NERACA

Jakarta – Biaya logistik yang mahal masih jadi pekerjaan untuk pemerintah. Beberapa cara dilakukan mulai dari infrastruktur hingga memanfaatkan program tol laut maupun tol udara. Badan Pangan Nasional (Bapanas) mendorong pengadaan fasilitas tol udara di wilayah Papua khususnya daerah pegunungan untuk menekan biaya distribusi logistik pangan, demi meningkatkan akses dan keterjangkauan bahan pangan bagi masyarakat.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan, pihaknya menerima laporan dari dinas setempat bahwa harga beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di daerah itu melebihi harga eceran tertinggi (HET) pemerintah. "Jadi kami akan coba komunikasi dengan teman-teman Kemenhub mereka kan punya yang namanya tol laut, tol udara, tol darat, jembatan udara istilahnya," kata Astawa di Jakarta, Kamis (14/11).

Astawa menyebutkan tingginya biaya distribusi logistik di daerah tersebut, terutama di wilayah seperti Kabupaten Sarmi, menjadi penyebab utama terjadinya lonjakan harga beras dan bahan pangan lainnya. Kondisi ini, menurutnya, semakin sulit diatasi karena tantangan distribusi di wilayah pegunungan yang tidak hanya berat, tetapi juga dipengaruhi oleh situasi keamanan yang tidak stabil.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Bapanas berencana menggelar rapat khusus guna merumuskan solusi terkait distribusi beras dari dataran rendah ke wilayah Papua. "Kami akan menggelar rapat khusus untuk yang sulit sulit terutama terkait dengan distribusi beras dari Papua ke daerah daerah yang lebih tinggi atau pegunungan, utamanya yang sulit sulit," ujarnya.

Astawa menyatakan bahwa pihaknya juga akan melakukan pertemuan dengan Kementerian Perhubungan guna membahas alternatif distribusi pangan di antaranya melalui tol laut, udara atau darat, yang dapat memperlancar pengiriman bahan pangan ke wilayah terpencil.

"Kemudian jalurnya kita lihat, nah ini perlu kami rapat khusus dengan teman-teman Kemenhub dan juga akan melibatkan teman-teman Menko Pangan. Ini kita coba kolaborasi sehingga ada solusi menggunakan jembatan udara," kata Astawa. "Saya pikir satu-satunya solusi adalah jembatan udara. Kalau di Papua dengan kondisi yang ada, semua dikirim harus dengan jembatan udara," tambahnya. Ia menegaskan pentingnya komunikasi dengan Kementerian Perhubungan agar program tol udara di wilayah Papua dapat terealisasi dan membantu menstabilkan harga pangan.

Astawa optimistis kerja sama lintas sektor akan efektif mengendalikan harga pangan di Papua, seperti yang telah dilakukan di daerah lain dengan distribusi lebih mudah. "Kalau di daerah-daerah lain relatif mudah, tinggal kita kencangkan lagi kolaborasinya dengan tepat sasaran sehingga harga pangan bisa kita kendalikan dengan baik," kata Astawa.

Tiket Murah

Tak hanya menurunkan biaya logistik. Penerapan tol udara juga disebut bisa membuat tiket pesawat bisa menajdi lebih murah. Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) atau AirNav Indonesia mengujicoba prosedur tol udara (user preferred route/UPR) di ruang udara lintas negara dengan wilayah udara Australia. Adapun uji coba ini melibatkan operator navigasi penerbangan di dua negara yaitu AirNav Indonesia dan Airservices Australia, bersama empat maskapai internasional yaitu Garuda Indonesia, Singapore Airlines, Qantas, dan Air NewZealand.

Direktur Utama AirNav Indonesia Polana Banguningsih Pramesti menjelaskan, UPR merupakan metode manajemen ruang udara dengan konsep free-route airspace sehingga maskapai lebih leluasa menentukan rutenya sendiri yang paling efisien dari sisi penggunaan bahan bakar.

Penentuan rute penerbangan ini tetap mempertimbangkan kepadatan traffic, arah dan kecepatan angin, potensi turbulensi, suhu udara,serta jenis dan kinerja pesawat udara. "Saya bangga AirNav Indonesia dapat menjadi salah satu inisiator dari momen bersejarah ini dan dapat berkolaborasi dan bekerjasama dalam program free-route lintas negara atau disebut Cross FIR Boundary UPR, yang kegiatannya akan dimulai per 5 Agustus 2024 ini," ujarnya.