NERACA

Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah menyiapkan sistem jaminan mutu melalui penerapan HACCP di Unit Pengolahan Ikan (UPI)   untuk mendukung modeling Penangkapan Ikan Terukur (PIT) yang dilakukan di zona III yang meliputi WPP 718, 715, dan 714.

"Dari kami siap memberikan dukungan penjaminan mutu, bahwa ikan yang ditangkap dan diolah jangan sampai terjadi penurunan mutu," kata Plt Kepala BPPMHKP, Ishartini di Jakarta. 

Ishartini menjelaskan surveillance merupakan salah satu instrumen penting dalam pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan (SJMKHP). Menurutnya, kegiatan ini bertujuan untuk menilai konsistensi UPI dalam penerapan SJMKHP. 

Dikatakannya, selama surveillance, pengecekan mencakup keseluruhan elemen seperti persyaratan dasar Good Manufacturing Practices/Standard Sanitation Operational Procedure (GMP/SSOP) dan Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP).

"Termasuk hasil monitoring internal (own check) serta hasil pengendalian supplier/miniplant sebagai pemasok di Unit Pengolahan Ikan (UPI) tersebut," jelas Ishartini. 

Mengingat pentingnya surveillance, Ishartini menyebut penerbitan Sertifikat Kesehatan Ikan Produk Perikanan Ekspor (SKIPP Ekspor) baru bisa diterbitkan setelah kegiatan tersebut. Karenanya, dia menginstruksikan UPT, termasuk BPPMHKP Ambon untuk rutin melaksanakan surveillance ke UPI. 

"Jadi hasil surveillance menjadi salah satu dasar penerbitan SKIPP oleh BPPMHKP Ambon," sambung Ishartini. 

Lebih lanjut, KKP terus berupaya agar SJMKHKP Indonesia berkelas internasional dan setara dengan negara maju.

Salah satu upaya dilakukan dengan menggandeng United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), penerapan SJMHKP hulu-hilir produk dan komoditas perikanan memenuhi parameter dan standar internasional. "Agar produk kita bisa sejajar, tentunya sistem jaminan mutu kita harus diakui bahwa penerapannya setara dengan yang diadopsi negara maju," kata Ishartini.

Kolaborasi BPPMHKP sebagai otoritas kompeten serta penanggungjawab quality assurance dengan UNIDO dilakukan dalam payung kerja sama pembangunan kapasitas (capacity building). Kerja sama tersebut dimulai dengan penguatan implementasi quality assurance rantai pasok perikanan. Ishartini menjelaskan project dengan UNIDO meliputi 6 ruang lingkup yang merupakan lanjutan kerjasama sebelumnya di fase 1.

Karenanya, di kerja sama fase 2, BPPMHKP mengusung tema "Global Quality and Standards Program: Developing Robust Quality Assurance in Fisheries". "Ini penting bahwa quality assurance yang kita jalankan betul-betul sesuai dan diterima secara global," sambung Ishartini.

Adapun keenam ruang lingkup kerja sama BPPMHKP - UNIDO meliputi harmonisasi dan penyesuaian sistem quality assurance sesuai mandat BPPMHKP. Kemudian pengembangan kapasitas fish inspector/auditor skala internasional. Ketiga, penguatan sertifikasi skala pelaku usaha dilanjutkan dengan remote audit and inspection.

Hal senada juga diungkapkan Kepala BPPMHKP Ambon, M Hatta Arisandi mengatakan surveillance juga untuk  memastikan produk yang dihasilkan oleh UPI  mulai dari hulu sampai hilir aman untuk dikonsumsi oleh konsumen. Pihaknya pun tidak membedakan target pemasaran produk, baik lokal maupun ekspor.

 "Kita concern pada keamanan pangannya, jadi tidak ada perlakuan khusus terhadap produk ekspor dan lokal, sama aja," jelas Hatta. 

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pun memastikan pelaksanaan kebijakan PIT akan memberikan banyak keistimewaan dan mendorong pemberdayaan nelayan kecil.

Khusus tahun 2024, BPPMHKP menargetkan penjaminan mutu hulu-hilir dengan menerbitkan 520 sertifikat CPIB Kapal, 30 HACCP Kapal, QA Tangkap di 300 lokasi, QA di Pelabuhan di 35 lokasi, QA di Kalaju/Kalamo di 10 lokasi. Selanjutnya Traceability tangkap di 300 lokasi, monitoring kesegaran ikan di Pelabuhan di 62 lokasi, monitoring residu di 4 perairan.

Lalu 4.690 CBIB, 1.377 CPIB (perbenihan), 290 CPPIB, 25 CPOIB, 13 CDOIB, QA Budi daya di 60 lokasi, Traceability budi daya di 250 lokasi, monitoring kesegaran ikan di pasar domestik di 100 lokasi.

Seperti diketahui, Indonesia melalui KKP telah menunjukkan kapasitasnya dalam implementasi quality assurance di kawasan Asia Tenggara, utamanya ASEAN. Terakhir dalam forum ASEAN Sanitary and Phytosanitary (SPS) Contact Point atau ASCP tahun lalu Indonesia dan Thailand diharapkan menjadi role model dalam kerjasama digitalisasi sertifikat perdagangan komoditas perikanan.