Sebagian masyarakat bawah kini menghadapi ancaman besar dari terus meroketnya harga kebutuhan pokok pangan strategis. Jika saat ini pedagang dan rakyat yang menjerit, beberapa bulan lagi petani terancam jadi korban. Inilah potret kehidupan yang terjadi bila kebijakan pangan, khususnya beras dan komoditas pangan lainnya  terlalu mengandalkan impor.

Dalam rentang beberapa hari terakhir, mayoritas harga pangan di tingkat pedagang eceran di seluruh Indonesia mengalami kenaikan. Data dari Badan Pangan Nasional menunjukkan bahwa harga beras, bawang, telur, dan minyak goreng mengalami lonjakan harga.

Harga beras premium naik 0,37% menjadi Rp16.320 per kg, sedangkan harga beras medium naik 0,49% menjadi Rp14.290 per kg, melebihi harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Tidak hanya beras, harga bawang merah naik 1,44% menjadi Rp34.540 per kg, begitupun dengan bawang putih naik 0,70% menjadi Rp38.980 per kg.

Jelas, masalah pokok yang tidak tertuntaskan, yang muncul justru masalah baru.Segala keruwetan kenaikan harga beras saat ini memang diawali oleh datangnya El Nino. Iklim yang ekstrem membuat produksi pangan turun karena gagal panen. Ini terjadi di seluruh dunia. Dalam menghadapi El Nino tersebut, salah satu strategi utama Presiden Jokowi adalah impor beras.

Sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS), impor beras yang diputuskan pemerintah mencapai 3,06 juta ton, yang merupakan terbesar dalam lima tahun terakhir. Nilai impor sebesar itu, tak sedikit pihak yang menduga kebijakan itu tidak murni untuk pengamanan stok dan penstabilan harga, tapi juga strategi politik di tengah suasana pemilu.

Sialnya, jika tidak mau dibilang kurang cermat perhitungan, impor beras baru datang mendekati musim panen raya di dalam negeri, di saat harga beras sudah meroket. Sementara, di akhir Maret nanti petani justru bisa ikut menjadi korban karena harga gabah anjlok terpukul beras impor. Apalagi, produksi beras pada Maret diperkirakan lumayan besar, diprediksi akan ada suprlus 0,97 juta ton beras.

Kebijakan impor gila-gilaan sudah diputuskan dan nyatanya tidak bisa menjadi obat di masa harga selangit sekarang ini. Dalam situasi seperti itu, pemerintah justru terlihat gagap menghadapinya. Sejak awal tahun hingga saat ini, pemerintah gagal mengendalikan harga beras.

Karena itu, tidak bisa tidak, pemerintah harus cepat melakukan langkah nyata menurunkan harga. Langkah solutif itu terutama mesti dilakukan dengan intervensi melalu beras program stabilisasi harga dan pasokan pangan (SPHP). Program ini sejak awal bertujuan untuk meredam laju kenaikan harga beras.

Beras SPHP sebagian besar ialah beras impor, yang menurut Bulog setara dengan kualitas beras premium dalam negeri.Celakanya, beras SPHP disebut pedagang-pedagang di pasar langka karena stoknya susah dan kerap langsung diserbu pembeli. Kelangkaan beras inilah yang ikut mengerek harga beras premium. BPS mencatat kenaikan harga beras terjadi di setidaknya 179 kabupaten/kota. Rata-rata harga beras kini menyentuh angka mencapai Rp14.380 per kg, naik 2,92% dibandingkan Januari lalu. Di pasar, harganya bahkan sudah menyentuh Rp19.000 per kg.

Kita melihat harga beras termurah pernah mencapai Rp 9.000/kg, Harga beras kualitas rendah itu kini meningkat drastis menjadi Rp 12.500/kg untuk beras dengan kelas terendah. Sedangkan harga beras termahal kini mencapai Rp 20.000/kg

Presiden Jokowi mengakui kenaikan harga beras secara luas di seluruh negara karena produksi yang berkurang, dan memerintahkan Bulog untuk meningkatkan stok cadangan beras pemerintah. Namun sampai seberapa jauh efektivitas meningkatkan stok beras tersebut, Presiden sudah menegaskan agar harga beras turun sebelum bulan Ramadhan tiba. Semoga.