NERACA

Bontang – Industri pupuk memegang peranan penting dalam mendukung ketahanan pangan dan ekonomi Indonesia. Ketersediaan pangan nasional dapat terpenuhi melalui peningkatan produksi dan produktivitas tanaman, dan pupuk menjadi faktor kunci keberhasilan ketahanan pangan tersebut.

Pemerintah mendukung revitalisasi infrastruktur industri pupuk melalui modernisasi. Untuk itu, industri, lembaga penelitian, dan Kementerian/Lembaga terkait harus berkolaborasi mengembangkan pupuk yang lebih efisien dan berkelanjutan. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat upaya menghadapi tantangan global seperti fluktuasi harga bahan baku dan perubahan iklim.

“Tujuan membangun pabrik pupuk, bukan untuk petrokimia, tapi tujuan utamanya untuk (produksi) beras. Tidak ada revolusi pertanian tanpa pupuk. Makanan utama masyarakat Indonesia adalah beras, sehingga kita berhasil swasembada beras. Tetapi pasca reformasi, pembangunan pabrik pupuk dan turunannya relatif lebih lambat. Padahal, pembangunan sebuah pabrik adalah employment terbesar untuk masyarakat sekitar pada industri yang sifatnya capital intensive,” papar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam Kunjungan Kerja ke PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim), di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur.

Airlangga juga mengapresiasi peran penting Pupuk Kaltim dalam mendukung kebijakan pupuk nasional dalam mengembangkan green technology dan sedang menuju blue technology yang diharapkan menjadi cikal-bakal industri yang ramah lingkungan dan menjadi benchmark industri lainnya. Kontribusi perusahaan ini sangat berarti dalam pembangunan daerah dan nasional.

“Penting untuk pupuk bisa tepat sasaran, (misalnya) untuk pengembangan hortikultura karena dia nilai tambah rakyat, (setelahnya) baru pengembangan dari segi petrokimia. Saya juga yakin kita akan bisa menjadi negara pertama di Asia Pasifik (yang memproduksi) green fertilizer terbesar. Jadi, itu mungkin tantangan ke depan yang saya ingin bisa berjalan, karena ini sesuai dengan rencana transisi energi,” ungkap Airlangga.

Menurut Airlangga, sumber energi dunia di masa depan mengarah kepada hidrogen, tetapi Indonesia juga kuat karena punya kemampuan untuk ammonia. “Kekuatan ammonia itulah yang harus kita dorong karena di beberapa negara sudah menggunakan 20% ammonia untuk batu bara. Jadi kombinasi antara ammonia dan carbon capture and storage akan membuat kita juga punya green energy. Tujuan kita kan emisi menuju nol, bukan menghapus (sumber) energi kuat yang sudah ada di Indonesia. Nah, kemampuan luar biasa dari Grup Pupuk Indonesia harus dikapitalisasi ke depan,” jelas Airlangga.

Pemerintah telah menetapkan alokasi volume pupuk bersubsidi tahun 2024 sebesar 9,55 juta ton dengan didukung data sesuai nama dan alamat sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo dalam Rapat Internal tanggal 26 Februari 2024 tentang Lanjutan Pembahasan Kebijakan Perberasan. Volume ini naik dari alokasi awal pupuk bersubsidi sebesar 4,7 juta ton. Anggaran subsidi pupuk tahun 2024 juga ditambahkan sebesar Rp7,1 triliun dari nilai awal Rp26,68 triliun, sehingga total anggaran menjadi Rp33,78 triliun.

Pemerintah saat ini juga sedang berupaya terus meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam penyaluran pupuk bersubsidi. Adopsi teknologi digital dilakukan untuk meningkatkan pengawasan distribusi dan penyaluran sampai ke petani agar tepat sasaran. Salah satu upaya penting dalam hal ini yaitu mengintegrasikan data dan sistem dalam satu platform terintegrasi dan real-time. Misalkan integrasi data dan sistem Kementerian Pertanian dengan PT Pupuk Indonesia (Persero) melalui aplikasi i-Pubers. Ke depannya, diharapkan dapat terintegrasi dengan data dan sistem perbankan dalam e-wallet juga.

“Dan yang juga menjadi PR dari Pupuk Indonesia adalah untuk membuat distribusi pupuk tepat sasaran. Nah, tentu untuk tepat sasaran perlu sistem, dan saya rasa sistem digitalnya sudah lengkap. Tinggal (menjalankan) arahan Bapak Presiden untuk bagaimana piloting pupuk itu tepat sasaran,” Airlangga.

Terkait industri pupuk, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan alokasi pasokan gas bumi untuk kebutuhan produksi industri pupuk di tanah air tidak mengalami kendala akibat berkurangnya alokasi pupuk bersubsidi hingga 50 persen.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, ”tidak pernah ada permasalahan gas ke pupuk. Kami selalu memprioritaskan gas untuk pupuk dan kalau pupuk langka ini mungkin karena alokasi pupuk subsidi itu dipotong yang dari alokasi 9,5 juta ton menjadi hanya 4,5 juta ton.”

Namun demikian dengan anggaran Rp 14 triliun, lanjut Arifin, pemerintah telah mengembalikan alokasi pupuk bersubsidi kembali seperti semula 9,5 juta ton agar tidak terjadi gejolak di kalangan petani.

"Jadi banyak pupuk subsidi yang dipotong dan sekarang alhamdulillah sudah dikembalikan dengan anggaran Rp14 triliun," jelas Arifin.

Pemerintah melalui Kementerian ESDM memastikan ketersediaan gas sebagai bahan baku pupuk bertujuan untuk menjamin ketersediaan pupuk bagi petani, menjaga stabilitas harga pupuk dan meningkatkan produksi pangan nasional. Alokasi gas bumi untuk pupuk ini merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

"Saya dulu (bekerja) di industri gas, susah dapat gas. Sekarang saya tidak mau pupuk susah dapat gas, permasalahannya itu adalah ketersediaan pupuk subsidinya terbatas," ungkap Arifin.