NERACA

Jakarta – Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyinergikan Program Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Berani Inovasi, Siap Adaptasi Ekspor atau UMKM ‘BISA’ Ekspor dengan perguruan tinggi dan Kementerian UMKM. Tujuannya, untuk semakin mengefektifkan pengembangan dan implementasi UMKM BISA Ekspor.

“Melalui program UMKM BISA Ekspor yang kami gagas ini, diharapkan tercipta sinkronisasi kegiatan pembinaan oleh para pemangku kepentingan untuk mendukung UMKM BISA Ekspor. Kami juga  berharap tercipta penguatan ekosistem dan kebijakan UMKM BISA Ekspor dengan merangkul semua  pemangku kepentingan,” ungkap Menteri Perdagangan, Budi Santoso.

Menurut Budi, Kemendag memiliki instrumen perwakilan di luar negeri yang bisa membantu  memasarkan produk-produk UMKM. Kemudian, Kementerian UMKM memiliki UMKM binaan berkualitas  ekspor. Sementara itu, perguruan tinggi memiliki inkubasi bisnis untuk menyiapkan wirausaha untuk  bisa ekspor. “Jadi, ini sinergi yang bagus yang kita kerjakan bersama-sama,” ungkap Budi.

Budi mengatakan, untuk meningkatkan daya saing dan mempercepat keberhasilan Program UMKM    BISA Ekspor, Kemendag memiliki program pembinaan berupa pengembangan produk, pengembangan  pelaku usaha, dan pengembangan pasar ekspor. Dalam hal pengembangan pelaku usaha, Kemendag  memiliki Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Ekspor dan Jasa Perdagangan (PPEJP) untuk melatih dan mendidik pelaku usaha sampai menjadi eksportir.

Dalam hal pengembangan produk, Kemendag memiliki Pusat Pengembangan Disain (Indonesia Design Development Center) yang memberikan konsultasi desain kepada pelaku usaha. Sementara   pengembangan pasar dilakukan dengan optimalisasi peran perwadag di luar negeri.

High Level Dialogue bertujuan untuk merekomendasikan strategi mempercepat UMKM masuk ke pasar ekspor dengan meningkatkan peran serta perguruan tinggi pada Program UMKM BISA  Ekspor. Dialog tersebut diperlukan untuk menyusun rencana aksi kolaborasi perguruan tinggi, pemerintah, dan sektor swasta untuk pengembangan ekspor nasional dari kalangan UMKM dan eksportir pemula.

Rangkaian kegiatan Urun Rembug UMKM BISA Ekspor berlangsung pada 5—6  Desember 2024. Peserta kegiatan ini melibatkan perguruan tinggi dari seluruh provinsi di Indonesia, lembaga pelatihan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta unit terkait di Kemendag.

Hasil diskusi panel pada 5 Desember 2024 menggaris bawahi pentingnya sinergidan kolaborasi pemerintah, perguruan tinggi, perbankan, serta sektor swasta dalam peningkatan daya saing UMKM  ekspor. 

Beberapa poin penting pada diskusi itu adalah peran Kemendag dalam penyusunan kebijakan  pengembangan ekosistem UMKM ekspor yang efisien, optimalisasi pemanfaatan kerja sama  perdagangan internasional, serta partisipasi aktif dalam pameran internasional di dalam dan luar negeri.

Sebelumnnya, Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Helvi Y Moraza pun mengatakan, pelaku UMKM saat ini masih mengalami kendala klasik terkait permodalan, utamanya dari sisi terbatasnya modal dan sulitnya mengakses modal. Sedangkan untuk inovasi dan produksi, UMKM sebenarnya sudah cukup mahir, hanya sayangnya belum bisa diserap oleh pasar secara optimal.

“Dua tugas itu yang diberikan kepada Pak Menteri UMKM dan saya. Bapak Presiden berpesan agar UMKM dibukakan akses modal dan channel pasar sebanyak-banyaknya,” ujar Helvi.

Merespons amanat tersebut, Helvi mengaku mulai bergerak cepat menghubungi perbankan untuk memastikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat disalurkan dengan baik, sekaligus mengidentifikasi struktur permodalan yang belum terformalkan.

Di samping itu, untuk melihat peluang akses pasar yang lebih luas di era sekarang, Helvi berpesan agar UMKM memiliki keberanian untuk masuk ke dalam sistem digital. “UMKM tidak lagi bisa bermanja-manja dengan sistem konvensional, suka tidak suka harus masuk ke sistem digitalisasi ekonomi,” ujar Helvi.

Dari beberapa kompleksitas yang dialami UMKM, Helvi mengungkapkan bahwa UMKM seharusnya memiliki porsi tersendiri di sektor manufaktur, salah satunya berkaitan dengan keikutsertaannya ke dalam rantai pasok. 

Untuk itu, Kementerian UMKM, Helvi mengaakan, akan bersinergi dengan berbagai stakeholder, salah satunya Kementerian BUMN untuk menerjemahkan arahan Presiden Prabowo terkait dengan upaya mendorong UMKM agar masuk ke dalam siklus ekosistem industri dalam negeri.

“Kami harap, paling tidak UMKM bisa mengambil porsi separuh dari rantai pasok berdasarkan potensi daerah, maupun keragaman manufaktur daerah,” jelas Helvi.