Jakarta-Pemerintah memutuskan untuk menerapkan pengombinasian tugas kedinasan dari kantor (work from office-WFO) dan tugas kedinasan dari rumah (work from home-WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) pada Selasa-Rabu (16 dan 17 April 2024). Hal ini untuk memperkuat manajemen arus balik Lebaran.

NERACA

Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN/RB) Abdullah Azwar Anas, pengaturan WFH dan WFO diterapkan secara ketat dengan tetap mengutamakan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik. Dia mengatakan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, instansi yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik tidak dilakukan WFH, alias tetap WFO 100 persen.

“Untuk instansi yang berkaitan dengan pelayanan publik secara langsung, WFO tetap diterapkan optimal sebesar 100 persen. Adapun untuk instansi pemerintah yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan dan layanan dukungan pimpinan, WFH bisa dijalankan maksimal/paling banyak 50 persen dari jumlah pegawai, yang teknisnya diatur instansi pemerintah masing-masing,” ujar Anas, Sabtu (13/4).

Hal ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri PAN RB Nomor 1 Tahun 2024 yang ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian di seluruh instansi pemerintah.

Anas mencontohkan, instansi yang langsung berkaitan dengan masyarakat tetap WFO 100 persen, seperti bagian kesehatan, keamanan dan ketertiban, penanganan bencana, energi, logistik, pos, transportasi dan distribusi, obyek vital nasional, proyek strategis nasional, konstruksi, dan utilitas dasar. “Jadi untuk pelayanan yang langsung ke publik, akan tetap berjalan optimal sesuai arahan Presiden Jokowi yang menginginkan kinerja pelayanan publik selalu ekselen dalam segala situasi,” ujarnya.

Mantan kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tersebut mengatakan, instansi yang terkait layanan pemerintahan dan dukungan pimpinan yang bisa menerapkan WFH maksimal/paling banyak 50 persen di antaranya adalah bagian kesekretariatan, keprotokolan, perumusan kebijakan, penelitian, analisis, dan sebagainya.

“Instansi yang berkaitan administrasi pemerintahan dan dukungan pimpinan bisa WFH maksimal/paling banyak 50 persen. Artinya bisa 40 persen, 30 persen, dan sebagainya, yang diatur oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK) di masing-masing instansi. Contohnya bila PPK menerapkan 40 persen WFH, maka 60 persen pegawai lainnya wajib WFO,” tutur Anas.

Menurut dia, pemerintah sebelumnya teIah menetapkan libur dan cuti bersama Lebaran 2024 (Idul Fitri 1445 H) sebanyak 6 hari. Ditambah dengan libur akhir pekan yang sebanyak 4 hari; maka total mencapai 10 hari.

“Dengan antusiasme mudik yang luar biasa besar, karena ditopang aksesibilitas yang semakin baik di berbagai penjuru Tanah Air, dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian kerja ASN sebagai bagian dari manajemen arus mudik. Sehingga arus balik bisa semakin lancar, tidak ada penumpukan yang menimbulkan kemacetan panjang,” ujarnya.

Anas juga telah berkoordinasi dengan Polri dan Kementerian Perhubungan terkait kebijakan pengaturan WFH dan WFO tersebut. “Terima kasih atas masukan dari Polri dan Kementerian Perhubungan,“ ujarnya.

Anas mengimbau agar seluruh instansi pemerintah melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan dan pencapaian sasaran dan target kinerja organisasi. “Jangan sampai libur Lebaran mengganggu target kinerja dan kualitas pelayanan,” ujarnya.

Dia meminta instansi pemerintah untuk membuka​ media​ konsultasi ​maupun pengaduan, termasuk untuk pelayanan selama libur Lebaran. "Sehingga tercipta kontrol yang baik dari publik terhadap layanan pemerintah. Publik juga bisa menyampaikan pengaduan ke portal Lapor atau Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat bila menemukan pelayanan publik yang kurang optimal, termasuk selama musim libur Lebaran," tutur Anas.

Persiapan Arus Balik

Pemerintah juga telah menyiapkan strategi dan upaya guna menangani arus balik Lebaran dari pulau Sumatera ke Jawa. Salah satunya, menyiapkan rencana cadangan untuk mengantisipasi dan mengurai kepadatan di pelabuhan penyeberangan pada puncak arus balik.

Menhub Budi Karya Sumadi telah menugaskan PT ASDP agar membuat membuat rencana cadangan dalam menghadapi berbagai situasi yang mungkin terjadi. Sehingga pergerakan menjadi mulus dan tidak terjadi antrean.

