NERACA

Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai campaign manager menyiapkan Gerakan Nasional (Gernas) Bangga Buatan Indonesia (BBI) dan Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI) sebagai dukungan dari sisi hilir modeling Penangkapan Ikan Terukur (PIT) di Maluku.

Melalui ikan yang didaratkan di Tual, Kepulauan Aru dan Benjina, KKP optimis usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) pengolahan hasil perikanan dapat mengakses ikan-ikan berkualitas  sebagai bahan baku produk olahan yang bernilai tambah atau sajian spesial untuk para pelancong.

Terlebih ikan yang didaratkan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 718 akan dipastikan mutunya pada saat didaratkan oleh para checker yang sebelumnya mendapatkan pelatihan. 

"Masyarakat juga memiliki peluang untuk meningkatkan kapasitas usahanya untuk menghasilkan produk olahan dengan mutu yang baik karena dapat mengakses bahan baku berkualitas," terang Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), KKP, Budi Sulistiyo.

Budi mengungkapkan, sampai saat ini UMKM pengolahan hasil perikanan di Provinsi Maluku telah mendapatkan bimbingan teknis sekaligus pendampingan dari KKP, Pemerintah Provinsi Maluku, Bank Indonesia dan mitra lainnya, dan beberapa produknya telah dikurasi untuk dapat masuk ke e-katalog lokal. Dikatakannya, Gernas BBI dan BBWI juga menjadi momen untuk membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk perikanan UMKM Maluku.

 "Produk-produk berkualitas ini yang nantinya akan ditampilkan pada puncak di Gernas BBI dan BBWI Provinsi Maluku pada bulan kemerdekaan atau Agustus," terang Budi.

 “Gernas BBI dan BBWI Provinsi Maluku akan menyinergikan 3 muatan penting yaitu promosi produk UMKM terutama hasil perikanan, destinasi wisata potensial, dan Indonesia Spice up the World, dimana kita ketahui bahwa Maluku adalah penghasil rempah dunia dan merupakan lumbung ikan di Indonesia”, tambah Budi. 

Selain Gernas BBI dan BBWI, KKP juga telah menyiapkan dukungan Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) guna mendukung PIT di WPPNRI 718 yang meliputi Tual, Kepulauan Aru, dan Benjina. Budi mengatakan SLIN di WPPNRI 718 semakin lengkap dengan adanya kolaborasi Pemda Maluku dan swasta, seperti PT. Ruma Padaya (HSN Group), PT. Samudera Indo Sejahtera dan para pelaku usaha lainnya.

Dikatakannya, ruang lingkup kolaborasi tersebut antara lain penyediaan layanan jasa logistik, distribusi, dan transportasi hasil perikanan, termasuk juga penerapan sistem rantai dingin dalam rangka jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.

"Jadi ini lanjutan, setelah KKP melatih para checker mutu, langsung disambut kolaborasi dengan swasta agar tidak ada penurunan mutu ikan, khususnya tuna," jelas Budi.

Budi berharap dukungan tersebut dapat memberikan mulplier effect bagi perekonomian masyarakat setempat. "Ini adalah wujud keberpihakan KKP kepada masyarakat Maluku," kata Budi.

Sementara itu, Pj Gubernur Maluku, Sadali mengapresiasi langkah konkrit KKP dalam membuat modeling PIT di wilayahnya. Terlebih program tersebut diintegrasikan hulu-hilir, seperti melalui Gernas BBI dan BBWI, serta sistem logistik ikan yang kuat. 

Menurut Sadali, implementasi program tersebut sejalan dengan semangat KKP yang menjadikan tahun 2024 ini sebagai tahun tuna Indonesia.

"Produksi tuna dari perairan Maluku mencapai 61.307 ton sepanjang 2023, jadi integerasi hulu-hilir PIT ini semoga juga bisa mengangkat komoditas tuna Maluku," terang Sadali.

Sebelumnya, Menteri Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menjadikan Kota Tual dan Kepulauan Aru di Maluku sebagai lokasi modeling kerja sama bisnis hulu-hilir PIT. Pelaksanaan modeling ini melibatkan 187 kapal perikanan asal Pantai Utara (Pantura) Jawa dengan menerapkan prinsip-prinsip penangkapan ikan yang berkelajutan dan ekosistem bisnis perikanan hulu hilir.

KKP sendiri telah menyiapan berbagai infrastruktur untuk mendukung modeling, mulai dari sistem pengawasan pergerakan kapal berbasis satelit, aplikasi e-PIT, penguatan sumber daya manusia (SDM), hingga ekosistem industri hilir perikanan.

Trenggono juga pernah menjelaskan, pelaksanaan modeling PIT menerapkan prinsip-prinsip penangkapan ikan yang berkelajutan dan ekosistem bisnis perikanan hulu hilir. Pihaknya sudah menyiapan berbagai infrastruktur untuk mendukung modeling, mulai dari sistem pengawasan pergerakan kapal berbasis satelit, aplikasi e-PIT, penguatan sumber daya manusia (SDM), hingga ekosistem industri hilir perikanan. 

 “Ini (PIT) belum 100 persen dijalankan, tapi ini kita mulai dengan baik. Supaya ini nanti harapan saya ekonomi akan tumbuh, dan syukur-syukur bisa naik terus," ujar Menteri Trenggono di Kota Tual.

Terdapat 187 kapal yang akan menjadi bagian dalam pelaksanaan modeling PIT di Tual dan Kepulauan Aru. Ratusan kapal ini beroperasi di perairan laut Arafura, laut Aru dan laut Timor bagian Timor yang menjadi area Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 718.