Waspada Potensi Inflasi ke Indonesia - Konflik Iran - Israel

 

 

NERACA

Jakarta – Ekonom sekaligus mantan Menteri Riset dan Teknologi RI periode 2019 -2021 Bambang Brodjonegoro menyatakan, serangan Iran ke Israel pada Sabtu (13/4) malam, dapat menimbulkan adanya potensi peningkatan inflasi Indonesia. Kekhawatiran akan peningkatan inflasi ini utamanya disebabkan oleh kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nantinya sebagai imbas dari eskalasi konflik di Timur Tengah.

"Saat ini kita punya inflasi agak sedikit di atas target, terutama karena inflasi harga pangan bergejolak, terutama harga beras. Dengan adanya kejadian (konflik) Iran-Israel ini, tentunya bergantung pada seberapa jauh harga minyak akan melonjak," kata Bambang dalam diskusi "Ngobrol Seru Dampak Konflik Iran-Israel ke Ekonomi RI" yang diselenggarakan oleh Eisenhower Fellowships Indonesia Alumni Chapter secara virtual, di Jakarta, Senin (15/4).

Bambang memprediksi akan ada tekanan terhadap inflasi Indonesia yang sedikit lebih tinggi. Hal ini dipengaruhi oleh tiga faktor utama baik dari internal maupun eksternal. Yang pertama, tingginya inflasi harga pangan bergejolak (volatile food) yang masih menjadi faktor utama terhadap inflasi Indonesia.

Kedua, inflasi pada harga barang yang diatur pemerintah seperti bahan bakar minyak (BBM) serta liquefied petroleum gas (LPG). Ketiga, inflasi yang berasal dari luar negeri atau imported inflation yang disebabkan kenaikan harga-harga di luar negeri, pelemahan rupiah serta gangguan distribusi global. "Perkiraan saya kalau mengenai inflasi, ada tekanan inflasi yang akan lebih tinggi," ujarnya.

Sebagai informasi, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan tingkat inflasi tahunan (year on year/yoy) terakhir pada Maret 2024 sebesar 3,05 persen atau terjadi peningkatan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 102,99 pada Maret 2023 menjadi 106,13 pada Maret 2024.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tutuka Ariadji mengakui bahwa harga minyak dapat mencapai 100 dolar AS per barel akibat eskalasi konflik di Timur Tengah saat ini. "Dengan adanya konflik baru ini, Iran dan Israel, ini (harga minyak) sebetulnya tidak jauh dari angka 100 dolar AS. Saya katakan sependapat, kemungkinan besar harga ICP naik 100 dolar AS (per barel)," ujar Tutuka.

Berdasarkan data yang dimiliki oleh Kementerian ESDM, ICP (Indonesian Crude Oil Price) atau harga patokan minyak mentah Indonesia per 12 April 2024 sebesar 89,51 dolar AS per barel. Sebelum serangan Iran terhadap Israel, kata Tutuka, harga minyak sudah mengalami peningkatan kurang lebih 5 dolar AS per barel tiap bulannya. “Kalau kita soroti ICP dari bulan Februari, sebetulnya dari Maret dan April naik terus. Kenaikan kurang lebih 5 dolar AS per bulan,” ujar Tutuka.

Saat ini, kata Tutuka melanjutkan, pemerintah masih menunggu respons dari Israel terkait serangan Iran. Respons Israel nantinya akan menentukan apakah harga minyak dunia akan meningkat secara berkelanjutan atau spike. Adapun yang dimaksud dengan spike adalah peningkatan harga secara tajam untuk sementara waktu sebelum kembali turun.

Analis intelijen, pertahanan, dan keamanan Ngasiman Djoyonegoro memprediksi aksi saling serang Iran dan Israel bakal berdampak secara ekonomi dan politik dalam negeri. Ngasiman Djoyonegoro mengemukakan hal itu ketika merespons serangan udara Iran ke Israel pada hari Sabtu (13/4) sebagai upaya pembalasan Iran atas serangan Israel terhadap konsulat Iran di Damaskus, Suriah, di awal April lalu. "Serangan ini terjadi di wilayah jalur perdagangan dunia. Jantung ekonomi global pasti akan terganggu," kata Simon, sapaan karibnya.

Apabila wilayah Terusan Suez terganggu, menurut dia, distribusi komoditas energi dan pangan dunia juga terganggu, Misalnya, minyak bumi, gandum, dan pasokan global bahan pangan lainnya. "Penguatan nilai dolar terhadap rupiah saat ini, baru indikasi awalnya. Kita siap-siap untuk menghadapi dampak berikutnya seperti harga minyak naik, sejumlah harga pangan berbasis gandum bakal naik, dan seterusnya. APBN kita harus dipersiapkan secara layak untuk menyesuaikan dengan situasi ini," katanya.

Selain dampak ekonomi, lanjut dia, aksi politik global juga makin memanas. Menurut dia, tanpa upaya serius dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) maka konflik Iran-Israel akan menjadi perang proksi. Dalam hal ini, aktor negara di balik kedua belah pihak akan terkonsolidasi. "Blok Barat yang direpresentasikan oleh Israel bakal terkonsolidasi melawan kekuatan Blok Timur yang direpresentasikan oleh Iran," ujarnya.

Ngasiman mengatakan bahwa prediksi itu bukan isapan jempol semata jika merujuk pada pernyataan sikap negara-negara Eropa, Amerika, dan Kanada yang lebih berpihak pada Israel, sementara negara-negara Arab dan sejumlah negara lainnya bersikap lebih netral. "Konsolidasi proksi sedang terjadi. Ini situasi yang membahayakan bagi perdamaian dunia," ucapnya.

BERITA TERKAIT

Anak Usaha SIG Siapkan Separuh Area Pabrik Cilacap Sebagai Hutan Kota

  NERACA Jakarta – Di tengah tantangan perubahan iklim dan semakin mendesaknya upaya pelestarian lingkungan, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk…

Kenali Dunia Kerja, SMK-PP Kementan di Banjarbaru Magangkan Siswa ke Iduka

NERACA Banjarbaru - Guna terus menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompeten, produktif dan berdaya saing, Kementerian Pertanian RI…

Kemenkeu : APBN Siap Dukung Penyelesaian Permasalahan Air

    NERACA Jakarta – Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Bobby…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

Anak Usaha SIG Siapkan Separuh Area Pabrik Cilacap Sebagai Hutan Kota

  NERACA Jakarta – Di tengah tantangan perubahan iklim dan semakin mendesaknya upaya pelestarian lingkungan, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk…

Kenali Dunia Kerja, SMK-PP Kementan di Banjarbaru Magangkan Siswa ke Iduka

NERACA Banjarbaru - Guna terus menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompeten, produktif dan berdaya saing, Kementerian Pertanian RI…

Kemenkeu : APBN Siap Dukung Penyelesaian Permasalahan Air

    NERACA Jakarta – Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Bobby…