Jakarta-Presiden Prabowo Subianto dalam sidang kabinet perdana di Istana Negara pekan ini,  menekankan beberapa hal kepada menteri-menteri. Salah satunya meminta agar aparatur sipil negara (ASN) alias PNS memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. "Saya minta menteri-menteri sekarang mari kita lebih berani, mari kita lebih tidak ragu-ragu untuk memberi pelayanan yang terbaik untuk rakyat kita," ujar Prabowo dalam siaran pers yang dirilis Kementerian PANRB, Kamis (24/10).

NERACA

Presiden Prabowo juga menekankan perlu adanya perbaikan birokrasi untuk bisa lebih memudahkan masyarakat. Diakuinya bahwa sebagian kalangan memandang birokrasi pemerintah sering dianggap mempersulit, bukan mempermudah keperluan rakyat.

Oleh karenanya, Prabowo meminta untuk setiap menteri dapat melakukan perbaikan. Tidak terkecuali dengan mengganti pejabat yang tidak mau bekerja untuk rakyat. Hal tersebut bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat birokrasi yang membawa kesejahteraan masyarakat.

Berani Ambil Keputusan

Presiden ke-8 Indonesia ini juga meminta agar semua menteri lebih berani dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada rakyat. Prabowo menegaskan bahwa pejabat yang terbukti tidak menjalankan tugasnya dengan baik akan langsung dipecat.

"Bahkan ada yang mengatakan, kalau bisa dibuat sulit, kenapa dibuat mudah. Ini yang saya minta, menteri-menteri sekarang harus lebih berani, jangan ragu untuk memberikan pelayanan terbaik kepada rakyat," tegas dia.

Prabowo juga menginstruksikan kepada para menteri untuk segera melaporkan pejabat di bawah mereka yang kinerjanya tidak memuaskan. Ia menekankan bahwa dirinya tidak segan untuk mengganti pejabat tersebut. "Jangan ragu-ragu, jika Anda tidak puas dengan pejabat di bawah Anda, laporkan segera, kita ganti," imbuhnya.

Menurut Prabowo, masih banyak orang yang siap mengabdi kepada negara. Oleh karena itu, pejabat yang kinerjanya tidak baik dan mempersulit rakyat akan digantikan dengan orang baru. "Tidak ada yang kebal di sini. Siapa pun yang tidak patuh dan tidak bekerja keras untuk bangsa, negara, dan rakyat, akan dicopot. Suruh saja mereka tinggal di rumah daripada menyusahkan kita," ujar Kepala Negara.

Menanggapi arahan tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menyampaikan bahwa berbagai kebijakan strategis yang telah dilakukan sebelumnya akan terus dilanjutkan.

Tentunya harus sejalan dengan visi misi Presiden Prabowo, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang terangkum dalam 8 misi yakni Asta Cita. Terutama pada poin ke-4 Penguatan pembangunan sumber daya manusia (SDM), kemudian poin ke-7 Penguatan reformasi, politik, hukum, dan birokrasi.

"Presiden menekankan pelaksanaan tugas oleh seluruh Menteri. Dalam konteks ini, Kementerian PANRB memiliki peran strategis untuk memastikan tata kelola yang baik dan optimalisasi sumber daya manusia, serta pengisian jabatan ASN di Kementerian Negara pada Kabinet Merah Putih dapat berjalan dengan efektif," jelasnya.

Perbaikan birokrasi pun terus dilakukan. Salah satunya melalui penetapan Perpres Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP) yang akan menjadi basis kementerian/lembaga untuk mencapai target pembangunan nasional (shared outcome). "Hal tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo yang ingin para Menterinya dapat bekerja untuk rakyat secara efisien dan terukur," ujar Rini.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa dirinya tidak akan ragu untuk memecat pejabat kementerian yang mempersulit rakyat. Pernyataan Presiden Prabowo ini disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna Perdana yang berlangsung di Istana Negara, Rabu (23/10).

Dalam arahannya, Presiden Prabowo mengingatkan para Menteri Kabinet Merah Putih agar memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan tidak mempersulit urusan rakyat. "Birokrasi di Indonesia terkenal sangat sulit dan lambat dalam melayani masyarakat. Oleh karena itu, saya meminta agar semua Menteri di Kabinet Merah Putih bisa mempermudah jalannya birokrasi di negeri ini," ujar Prabowo, dikutip dari akun Instagram Sekretariat Kabinet, Kamis (24/10).

Prabowo juga mengakui bahwa birokrasi di Indonesia masih sering dikeluhkan oleh rakyat karena prosesnya yang berbelit-belit dan lamban. "Marilah kita jujur mengakui bahwa birokrasi kita terkenal ribet dan lambat. Bahkan, rakyat sering mengatakan bahwa birokrasi pemerintah kita sering mempersulit, bukan mempermudah keperluan rakyat," ujarnya.

