NERACA

Jakarta – Sejak tahun 2017, Pemerintahan Presiden Joko Widodo melakukan gebrakan dengan membangun lembaga penyalur BBM di wilayah 3T (Terluar, Terdepan dan Tertinggal) dengan memberlakukan harga bahan bakar kendaraan bermotor (BBM) yang sama di seluruh wilayah Indonesia. Melalui kebijakan yang dikenal dengan Program BBM Satu Harga, Pemerintah melalui Kementerian BUMN mendorong perwujudan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia terutama dalam aspek ketersediaan energi.

Pada roadmap awal, Program BBM Satu Harga yang berlangsung pada periode 2017 – 2019 menargetkan 150 fasilitas penyalur. Namun besarnya manfaat yang dinikmati masyarakat di wilayah 3T, mendorong Pemerintah bersama Pertamina sebagai BUMN berkomitmen memperluas program tersebut hingga tahun 2024. 

“Pertamina akan terus mendukung upaya Pemerintah untuk menyalurkan BBM bagi masyarakat di daerah 3T, agar dapat membeli BBM, khususnya BBM Bersubsidi dengan harga yang sama dengan wilayah lainnya yang telah tersedia SPBU,” ujar Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso.

Fadjar menjelaskan, hingga September 2023, Pertamina telah membangun lembaga penyalur BBM Satu Harga di 472 lokasi, yakni sebanyak 71 titik di Sumatra, 5 titik di Jawa dan Bali, 96 titik di Kalimantan, 70 titik di Maluku, 87 titik di Nusa Tenggara, dan 94 titik di Papua. 

Hingga akhir tahun 2024 program ini diharapkan dapat mencapai 573 lokasi. 

Selain menyalurkan BBM Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP), Fadjar menambahkan,  lembaga penyalur juga dapat menjual produk BBM berkualitas lainnya seperti Pertamax, Dex Series, serta Elpiji Non Subsidi seperti Bright Gas dan LPG 12 Kg.

Saat ini, imbuhnya, Pertamina melalui Subholding Commercial & Trading mengembangkan program BBM Satu Harga dengan dua cara yakni percepatan pembangunan BBM 1 Harga melalui bantuan perangkat percepatan dan meningkatkan kehandalan sarana dan fasilitas SPBU, dalam bentuk SPBU Mini dan Pertamina Shop (Pertashop).

“Sebagai BUMN, Pertamina menjalankan amanah undang-undang menyediakan energi di seluruh pelosok negeri berdasarkan prinsip availability (ketersediaan), accesibility (terbukanya akses) affordibility (kemampuan), acceptability (penerimaan pasar) dan sustainability (kesinambungan),” jelas Fadjar.

Tidak hanya itu, PT Pertamina (Persero) mendukung upaya Pemerintah menjaga tingkat inflasi, dengan menjamin pasokan BBM dan liquefied petroleum gas (LPG) di Indonesia. Untuk itu, Pertamina menerapkan strategi dengan menjaga suplai hulu dan hilir migas, kehandalan infrastruktur, serta memenuhi pasokan stok, baik minyak mentah maupun produk migas.

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menjelaskan, dengan upaya tersebut Pertamina dapat menjaga kestabilan harga produknya, terutama BBM dan LPG yang merupakan produk hilir migas yang berpengaruh terhadap inflasi. “Pertamina akan terus memonitor pasokan BBM dan LPG, terutama subsidi, agar tetap aman dan tepat sasaran. Salah satunya dengan menjaga dari sisi suplai, karena jika suplai berkurang maka dapat terjadi kenaikan harga di pasar,” ujar Nicke.  

Nicke menambahkan, upaya Pertamina dalam menjaga suplai ini tidak hanya pada hilir migas atau produk saja. Namun secara terintegrasi, dari hulu hingga ke hilir. Produksi hulu dari lapangan-lapangan Pertamina harus terjaga agar suplai minyak mentah (crude) untuk kilang cukup sehingga kilang mampu memproduksi produk BBM dan turunannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

Sehingga untuk memastikan suplai dan stok tersebut, imbuh Nicke, Pertamina memanfaatkan teknologi digital yang dapat memberikan data dan informasi stok secara real time dari seluruh infrastuktur distribusi energi. Dengan teknologi tersebut, Pertamina dapat memastikan kecukupan stoknya di berbagai wilayah di Indonesia.

“Kami memiliki Pertamina Integrated Enterprise Data and Command Center untuk memonitor semua stok baik dari kilang, kemudian yang ada di kapal hingga di SPBU. Kami jaga supaya tidak terjadi kelangkaan,” tegas Nicke.  

Nicke menambahkan, Pertamina turut mengapresiasi dukungan Pemerintah dalam menjaga distribusi tepat sasaran, yang pada akhirnya berimplikasi positif. "Pemerintah telah menerbitkan regulasi yang menjaga distribusi LPG. Hal ini akan terus kami pastikan penerapannnya di lapangan berjalan lancar," jelas Nicke.