NERACA

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan periode 1998-1999 Haryono Suryono mengatakan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci utama dalam membangun kemajuan sektor pendidikan di Indonesia.

“Masyarakat harus bersama-sama dengan pemerintah bukan bersaing dengan pemerintah untuk memajukan pendidikan,” kata dia dalam diskusi daring bertajuk “Pendidikan Masyarakat untuk Meningkatkan Kualitas Hidup dan Kesejahteraan” di Jakarta, Kamis (7/12).

Ia mengatakan saat ini pemerintah telah menganjurkan pendidikan dengan waktu yang singkat, menggunakan pendekatan fleksibel berdasarkan pengalaman.

“Kalau pengalamannya sudah ada artinya bisa lebih singkat menjadi mahasiswa lebih singkat menjadi sarjana S2, S3, dan sebagainya,” katanya.

Dia mengemukakan pemerintah harus melakukan penerapan nilai-nilai moral serta melaksanakan pendidikan secara bertahap sebagai bagian integral dari pendidikan masyarakat yang diharapkan dapat memberikan pemahaman secara berkesinambungan di dalam lingkup pendidikan.

“Jadi harus diajarkan secara bertahap mulai dari penelitian yang sangat sederhana bisa menjadi sebuah penelitian yang menarik dan bagaimana menuliskan hasilnya dalam bentuk proposal atau hasil penelitian. Seperti penemuan sederhana Einstein yang pada zamannya dianggap luar biasa,” kata dia.

Dia mengaku saat menjabat Menko Kesra dan Taskin, program sederhana seperti Keluarga Berencana telah berhasil menurunkan fertilitas 10 tahun lebih cepat.

“Kelihatannya sederhana, tetapi menjadi sesuatu yang luar biasa,” kata Haryono yang juga pernah menjabat  Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional pada 1983-1997 itu

Ia menilai saat ini penurunan angka kelahiran bukan semata-mata disebabkan efektivitas program Keluarga Berencana (KB), melainkan lebih sebagai hasil dari bonus demografi yang tengah terjadi.

“Sekarang ini laki-laki perempuan banyak yang bekerja, satu kerja di Surabaya yang satu kerja di Jakarta jadi tidak kumpul. Nah itu juga bisa menurunkan fertilitas jadi banyak hal yang menurunkan fertilitas bukan karena penggunaan kontrasepsi seperti zaman dulu,” ujarnya.

Oleh karena itu, menurut dia, pemerintah perlu memahami dan mengenali faktor-faktor demografis yang memengaruhi perubahan jumlah kelahiran agar dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam di dunia pendidikan, dengan mengadopsi pendekatan yang sesuai. Ant