Pada bagian lain, Presiden Prabowo mengajak para pembantunya di Kabinet Merah Putih melakukan pembekalan tambahan selama tiga hari di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah. Menurut Prabowo, pembekalan ini untuk menguatkan kerja sama tim di kabinet.

"Saya sangat mengutamakan kerja sama sebagai tim. Untuk itu, dalam waktu dekat saya akan mengajak saudara ke Magelang, di mana kita akan melaksanakan beberapa hari menambah pembekalan. Kemudian, kita akan adakan koordinasi-koordinasi di tempat di Magelang, Jawa Tengah, kawasan Akademi Militer," kata Prabowo Subianto saat memimpin sidang kabinet paripurna perdana di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (23/10).

Menurut Prabowo, Magelang merupakan sentra perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah. Sehingga, diharapkan dapat menumbuhkan keberanian dan meningkatkan rasa cinta tanah air dari para menteri dan wakil menteri.

Daerah Magelang merupakan suatu sentra perlawanan kita terhadap penjajah mulai ratusan tahun dikenal sebagai darah perjuangannya Pangeran Diponegoro di antara 5 gunung itu. Saya kira cukup membawa suatu aura tradisi keberanian, tradisi heroisme, tradisi cinta tanah air," ujar Prabowo.

Prabowo meyakini pembekalan di Akmil Magelang ini akan membawa banyak manfaat untuk kabinet dan pemerintahannya selama lima tahun ke depan. "Karena sesungguhnya lahirnya republik kita memang proklamasi di Jakarta, tapi ujian proklamasi berada di daerah-daerah di mana pejuang-pejuang kita melaksanakan perebutan kemerdekaan secara fisik," tutur dia.  

Di sisi lain, dari jumlah menteri yang tergabung dalam Kabinet Merah Putih (KMP), banyak di antaranya merupakan menteri petahana yang sebelumnya telah menjabat di pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Salah satu hal menarik dari jajaran menteri Kabinet Merah Putih adalah profil harta kekayaan mereka. Antara lain menteri terkaya berdasarkan data dari e-LHKPN:

1. Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan. Sakti menempati posisi pertama sebagai menteri terkaya dalam Kabinet Merah Putih dengan kekayaan mencapai Rp2,6 triliun. Berdasarkan laporan harta kekayaannya yang disampaikan pada 26 Maret 2024, Sakti memiliki 48 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di berbagai lokasi seperti Bekasi, Sragen, Cianjur, Jakarta Selatan, Buleleng, Boyolali, Karanganyar, dan Sleman. Nilai keseluruhan tanah dan bangunan tersebut mencapai Rp91 miliar. Sakti juga dikenal sebagai salah satu pengusaha sukses sebelum memasuki dunia pemerintahan.

2. Erick Thohir, Menteri BUMN. Erick Thohir, yang kembali menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), berada di posisi kedua dengan total kekayaan sebesar Rp2,3 triliun. Harta kekayaan tersebut dilaporkan ke KPK pada 27 Maret 2024. Erick memiliki 34 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di berbagai wilayah, termasuk Depok, Bekasi, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Pasuruan, Bogor, Tangerang, dan Manggarai Barat. Nilai aset properti tersebut mencapai Rp419,6 miliar.

3. Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Investasi. Rosan Roeslani menempati posisi ketiga dengan total kekayaan mencapai Rp860,7 miliar, berdasarkan laporan per 10 Juni 2024. Rosan memiliki 26 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Sumbawa, Manggarai, Lombok Barat, Denpasar, Klungkung, Badung, Jakarta Selatan, dan Jakarta Utara. Nilai properti yang dimiliki Rosan tercatat sebesar Rp511 miliar.

4. Airlangga Hartarto, Menko Bidang Perekonomian. Airlangga Hartarto, yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, melaporkan kekayaannya senilai Rp411,6 miliar pada 26 Maret 2024. Airlangga memiliki tujuh bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Jakarta Selatan, Gianyar, Australia, dan Manado, dengan total nilai mencapai Rp107,8 miliar. Airlangga juga dikenal sebagai salah satu tokoh berpengaruh dalam perekonomian nasional.

5. Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM. Bahlil Lahadalia, yang kini menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), melaporkan kekayaannya sebesar Rp310,4 miliar kepada KPK pada 1 April 2024. Bahlil Lahadalia memiliki 18 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Jayapura, Gianyar, Jakarta Selatan, dan Sragen dengan total nilai properti mencapai Rp291,6 miliar. Sebelum menjabat di pemerintahan, Bahlil dikenal sebagai pengusaha sukses di berbagai sektor. bari/mohar/fba