NERACA

Jakarta – Target Indonesia menjadi negara maju pada tahun 2045 terancam meleset, karena bakal menemui kesulitan untuk keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah (middle income trap). Ekonomi Indonesia dalam jangka menengah mesti tumbuh 5,6% sampai 6,1%.“Kisaran pertumbuhan memang masih 5,6% sampai 6,1% itu prasyarat, kalau menurut saya. Hitungan teknokratik kami di Bappenas, kalau pertumbuhan ekonomi di 2025 ke 2029 itu rata-rata nggak sampai di angka ini, kami khawatir cita-cita tadi melepas middle income trap pada tahun 2045 saja itu tidak tercapai,”kata Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa dalam Sosialisasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Teknokratik 2025-2029 di Jakarta seperti dikutip Investor.id, kemarin (9/10).

Disampaikannya, untuk keluar dari middle income trap, pemerintah harus mencapai pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,6% sampai 6,1%. Hal ini sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045 agar Indonesia dapat menjadi negara maju. Target pertumbuhan ekonomi ini merupakan salah satu bagian dari transformasi ekonomi yang dirancang pemerintah dalam RPJPN 2025-2045.

Menurut Suharso, pemerintah Indonesia dapat mencapai target tersebut apabila Incremental Capital Output Ratio (ICOR) sudah berada di level 5. Sebagai informasi ICOR merupakan suatu besaran yang menunjukkan besarnya tambahan kapital (investasi) baru yang dibutuhkan untuk menambah satu unit output. Bila ICOR suatu negara semakin rendah maka menunjukan efisiensi investasi semakin tinggi.“Saya sering mengatakan potensi ekonomi kita luar biasa. Tapi angka ICOR kita terlalu tinggi. Untuk setiap pertumbuhan 1%, kita memerlukan 6% dari GDP. Coba kalau ICOR nya kita balik 5, tumbuhnya kan pertumbuhan ekonomi sebesar 6%. Tapi karena ICOR nya 6, ya tumbuhnya 5%,” tutur Suharso.

Selain itu, dirinya juga menekankan bahwa parpol dan capres/cawapres harus memahami perencanaan pembangunan nasional sesuai amanat Visi Indonesia Emas 2045. “Jadi nanti presiden terpilih itu akan menerbitkan Perpres (Peraturan Presiden) mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional untuk tahun 2025 ke 2029, yang didasarkan tentu dari pentahapan di RPJPN 2025-2045,” ujarnya.

Di samping itu, parpol dan capres/cawapres juga harus memastikan pemilihan prioritas program selaras dengan koridor-koridor pembangunan, sehingga program bersifat konkret dan deliverable. Hal ini mengingat RPJPN berbentuk undang-undang yang mengikat seluruh anak bangsa. Namun, katanya lagi, presiden terpilih nanti tetap memiliki kesempatan untuk berkreasi dalam menjalankan strategi melaksanakan rencana pembangunan nasional yang telah disusun.“Jadi, ruangannya tetap terbuka luas untuk berkreasi, siapa yang mau ambil strateginya A, B, C silakan, tapi targeting-nya itu kita sudah siapkan, sediakan, dan kalau memang mau lebih pertajam silakan,” kata Kepala Bappenas.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah terus melakukan sejumlah efisiensi agar dapat meningkatkan laju investasi di tanah air. Langkah efisiensi akan menurunkan tingkat ICOR, dimana rata-rata ICOR Indonesia dalam periode 2021-2022 sebesar 7,6.“Jadi ini yang menjadi PR (pekerjaan rumah) pemerintah bagaimana meningkatkan efisiensi modal terhadap investasi dan hasilnya. Kita sangat mendorong agar lebih menuju kepada kualitas pembangunan. Kita masuk di improvement daripada ICOR,” kata dia.

Airlangga mengatakan reformasi dalam kemudahan berusaha dilakukan melalui berdasarkan tahap regulasi dan tahap operasionalisasi. Pemerintah melakukan rasionalisasi dengan perubahan dari tahapan approval terhadap tata ruang. Menurut dia, tata ruang ini menjadi pondasi penting dalam investasi.“Tata ruang ini tatakan untuk investasi. Tatakan ini yang belum selesai seluruh provinsi di Indonesia. Jadi Kalimantan tengah, relatif sudah lengkap kemudian Riau yang lain ini masih pada skala 50 ribu kita butuh skala yang lebih jelas. Tentu informasi geospasial menjadi kritikal untuk investasi. Oleh karena itu kita mengambil special economic zone,” kata Airlangga. bani