Budi pun telah menginstruksikan agar Surat Perintah Berlayar (SPB) kapal dapat dipercepat keluar saat dibutuhkan demi kelancaran arus balik. "Intinya, keterpaduan dari regulator, operator dan aparat. Saya pikir komandonya di tangan Kapolda dan Gubernur Lampung, jika ada operator dan regulator yang tidak cekatan bisa ditegur agar pola operasinya lebih baik. Kita berharap mudik ceria, aman dan selamat ini bisa terwujud," ujar Menhub dalam keterangan tertulis, Sabtu (13/4).

Kementerian Perhubungan akan memaksimalkan Pelabuhan Panjang yang berfungsi sebagai pelabuhan penyeberangan. Ada 3 kapal yang  dioperasikan dari pelabuhan tersebut dengan keberangkatan pukul 12.00, 14.00 dan 16.00 WIB. "Bagi masyarakat yang tinggal di Bandar Lampung, tentunya lebih efisien dari pelabuhan ini, sehingga tidak perlu ke Bakauheni," tutur Budi.

Tidak lupa ia juga mengingatkan truk 3 sumbu tidak boleh jalan selama arus balik Lebaran. Hal ini karena truk 3 sumbu berpotensi mengganggu perjalanan dan sulit dikendalikan dalam rekayasa lalu lintas.

Sementara Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan, pemerintah telah menyepakati beberapa hal untuk penanganan penyeberangan dari Pelabuhan Bakauheni dan Panjang menuju Pelabuhan Merak, Ciwandan, dan BBJ.

Sementara itu, Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri memutuskan menormalkan kembali arus lalu lintas dari KM 72 Tol Cipali ke KM 47 Tol Jakarta-Cikampek. Hal itu dilakukan usai adanya rekayasa contraflow dihentikan pada Minggu pagi (14/4). "Iya (contraflow KM 72-47 dihentikan)," ujar Kabag Ops Korlantas Polri Kombes Eddy Djunaedi saat dikonfirmasi, Minggu (14/4).

Eddy kemudian menjelaskan alasan dihentikannya rekayasa contraflow yaitu karena arus lalu lintas menuju ke Jakarta pada Minggu pagi ini cenderung turun di bawah batas traffic counting kendaraan. "Traffic counting menurun di bawah rata-rata parameter rekayasa," ujarnya.

Meski contraflow telah dihentikan, menurut Eddy, namun untuk oneway dari KM 414 Gerbang Tol Kalikangkung ke KM 72 Tol Cipali masih diberlakukan hingga saat ini. Sehingga, kata dia, kendaraan dari Jakarta ke Cipali akan diarahkan ke jalur arteri atau keluar tol.

"Sedangkan dari Jasa Marga juga telah mengumumkan untuk oneway lokasi KM 459 Ruas Jalan Tol Semarang-Solo sampai KM 414 Gerbang Tol Kalikangkung Ruas Jalan Tol Batang-Semarang telah dihentikan pada pukul 07.30 WIB," ujar Eddy.

Sebelumnya, PT Jasa Marga Transjawa tol memberlakukan rekayasa arus lalu lintas atas diskresi kepolisian dengan melakukan one way lokal dari KM 459 Ruas Jalan Tol Semarang-Solo sampai dengan KM 414 Gerbang Tol Kalikangkung Ruas Jalan Tol Batang-Semarang, Sabtu (13/4). Adapun, ini diberlakukan untuk mengatasi kepadatan arus balik lebaran sejak pukul 21.45 WIB.

VP Corporate Secretary and Legal PT Jasa Marga Transjawa Tol, Ria Marlinda Paallo mengatakan, sebelumnya hal serupa sempat diberlakukan rekayasa lalu lintas one way dari KM 414 Gerbang Tol Kalikangkung Ruas Jalan Tol Batang-Semarang sampai dengan KM 72 Ruas Jalan Tol Cikopo-Palimanan pada pukul 15.00 WIB. "Terpantau hingga saat ini volume lalu lintas yang kembali dari arah Jalan Tol Trans Jawa terpantau mulai meningkat," ujarnya dalam keterangannya.

Sebelumnya, PT Hutama Karya (Persero) mencatat rata-rata trafik di Jalan Tol Trans Sumatera pada hari Lebaran, 10-11 April 2024 sebanyak 103.975 kendaraan per hari. Angka tersebut lebih besar dibanding lalu lintas harian rata-rata (LHR) di waktu normal. "Angka ini meningkat 86 persen dari LHR Normal," jelas EVP Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Adjib Al Hakim, Jumat (12/4). bari/mohar/fba