NERACA

Jakarta - PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF menyalurkan pembiayaan untuk pengembangan 24 homestay senilai Rp1,5 miliar di Desa Nglanggeran, Gunung Kidul, Yogyakarta.

“Ada kurang lebih 24 kepala keluarga yang kami biayai untuk homestay-nya dengan nominal Rp1,5 miliar,” kata Direktur Keuangan dan Operasional SMF Bonai Subiakto saat press tour Kementerian Keuangan, di Gunung Kidul, Yogyakarta, Kamis (2/5).

Menurut Bonai, dana yang dikucurkan oleh SMF digunakan oleh warga setempat untuk memperbaiki rumah mereka, agar dapat dimanfaatkan menjadi homestay. Inisiatif tersebut merupakan instruksi Kementerian Keuangan yang bertujuan untuk mendorong ekonomi daerah pada sektor perumahan di industri pariwisata.

SMF meyakini inisiatif itu berkontribusi dalam jumlah kunjungan wisatawan ke Nglanggeran, yang tercatat mencapai 379 ribu sejak 2019 hingga 2023. Jumlah ini mencakup kunjungan wisatawan lokal serta mancanegara.

Hal tersebut diamini oleh salah satu pemilik homestay Linda Gunawan. Dia mengungkapkan tamu yang menginap di homestay miliknya bervariasi mulai dari wisatawan luar negeri, mahasiswa, hingga pekerja yang melakukan studi banding.

Sementara pemilik homestay binaan SMF lainnya, Agus, mengatakan tamu yang menginap didominasi oleh mahasiswa magang.

“Saya harap ke depan yang menginap bisa lebih banyak, sehingga bisa lebih memberdayakan masyarakat agar lebih sejahtera dan maju,” ujar Agus.

Kegiatan pembiayaan homestay dijalankan dengan menggunakan dana program kemitraan SMF. Secara keseluruhan, SMF sendiri mendapatkan dana operasionalnya salah satunya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), salah satu sumbernya berasal dari pendapatan negara.

Melalui program pembiayaan homestay, dana dari negara dikembalikan bagi kepentingan masyarakat agar terjadi perubahan baik secara sosial maupun ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Sejak dimulai pada 2019, pembiayaan homestay oleh SMF telah disalurkan ke 183 homestay di 21 desa.

Kemudian PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF menyatakan kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI rate) tidak berdampak terhadap suku bunga pembiayaan kredit pemilikan rumah (KPR).

“Karena kami lembaga pembiayaan sekunder, secara historis biasanya tidak berdampak langsung,” kata Bonai.

Dampak terhadap pembiayaan sekunder, menurutnya, baru terjadi setelah beberapa waktu. Sementara untuk saat ini, dia memastikan tidak ada perubahan suku bunga pembiayaan.

Adapun untuk suku bunga yang dibebankan kepada masyarakat untuk KPR subsidi tetap berada pada level 5 persen, sebagaimana yang telah ditetapkan pemerintah.

”Jadi, meski ada kenaikan (BI rate), suku bunga FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) untuk KPR subsidi tetap 5 persen,” jelas dia.

Sejak 2018 hingga Desember 2023, SMF telah memberikan pembiayaan terhadap 594.173 unit rumah dengan nilai Rp21,64 triliun untuk program KPR FLPP. SMF menargetkan pembiayaan FLPP pada tahun ini dapat tersalurkan hingga 166.000 unit rumah.

Sedangkan total akumulasi dana yang telah dialirkan SMF ke sektor pembiayaan perumahan sejak tahun 2005-2023 mencapai Rp103,75 triliun.

Diketahui, BI memutuskan menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 bps dengan tujuan memperkuat stabilitas nilai tukar dan mencegah pertumbuhan ekonomi dari dampak rambatan global.

Melalui Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI pada 23-24 April 2024, BI juga memutuskan untuk meningkatkan suku bunga deposit facility sebesar 25 bps menjadi 5,5 persen, dan suku bunga lending facility sebesar 25 bps menjadi 7 persen.

Selain itu, keputusan tersebut juga untuk memastikan inflasi tetap dalam sasaran 2,5±1 persen pada 2024 dan 2025 sejalan dengan stance kebijakan moneter yang pro-stability. (Mohar/Ant)