Oleh: Syarif Ali, Dosen dan Pengurus LKEB UPN Veteran Jakarta

Ekonomi Indonesia melaju dengan tren positif setelah berhasil menjinakkan inflasi ke titik terendah dalam dua puluh tahun terakhir. Tingkat inflasi tahun 2023 berada pada angka 2.61(yoy) persen secara tahunan, lebih rendah dibandingkan dengan inflasi tahun 2022 sebesar 3.36 persen (yoy).

Rentang tahun 2022 hingga 2023, masih menjadi tahun pemulihan setelah mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 sebesar -2.07 persen. Pergerakan ekonomi Indonesia tertahan tertahan karena pengaruh dari pandemi Covid-19, tidak ayal, kita didera deflasi sebesar 0.10 persen (mtom) untuk pertama kali pada Juli 2020.

Karena itu, terminologi pemulihan (recover) mendunia setelah pertemuan G-20 tahun 2022 di Bali yang mengusung tema “Recover Together, Recover Stronger”. Lantas, Strategi apa yang diterapkan tahun 2023 tersebut?

Lima Langkah Strategis Pemerintah-BI

Pada tahun 2023, pemerintah dan Bank Indonesia (BI) mewaspadai inflasi pada indeks harga konsumen (IHK). IHK merupakan indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dari suatu kelompok barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu.  Perubahan IHK dari waktu  ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan harga (inflasi) atau tingkat penurunan harga (deflasi) dari barang dan jasa.

IHK di Indonesia dikelompokkan dalam tujuh kelompok pengeluaran (kelompok bahan makanan, kelompok makanan jadi, minuman, dan tembakau, kelompok perumahan, kelompok sandang, kelompok kesehatan, kelompok pendidikan dan olah raga dan kelompok transportasi dan komunikasi), selain kelompok disagregasi inflasi (inflasi inti dan inflasi non inti).

Kita tidak bisa melepaskan diri dari spektrum inflasi inti yang dapat menggoyang kondisi perekonomian karena ketergantungan dengan nilai tukar mata uang asing, gejolak harga komiditi seperti batu bara, minyak kelapa sawit serta perubahan kebijakan mitra dagang.

Selain itu, panen, gangguan alam, dan perkembangan harga komoditas pangan domestik maupun internasional dapat menjadi kejutan (shock). Shock dalam negeri dapat disebabkan oleh kebijakan harga BBM bersubsidi, tarif listrik, tarif angkutan, dan lain-lain, yang kita kenal sebagai inflasi non inti (komponen bergejolak – volatile food dan komponen harga yang diatur pemerintah - administered prices).

Kita dapat menjadikan tahun 2023 sebagai pijakan meniti tahun 2024, dengan mengingat:

Pertama, keberhasilan pemerintah memperkuat koordinasi terhadap kebijakan untuk mempertahankan stabilitas makro ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Langkah strategis ini berhasil menjadikan Indonesia tumbuh solid di tengah perlambatan ekonomi global - surplus neraca perdagangan luar negeri yang melonjak signifikan.

Kedua, pemerintah berhasil mempertahankan inflasi non inti pada komponen bergejolak berkisar 3.0%-5.0% pada hari besar keagamaan, seperti, seperti, Hari Raya Idul Fitri atau Natal. Tahun 2024, pemerintah tetap harus mewaspadai volatilitas dalam kelompok bahan makanan yang rentan seperti panen, bencana alam, dan perkembangan harga domestik maupun internasional.

Sekretaris Jenderal DPP IKAPPI Reynaldi Sarijowan, menyebut harga beras, daging, dan gula pasir merupakan komoditas ini mengalami kenaikan harga sangat mencolok mendekati Hari Raya Idul Fitri 2023.

Ketiga, pemerintah mengintensifkan ketersediaan lumbung pangan untuk menjamin keamanan kebutuhan dalam negeri. Disamping itu, pemerintah berhasil memperluas kerjasama antar daerah yang menghasilkan produk pangan tertentu dengan daerah yang membutuhkan.

Provinsi Jawa Timur misalnya, memasok hampir 80 persen kebutuhan logistik 16 provinsi di Indonesia bagian Timur berupa padi, daging, dan telur (Suara Ngawi, 15/11/2023).

Dalam kurun waktu 14 tahun terakhir, Indonesia telah memiliki 4.868 lumbung pangan masyarakat atau LPM. Selain berfungsi untuk menjaga cadangan pangan masyarakat, sejumlah LPM itu juga mengembangkan bisnis jual beli dan simpan pinjam gabah atau beras.

Keempat, keberhasilan pemerintah meningkatkan ketersediaan data pangan untuk memformulasikan kebijakan pengawasan inflasi. Data-data berkaitan

IHK, inflasi pangan, jumlah lumbung pangan masyarakat (LPM), data distribusi dan cadangan pangan, dan data pergerakan inflasi, dan lain sebagainya memungkinkan pemerintah melakukan menaikkan dan menurunkan target pertumbuhan ekonomi.

Data tersebut sangat berguna  dalam memutuskan kebijakan moneter, fiskal yang ketat disamping melakukan pengendalian upah, intervensi pasar, peningkatan produksi dan produktivitas, peningkatan investasi dan inovasi, hingga edukasi meningkatkan kesadaran masyarakat.

Kelima, pemerintah dan BI berhasil memperkuat sinergi komunikasi untuk mendukung pengelolaan ekspektasi inflasi masyarakat. Sinergi komunikasi dilakukan melalui rapat kordinasi nasional, penyelenggaraan High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat (HLM TPIP) yang kemudian menghasilkan kebijakan dan program kerja.

HLM TPIP tersebut dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dan dihadiri oleh Gubernur Bank Indonesia, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, Menteri Perhubungan, Wakil Menteri Keuangan, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Direktur Utama BULOG, dan pejabat eselon I dan/atau setingkat perwakilan Kementerian/Lembaga anggota TPIP lainnya.

Karena langkah-langkah strategis tahun 2023 memberikan hasil yang konkret, maka pemerintahan baru dapat mengacu strategi tersebut untuk menjaga inflasi agar tetap stabil pada 2024.