NERACA

Bandung – Indonesia dan Uni Eropa berhasil mencapai kemajuan dalam Putaran ke-17 Perundingan Indonesia – European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA) yang berlangsung pada 26 Februari—1 Maret 2024 di Bandung, Jawa Barat.

Pada putaran ini keduanya berhasil menjaga  momentum positif dengan menyelesaikan tiga bab secara  teknis dan mendorong diskusi akses pasar di bidang barang, jasa, dan investasi. Ketiga bab tersebut yakni Bab Kerja Sama Sistem Pangan Berkelanjutan, Hambatan Teknis Perdagangan, dan Ketentuan Institusional.

Pada putaran ini,  Delegasi Indonesia dipimpin Direktur Perundingan Bilateral, Direktorat Jenderal (Ditjen) Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan (Kemendag),  Johni  Martha.  Sementara itu, Delegasi Uni Eropa dipimpin Deputy Head of Unit for South and South East Asia, Australia, and New Zealand European Commission, Fabien Gehl.

“Saya dan Ketua Delegasi Uni Eropa melihat hasil perundingan kali ini cukup baik dan sesuai target yang telah kami tetapkan secara internal. Diskusi di beberapa isu runding berhasil kita selesaikan secara  teknis  dan  isu-isu  sulit  yang  tersisa  juga  mulai  mengerucut.  Kami  sepakat  untuk  terus berdialog  dan  mencari  solusi  yang  saling  menguntungkan  serta  mengedepankan  sikap  pragmatis dalam perundingan,”jelas Johni.

Sebanyak 12 isu perundingan dibahas dalam putaran ini. Isu tersebut diantaranya perdagangan barang,  perdagangan jasa, investasi, kerja sama sistem  pangan berkelanjutan, perdagangan dan pembangunan  berkelanjutan, ketentuan asal barang, energi dan bahan mentah, hambatan teknis perdagangan, subsidi,kekayaan intelektual, ketentuan institusional, dan klausul antipenipuan.

“Saya berharap tren positif dalam dua putaran terakhir dapat terus dipertahankan sehingga target Presiden RI dan Presiden Komisi Eropa untuk menyelesaikan perundingan I-EU CEPA di tahun ini dapat dicapai. Untuk itu, kami terus mendorong peningkatan intensitas komunikasi dan pertemuan oleh kelompok runding,” lanjut Johni.

Di sela-sela perundingan, kedua Ketua Delegasi juga melakukan pertemuan dengan para pelaku usaha   Indonesia dan Eropa. Tidak kurang dari 25 perwakilan kamar dagang, asosiasi,  dan perusahaan  Indonesia dan Eropa turut hadir dalam pertemuan tersebut dan menyampaikan dukungan untuk segera menyelesaikan perundingan. Uni Eropa merupakan salah satu mitra dagang utama Indonesia.

Pada 2023, total perdagangan keduanya tercatat sebesar USD30,8 miliar. Pada periode tersebut, ekspor Indonesia ke Uni Eropa tercatat sebesar USD 16,7 miliar, sedangkan impor Indonesia dari Uni Eropa sebesar USD 14,1 miliar.

Pada 2023, produk ekspor andalan Indonesia ke Uni Eropa di antaranya minyak kelapa sawit dan fraksinya, bijih tembaga dan konsentratnya, asam lemak monokarboksilat industri, alas kaki, serta residu  minyak padat dari ekstraksi saturan. 

Sementara impor utama Indonesia dari Uni Eropa meliputi mobil dan kendaraan bermotor untuk  penumpang, obat-obatan, kendaraan bermotor untuk angkutan barang, mesin pembuat bubur kertas, serta pipa dari besi.

Lebih lanjut pemerintah Indonesia tidak akan menghambat produk Uni Eropa dan mengajak lebih banyak pengusaha mencari peluang usaha dengan pengusaha Indonesia.

Sementara itu, Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan meminta dukungan Prancis untuk mendorong kerja  sama Uni Eropa dengan Indonesia agar dapat memastikan tidak ada hambatan akses pasar produk-produk Indonesia di kawasan tersebut.

Zulkifli juga meminta dukungan agar perundingan Perjanjian Ekonomi Komprehensif Regional antara Indonesia dan Uni Eropa (IEU—CEPA) lekas selesai.

Pada perundingan IEU-CEPA putaran ke-15, delegasi Indonesia mengapresiasi komitmen kedua belah pihak untuk menyelesaikan negosiasi IEU-CEPA secara subtansial sesegera mungkin.

Dalam putaran ke 15, kedua pihak berhasil mencapai kemajuan dalam pembahasan teks. Di antaranya dengan disepakatinya Bab Kerja sama Ekonomi dan Peningkatan Kapasitas (Economic Cooperation and Capacity Building/ECCB).

Pada putaran ke-15 ini mencakup pembahasan pada 15 isu runding. Isu tersebut yakni, perdagangan barang, ketentuan asal barang, sistem pangan berkelanjutan, klausul anti-fraud, hambatan teknis perdagangan, perdagangan jasa, perdagangan digital, investasi, penyelesaian sengketa investasi, pengadaan pemerintah, perdagangan dan pembangunan berkelanjutan, penyelesaian sengketa, ketentuan institusional, kerja sama ekonomi dan peningkatan kapasitas, serta subsidi untuk pertemuan daring.