NERACA

Jakarta - Pemerintah mengandalkan dan menerapkan strategi khusus stimulus fiskal, salah satunya dengan mempercepat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai upaya untuk menjaga laju target pertumbuhan ekonomi yang sempat melambat.

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki mengatakan, pada kuartal III 2023 terjadi pelambatan ekonomi, dengan laju pertumbuhan di bawah 5 persen setelah 7 kuartal sebelumnya selalu berada di atas angka 5, sehingga perlu upaya untuk antisipasi.

“Dalam dua bulan ke depan, kita akan berupaya mengejar target pertumbuhan ekonomi, dimana pemerintah akan mengandalkan stimulus fiskal, salah satunya dengan mempercepat penyaluran KUR (Kredit Usaha Rakyat),” kata Teten di Jakarta.

Sejumlah strategi yang dilakukan di antaranya melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk mendorong penyalur KUR yang penyerapannya masih rendah untuk memastikan target penyaluran KUR dapat tercapai sesuai komitmen yang ditetapkan.

Teten menjelaskan, pemerintah juga membuka opsi sinergi penyaluran KUR dengan kebijakan antar Kementerian/Lembaga (K/L) lain. “Pemerintah berupaya melakukan relaksasi peraturan yang masih menimbulkan ketidakjelasan pelaksanaan di lapangan,” jelas Teten.

Di sisi lain, strategi dilakukan di antaranya dengan mendorong percepatan implementasi Kredit Usaha Alsintan (KUA) untuk mendorong efisiensi penyaluran kredit/pembiayaan pada sektor pertanian.

“Itu didukung dengan optimalisasi pemerintah daerah untuk mengunggah data calon debitur KUR baru dan bekerjasama dengan penyalur KUR ke SIKP, serta mendorong penyalur KUR untuk melakukan extra effort melalui pelaksanaan weekend banking dalam penyaluran KUR,” kata Teten.

Pemerintah juga mendorong peningkatan akses Pembiayaan KUR dengan Pendampingan kepada pelaku Usaha Mikro ke Lembaga Keuangan yang tersebar di 15 Provinsi. Pada saat ini sudah terdampingi sebanyak 3.229 pelaku usaha mikro dengan plafon pengajuan sebesar Rp155.622.900.000 dengan realisasi  pencairan plafon sebesar Rp91.981.500.000.

Seiring dengan itu, pemerintah memberikan sosialiasi KUR kepada pelaku UMKM dan Dinas yang mebidangi Koperasi dan UKM baik secara online maupun secara online.

Tercatat realisasi Penyaluran KUR tahun 2023 sampai dengan 7 November 2023 berdasarkan data SIKP sebesar Rp204,17 triliun atau sebesar 68,74 persen dari target Rp297 kepada 3,18 juta debitur. Realisasi tersebut masih rendah mengingat pada saat ini sudah memasuki minggu kedua bulan November 2023. Jadi Penyalur harus mengejar target sekitar Rp92,82 Triliun dalam waktu kurang dari dua bulan.

“Kita harapkan dengan berbagai strategi dan upaya yang telah dilakukan ini dapat disalurkan KUR dengan tepat sasaran dan berdampak pada naik kelasnya pelaku UMKM Indonesia serta dapat mencapai target yang telah ditetapkan,” ungkap Teten.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III-2023 menyentuh 4,94 persen year on year (yoy), atau tak sampai 5 persen. Data BPS yang menunjukkan tingkat konsumsi lebih rendah dibanding ekspektasi pemerintah.

BPS menilai penyebab lesunya perekonomian pada kuartal III-2023 yakni konsumsi pemerintah yang mengalami kontraksi. Tercatat konsumsi pemerintah kontraksi 3,76 persen dengan distribusi 7,16 persen.

Terkontraksinya konsumsi pemerintah karena adanya penurunan belanja pegawai, belanja barang, dan belanja bantuan sosial. Ditambah ada pergeseran pencairan gaji ke-13 Aparatur Sipil Negara (ASN), dari yang biasanya di kuartal III menjadi kuartal II.

Dari sisi penerimaan negara, pemerintah sudah mengumpulkan Rp 650 triliun. Pemerintah juga bakal memperbaiki outlook perekonomian kuartal IV untuk menjaga pertumbuhannya di level 5 persen.

Sebelumnya, Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) bersama Ombudsman berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan publik bagi koperasi dan pelaku UMKM (usaha mikro kecil dan menengah) salah satunya dengan membuka Posko Pengaduan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang bertujuan untuk meningkatkan akses layanan dan kualitas penyaluran KUR.

"Harapannya, akan semakin banyak pelaku usaha ultra mikro, mikro, dan kecil, yang lebih mudah mengakses KUR dan bisa memanfaatkan pembiayaan yang ada. Ini bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas para pelaku usaha," kata Sekretaris KemenkopUKM, Arif Rahman Hakim.

Arif pun menyebutkan, penandatanganan MoU dengan Ombudsman ini menjadi penting untuk memastikan tercapainya penyaluran KUR yang tepat sasaran. Sehingga, pengawasan menjadi salah satu faktor penting yang perlu diutamakan.