Hidayat Nur Wahid

Wakil Ketua MPR RI 

Pemuda Pancasila Tetap Terdepan Laksanakan Pancasila

Jakarta - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengingatkan jajaran Pemuda Pancasila agar terus menjadi yang terdepan dalam melaksanakan Pancasila di tengah masyarakat dan terus berkomitmen mengawal ideologi bangsa.

"Dengan Pancasila yang diamalkan oleh para pemuda yang semakin aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, di mana para pemuda menjadi solusi bagi masalah yang dihadapi mereka sendiri, seperti masalah ekonomi dan sebagainya, Pemuda Pancasila akan makin memberikan kontribusi besar untuk menyemangati warga bangsa ini agar tidak menjadi gamang, tidak bingung dan tidak mudah melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan Pancasila seperti korupsi, merusak lingkungan, intoleran, radikalisme dan lain-lain,” kata Hidayat Nur Wahid dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA di Jakarta, dikutip Antara, kemarin.

Hal itu disampaikan HNW (sapaan akrabnya) menjelang peringatan Hari Lahir Pancasila saat menerima kunjungan delegasi Pemuda Pancasila Jakarta Selatan di ruang kerjanya Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Jakarta, Jumat (31/5).

Dia mengatakan saat ini sedang terjadi transisi di tengah masyarakat, salah satunya adalah pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) yang membawa berbagai dampak, bahkan kantor-kantor pusat organisasi kemasyarakatan pun juga ikut pindah.

"Tetapi, apa pun ibu kotanya, Pancasila akan tetap sama. Komitmen mengamalkan Pancasila juga harus sama, bahkan seharusnya dengan terjadi pemindahan ibukota ini pengamalan ke lima sila Pancasila harusnya semakin kuat, untuk memastikan NKRI tetap jaya dan digdaya," ujarnya.

Menurut HNW, pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara masih menunggu keppres. DPR bersama pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang tentang DKI Jakarta yang diubah menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Meski sudah ada UU IKN, tetapi dalam dua undang-undang itu ada satu klausul bahwa kepindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN harus berdasarkan keputusan presiden.

Dalam konteks geopolitik dan geostrategis, lanjut HNW, masih banyak kalangan yang mengkritisi IKN. Namun, apa pun hasilnya, pemindahan ibu kota sudah diputuskan.

"Pancasila tidak akan menjadi kehilangan orientasinya hanya karena ibu kota negara pindah. Pemindahan ibu kota yang tujuannya untuk pemerataan pembangunan itu seharusnya semakin memperkuat pemahaman tentang kenegaraan dan kebangsaan, serta kesatuan NKRI,” kata HNW yang juga Ketua Dewan Pakar Pemuda Pancasila Jakarta Selatan itu.

Selain soal pemindahan ibu kota, HNW juga menyoroti kasus korupsi yang sangat luar biasa, yaitu korupsi tata niaga komoditas timah yang menimbulkan kerugian negara mencapai Rp300 triliun lebih. Ant