Definisi MBR Di Tapera Perlu Diperluas

 

NERACA

Jakarta – Anggota Ombudsman Republik Indonesia (RI) Yeka Hendra Fatika mengusulkan cakupan definisi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang awalnya maksimal Rp8 juta ditingkatkan menjadi Rp12 juta. "Kalaupun ingin mendapatkan jangkauan yang lebih besar, maka definisi masyarakat berpenghasilan rendahnya harus ditingkatkan. Jangan Rp8 juta lagi, agar cakupannya bisa menjadi luas, " kata dia, seperti dikutip Antara, kemarin.

"Rp12 juta mungkin. Ya itu harus dihitung," lanjutnya menjawab pertanyaan awak media usai bertemu dengan Badan Pengelola (BP) Tapera. Menurutnya hal tersebut guna memperluas cakupan masyarakat yang menerima manfaat pembiayaan rumah dari program Tapera, mengingat tujuan dari program ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ia menjelaskan keuntungan mengikuti iuran ini yakni para anggota bisa mendapatkan insentif dana pembiayaan perumahan bagi yang belum memiliki rumah, serta masuk dalam kategori MBR. Sedangkan bagi masyarakat yang sudah memiliki rumah, bisa memanfaatkan insentif untuk renovasi dengan bunga yang lebih rendah atau menjadikannya tabungan saat masuk masa pensiun. "Artinya manfaatnya jauh lebih baik dengan menjadi anggota atau peserta Tapera," katanya.

Lebih lanjut, ia mengatakan hingga saat ini dirinya belum menemukan kasus penyelewengan dana investasi di program Tapera, maupun di program sebelumnya yakni Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum-PNS).

Ia menyampaikan sejak 2021 pihaknya mendapatkan 17 pengaduan masyarakat terkait pengembalian dana di Bapertarum, dengan proses penyelesaian yang cepat. "Ini yang diadukan ke Ombudsman itu semuanya terkait redemption saja. Jadi masyarakat yang sudah pensiun mau mengklaim waktu itu namanya Bapertarum, terus tidak dapat, mengadukan ke Ombudsman. Tapi alhamdulillah semuanya diselesaikan dalam waktu cepat," katanya.

Sebelumnya Yeka menyatakan dana iuran sebesar 3 persen yang setiap tanggal 10 dipungut dari masyarakat untuk kepesertaan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) tidak akan hilang. Hal itu dikarenakan menurutnya Badan Pengelola (BP) Tapera memiliki klasifikasi penempatan dana yang sangat ketat. "Karena Tapera selama ini justru melakukan penempatan dana itu secara aman dengan penerapan klasifikasi persyaratan yang sangat cukup berat," kata dia.

BERITA TERKAIT

AstraPay Catat Total Transaksi Capai Rp19,03 Triliun

  NERACA Jakarta - PT Astra Digital Arta (AstraPay), perusahaan aplikasi pembayaran digital, mencatat total nilai transaksi atau gross transaction value (GTV)…

CIMB Niaga Finance Tawarkan Sukuk Senilai Rp1 Triliun

    NERACA Jakarta – PT CIMB Niaga Auto Finance atau CIMB Niaga Finance (CNAF) menggelar Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk…

BNI Sebut Pembiayaan ke Sektor Energi Telah Sesuai dengan Penerapan RAC

  NERACA Jakarta – Direktur Keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) Novita Widya Anggraini mengatakan, pembiayaan yang disalurkan…

BERITA LAINNYA DI Jasa Keuangan

AstraPay Catat Total Transaksi Capai Rp19,03 Triliun

  NERACA Jakarta - PT Astra Digital Arta (AstraPay), perusahaan aplikasi pembayaran digital, mencatat total nilai transaksi atau gross transaction value (GTV)…

CIMB Niaga Finance Tawarkan Sukuk Senilai Rp1 Triliun

    NERACA Jakarta – PT CIMB Niaga Auto Finance atau CIMB Niaga Finance (CNAF) menggelar Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk…

BNI Sebut Pembiayaan ke Sektor Energi Telah Sesuai dengan Penerapan RAC

  NERACA Jakarta – Direktur Keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) Novita Widya Anggraini mengatakan, pembiayaan yang disalurkan…