ditujukan kepada pimpinan Komisi I sampai XIII DPR. "Sehubungan dengan adanya permohonan penundaan rapat pembahasan efisiensi anggaran dari Kementerian/Lembaga karena akan ada rekonstruksi anggaran dari pemerintah, maka bersama ini diminta kepada pimpinan Komisi I sampai dengan Komisi XIII DPR untuk menunda pembahasan efisiensi anggaran mitra kerja," bunyi isi surat tersebut.

"Apabila terdapat Komisi yang telah melakukan pembahasan efisiensi anggaran bersama mitra kerja, maka diminta untuk melaksanakan rapat kembali setelah mitra kerja mendapat anggaran rekonstruksi terbaru," demikian isi surat itu. bari