Pemerintah Kabupaten Bogor Antisipasi Inflasi Akhir Tahun

NERACA

Kabupaten Bogor - Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, bersama seluruh pemangku kepentingan menyiapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi dalam menghadapi inflasi pada akhir tahun 2023.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor Burhanudin di Cibinong, Bogor, dikutip Antara, kemarin, menjelaskan, untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah, memerlukan kolaborasi seluruh stakeholder dalam Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).

"Sudah lakukan koordinasi untuk antisipasi gejolak kenaikan harga serta memastikan kebutuhan bahan pokok masyarakat bisa terpenuhi jelang Natal dan tahun baru," kata Burhan.

Menurut dia, penyumbang utama inflasi di Kabupaten Bogor berasal dari naiknya harga pangan, akibat cuaca ekstrem belakangan ini yang menyebabkan produksi pertanian terganggu.

"Belum lagi tekanan geopolitik global juga diprediksi masih memberikan dampak pada tekanan inflasi di tahun ini khususnya dengan harga energi dan disrupsi jalur perdagangan," tuturnya.

Burhan mengungkapkan, berdasarkan PMK No.101/PMK.010/2021, pemerintah telah menetapkan sasaran inflasi untuk tahun 2023 sebesar 3 persen dengan deviasi kurang lebih 1 persen.

Pada bulan Oktober 2023 tingkat inflasi di Jawa Barat sebesar 0,13 persen secara bulanan dan 2,58 persen secara tahunan. Adapun untuk Kabupaten Bogor, dengan melihat Sister City IHK Kota Bogor, inflasi di bulan Oktober 2023 sebesar 3,01 persen secara tahunan dan 0,12 persen secara bulanan.

"Meskipun angka-angka ini tidak signifikan melampaui target inflasi nasional namun kita perlu memperhatikan situasi dan kondisi agar angka inflasi dapat terjaga," ujar Burhan. Ant

 

BERITA TERKAIT

Alumni UI Garda Pancasila (AUIGP) Dukung DPR-RI Gunakan Hak Angket

NERACA Jakarta - Alumni Universitas Indonesia Garda Pancasila (AUIGP) mendukung DPR RI untuk menggunakan hak angket lembaga negara ini, guna…

Luncurkan Fintech Media Toolkit, Amartha dan CELIOS Dorong Impact Investing

NERACA Jakarta - Merujuk data Bank Dunia, sekitar 97,74 juta orang dewasa di Indonesia masuk kategori unbanked. Ini artinya setara…

Ketiga Kalinya Togap Marpaung Melawan Presiden RI di MA Permohonan HUM Perpres 54/2018 Terkait Pencegahan Korupsi

Oleh: Togap Marpaung (insan pengawas nuklir, dipaksa pensiun)  Permohonan hak uji materiil  (HUM) ketiga ke Mahkamah Agung merupakan rangkaian HUM…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Daerah

Luncurkan Fintech Media Toolkit, Amartha dan CELIOS Dorong Impact Investing

NERACA Jakarta - Merujuk data Bank Dunia, sekitar 97,74 juta orang dewasa di Indonesia masuk kategori unbanked. Ini artinya setara…

Ketiga Kalinya Togap Marpaung Melawan Presiden RI di MA Permohonan HUM Perpres 54/2018 Terkait Pencegahan Korupsi

Oleh: Togap Marpaung (insan pengawas nuklir, dipaksa pensiun)  Permohonan hak uji materiil  (HUM) ketiga ke Mahkamah Agung merupakan rangkaian HUM…

Sambut Ramadan PNM Peduli Gelar Santunan Anak Yatim Serentak di Seluruh Cabang di Indonesia

NERACA Jakarta – Sebagai bentuk rasa syukur menyambut bulan Ramadan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) melalui program PNM Peduli hari…