Oleh : Ahmad Febriyanto , Mahasiswa FEB Islam UIN, Sunan Kalijaga Yogyakarta

Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM menjadi salah satu kontributor utama perekonomian Indonesia. Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) memproyeksi bahwa UMKM telah berhasil menyerap 97% dan memberi nilai tambah pada PDB sebesar 60,5%. Sehingga, menjadi rahasia umum jika kemudian UMKM berperan sebagai critical engine bagi makro ekonomi Indonesia. Menilik kembali, pada kondisi pandemi COVID-19, UMKM menjadi salah satu sektor yang digarap serius oleh pemerintah. Hal tersebut ditunjukkan melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dirancang untuk memulihkan UMKM Indonesia yang sempat terkendala akibat PPKM dan lockdown.

Hingga tahun 2023 jumlah UMKM di Indonesia telah mencapai 8,71 juta unit usaha. Jumlah tersebut diproyeksikan akan terus meningkat seiring dengan dorongan berbagai institusi kepada UMKM. Beragam skema yang ditujukan kepada UMKM tersebut pada dasarnya menunjukkan bahwa UMKM merupakan salah satu harapan bagi perekonomian nasional.

Dalam kondisi guncangan ekonomi-politik dunia dan merebaknya efek VUCA yang meningkatkan kondisi uncertainty atau ketidakpastian, transaksi yang terjadi dalam lingkup mikro tetap berjalan. Hal ini memberi indikasi bahwa sirkulasi ekonomi tetap terjadi. Artinya gairah konsumtif dari masyarakat dapat tetap terjaga dan memastikan bahwa kegiatan produksi dapat terus berlangsung. Sehingga menjadi relevan jika sebutan critical engine disematkan kepada UMKM.

Besarnya peran UMKM tersebut menjadikan dorongan terhadap UMKM terus dilakukan. Indikasi ini memperkuat bahwa UMKM dapat naik kelas dengan memperluas pangsa pasar. Pada era keterbukaan ekonomi seperti saat ini, aksesibilitas perdagangan antar bangsa dan antar benua tampaknya semakin mungkin dilakukan. Perubahan dari face to face transaction menuju real time online transaction tampaknya juga membuka batasan tersebut.

Tanpa Batas

Digitalisasi yang mulai menjadi bagian dari kehidupan manusia tersebut telah merubah perilaku konsumen, produsen, dan distributor. Tidak dapat dipungkiri, bahwa digitalisasi telah menawarkan nilai tambah dalam perekonomian dan bisnis. Efisiensi dan efektivitas yang diharapkan oleh setiap pelaku usaha tampaknya dapat terpenuhi dengan adopsi digital. Lebih dari itu, bagi konsumen digitalisasi memungkinkan mereka untuk belanja kapan saja dan dimana saja. Kompleksitas perubahan perilaku para pelaku ekonomi tersebut menuntut adopsi digital menjadi kian masif.

Sinyal ini perlu dibaca dengan baik oleh pelaku UMKM. Konteks UMKM perlu diperluas menjadi usaha yang go digital dan go global. Dengan segudang potensi yang dimiliki dan dukungan digital, batasan waktu dan batasan antar negara dapat terbuka lebar. Sehingga peningkatan kinerja UMKM menuju digital adalah langkah yang tepat sasaran dalam mendorong UMKM untuk go internasional pada era ini.

Memperluas pangsa pasar UMKM tidak hanya memberi nilai tambah secara ekonomis, melainkan juga memperkuat budaya Indonesia pada kancah internasional. Terlepas dari potensi dan digitalisasi yang dapat mendukung, perlu diketahui bahwa UMKM di Indonesia sangat erat dengan keterbatasan sumber daya dan sumber dana. Dalam konteks sumber daya, keterbatasan sumber daya produksi dan sumber daya manusia menjadi dua faktor yang tidak dapat dilepaskan dari keberhasilan bisnis. Keterbatasan sumber daya produksi dapat menjadikan sektor usaha sulit untuk meningkatkan kinerja.

Demikian pula dengan keterbatasan sumber daya manusia yang pada akhirnya menjadi hambatan bagi UMKM untuk mengadopsi digital dan naik kelas. Pada aspek pendanaan, menjadi rahasia umum jika kemudian UMKM selalu dihadapkan dengan problematika modal. Sebab, dalam peningkatan pangsa pasar atau memperluas jangkauan produk akan diperlukan biaya produksi yang lebih tinggi.

Dukungan pada UMKM

Kompleksitas permasalahan terkait UMKM naik kelas telah coba dikaji dalam berbagai literatur oleh para ahli ekonomi dan manajemen. Sejumlah hasil penelitian telah mencoba memberikan pandangan terkait faktor yang perlu dipertimbangkan untuk mendorong UMKM naik kelas, termasuk faktor ketersediaan sumber daya dan sumber dana. Dua faktor tersebut menjadi bahasan paling umum jika berbicara konteks UMKM.

Catatan Bank Indonesia menunjukkan bahwa sekitar 69% pelaku UMKM hingga saat ini masih menggunakan ekuitas pribadi dalam membangun usahanya. Survei yang dirilis oleh MSME Empowerment Report pada tahun 2022 juga mengungkap bahwa permodalan, ketersediaan bahan baku, and adopsi digital tetap menjadi 3 masalah teratas yang dihadapi oleh pelaku UMKM. Hal tersebut menjadi fakta yang perlu dihadapi guna memberi jalan keluar bagi UMKM untuk dapat naik kelas.

Keterbatasan terhadap sumber dana pada dasarnya menjadi permasalahan klasik bagi dunia usaha. Dalam industri perbankan tentunya persyaratan yang rigid kerap menjadi halangan bagi para pelaku UMKM. meskipun demikian pada era ini hadirnya financial technology membuka alternatif pendanaan lain, seperti peer to peer lending dan crowdfunding.

Namun, aksesibilitas pendanaan tersebut memerlukan pemahaman digital bagi pelaku usaha. Dengan demikian, pelaku usaha perlu untuk melek digital dalam meningkatkan usahanya. Dukungan pemerintah juga tampak jelas untuk meningkatkan kontribusi UMKM pada ekonomi digital dengan memasang target 30 juta UMKM go digital pada tahun 2024.

Hal ini menjadi bentuk bantuan nyata yang diberikan pemerintah untuk mendukung UMKM dalam meningkatkan pangsa pasar, meningkatkan kemungkinan mendapatkan pendanaan, dan memberi nilai tambah terhadap ekonomi nasional. Dengan demikian proyeksi potensi ekonomi digital di Indonesia tidak hanya menjadikan masyarakat Indonesia sebagai konsumen, melainkan juga menjadi aktor dalam peningkatan digital ekonomi pada 2024.