NERACA

Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) telah menyelesaikan pembangunan dan revitalisasi Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTM) berkapasitas 1 Megawatt (MW) di Distrik Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang Provinsi Papua Pegunungan.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi mengungkapkan bahwa selesainya revitalisasi PLTM tersebut merupakan salah satu program dedieselisasi yang akan menggantikan Pembangkit Listrik Tenaga PLTD yang selama ini beroperasi di Distrik Oksibil.

"PLTM tersebut akan menjadikan listrik yang mengalir di Oksibil 100% memanfaatkan Energi Baru Terbarukan (EBT) selama 24/7, menggantikan PLTD yang selama ini menjadi penghasil listrik disana," ungkapnya di Jakarta.

Agus mengatakan pembangunan PLTM Oksibil 1 MW menggunakan mekanisme kontrak tahun jamak dan telah selesai pada tahun 2020 lalu, namun masih terdapat kendala dalam pengoperasian PLTM karena pembangunan jaringan evakuasi daya yang harus dibangun oleh Pemda Kabupaten Pegunungan Bintang belum terlaksana.

Kemudian pada tahun 2023 lalu, Ditjen EBTKE melakukan revitalisasi PLTM Oksibil untuk mengoptimalkan kinerja dari PLTM. Revitalisasi tersebut sekarang telah selesai dan PLTM dapat berfungsi dan dimanfaatkan dengan baik.

"Secara paralel dengan revitalisasi PTLM, PT. PLN (Persero) juga telah menyelesaikan pembangunan Jaringan Distribusi Tegangan Menengah (JTM) dari lokasi PLTM ke Oksibil sepanjang 18,5 kms dan telah dilakukan uji coba untuk mengalirkan daya listrik PLTM ke jaringan tersebut," tutur Agus.

Sehingga dengan pemanfaatan PLTM tersebut, lanjutnya, akan menghasilkan penghematan yang sangat besar bagi Pemda setempat, karena terjadi penghematan penggunaan BBM yang digunakan untuk operasiona l PLTD sebesar Rp49,14 juta per hari atau mencapai Rp1,4 miliar per bulan. Langkah selanjutnya hanyalah tinggal melakukan serah terima operasi kelistrikan Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang kepada PT. PLN (Persero). 

Terkait EBT, pemerintah melalui Dewan Energi Nasional (DEN) mencatat, persentase bauran energi tertinggi di Indonesia pada tahun 2023 masih dipegang oleh batubara, yaitu sebesar 40,46%. Namun, persentase tersebut terus menurun dari tahun sebelumnya yang sebesar 42,38%.

Ketua DEN Djoko Siswanto mengatakan, pemerintah berusaha meningkatkan bauran energi dari sumber energi yang lebih bersih dan berkelanjutan dengan menurunkan persentase bauran energi batu bara.

"Pemerintah terus berupaya untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil," ujar Djoko Siswanto.

Berdasarkan data DEN, persentase bauran energi tertinggi tahun 2023 masih didominasi Batubara (40,46%), Minyak Bumi (30,18%), Gas Bumi (16,28%), EBT (13,09%). Prosentase energi baru terbarukan (EBT) meningkat 0,79% sehingga menjadi 13,09% pada tahun 2023. Namun realisasi tersebut masih di bawah target yang ditetapkan sebesar 17,87%.

Djoko Siswanto mengatakan, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan persentase energi baru terbarukan (EBT) dalam bauran energi nasional. "Kami terus berupaya untuk meningkatkan bauran energi nasional, khususnya EBT," ujar Djoko Siswanto.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan realisasi bauran energi nasional tahun 2023 masih di bawah target. Faktor-faktor tersebut antara lain:

Pertama, peningkatan harga komoditas energi, seperti minyak mentah, gas alam, dan batu bara, yang menyebabkan subsidi energi semakin besar. Kedua, kendala teknis dalam pembangunan pembangkit listrik EBT. Ketiga, kendala pembiayaan pembangunan pembangkit listrik EBT.

Pemerintah menargetkan bauran energi nasional sebesar 19,49% pada tahun 2024 dan optimis mampu mencapai 23% pada tahun 2025. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah akan terus mendorong pengembangan EBT, baik dari sisi kapasitas terpasang, produksi, maupun konsumsi.

"Kami optimistis target bauran energi nasional sebesar 23% pada tahun 2025 dapat tercapai," ujar Djoko.

Sebagai informasi tambahan, DEN juga memantau perkembangan persentase energi baru terbarukan (EBT) dalam bauran energi daerah pada seluruh provinsi. Daerah dengan pencapaian EBT tertinggi adalah Provinsi Kalimantan Tengah (35,83%) dan pencapaian EBT terendah adalah Provinsi Maluku (0,17%). Kegiatan pembinaan dan pemantauan perentase EBT tetap akan dilakukan tahun 2024.