Awarness masyarakat untuk memilih produk yang ramah lingkungan dan menerapkan prinsip Environmental, Social, Governance (ESG) terus tumbuh. Bahkan menurut survei yang dilakukan PwC Indonesia menyebutkan, 70% responden akan rela beli produk mahal yang sudah menerapkan prinsip berkelanjutan dan rating positif soal ESG.

Hasil yang sama juga disampaikan survei bertajuk “Asia Pacific Nutrition Sustainability Survey 2022”  mengungkap bahwa sebagian besar konsumen di Indonesia mengatakan bahwa mereka telah mengalami dampak perubahan iklim (86%) dan menyadari pentingnya kelestarian lingkungan. Alhasil, hampir 80% konsumen konsumen di Indonesia akan mengeluarkan biaya lebih untuk pilihan nutrisi yang mendukung atau mempromosikan kelestarian lingkungan.

Kata Partner – Risk Assurance PwC, Meita Laimanto, penerapan prinsip ESG dalam bisnis perusahaan bukan hanya sekedar tren atau mengikuti peraturan tetapi menjadi kebutuhan akan pentingnya bisnis berkelanjutan, “Perjalanan ESG suatu organisasi adalah suatu perjalanan yang berdampak tidak hanya pada aspek kehidupan kita sebagai individu, tetapi juga perusahaan atau organisasi. Sebagai individu, kita ingin mencapai keberlanjutan karena kepedulian kita terhadap kesejahteraan sosial dan lingkungan kita,”ujarnya.

Menurutnya, perusahaan atau organisasi perlu memastikan bisnis yang berkelanjutan dalam lanskap risiko yang senantiasa berubah. Oleh sebab itu, penting bagi perusahaan untuk memaparkan perjalanan ESG dan inisiatif mereka secara transparan, akurat, dan tepat. Hal ini merupakan kunci untuk memperoleh dukungan dan kepercayaan dari seluruh pemangku kepentingan serta mencapai kesuksesan dalam perjalanan ESG organisasi.

Disamping itu, krisis perubahan iklim yang memiliki dampak sosial-ekonomi yang luas dan signifikan mendorong pelaku usaha untuk memperhatikan praktek bisnis ramah lingkungan. Bahkan untuk mengatasi masalah tersebut, pembiayaan berkelanjutan memainkan peran penting guna mendorong transisi menuju pemulihan ekonomi yang hijau, tangguh, dan inklusif.

Presiden Joko Widodo sendiri menjelaskan bahwa Indonesia mendukung komitmen pencegahan perubahan iklim salah satunya melalui dukungan mekanisme pembiayaan. Pemerintah dalam hal ini akan memberikan upaya insentif serta bantuan kemudahan lainnya terhadap ”pelaku usaha hijau” yang ada atau yang akan ada di Indonesia.

Komitmen pemerintah dalam menekan zero emisi karbon mendapatkan respon positif dari pelaku industri keuangan dan juga masyarakat yang mulai terbuka pentingnya menjalankan ekonomi hijau dan berkelanjutan untuk generasi anak cucu kedepan. Direktur Eksekutif Segara Institute, Piter Abdullah membenarkan, isu lingkungan kini menyita perhatian, mulai dari banyaknya negara yang mulai mengampanyekan nol emisi hingga hasil forum G20, yang salah satunya terkait dengan peralihan sumber energi.

Menurutnya, aktivitas terkait ekonomi hijau ke depan akan semakin banyak ditambah dengan kehadiran bursa karbon. Piter menilai, munculnya bursa karbon akan diikuti dengan proyek-proyek hijau yang bisa mendapatkan sertifikat karbon untuk diperjualbelikan. “Semua ini akan menjadi proyek-proyek yang membutuhkan pembiayaan hijau. Memang tidak akan serta-merta di tahun 2023, tetapi trennya akan terus meningkat,” pungkasnya.

Asal tahu saja, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah mempersiapkan bursa perdagangan karbon yang ditargetkan meluncur pada September 2023. Bursa karbon diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau PPSK.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, potensi perdagangan karbon dalam negeri diprediksi bisa mencapai US$1 miliar-US$15 miliar atau setara Rp225,21 triliun per tahun. Hal ini memungkinkan karena Indonesia mempunyai potensi tempat penyimpanan karbon antara 10 hingga 400 Giga Ton CO2 di reservoir minyak dan gas bumi (Migas). Adapun penerapan Carbon Capture Storage (CCS) bisa menjadi strategi jangka pendek yang penting dalam mengurangi emisi di sektor ini.

Analisis Carbon Brief pada Oktober 2021 mengungkapkan, Indonesia menempati peringkat kelima negara penghasil emisi terbesar dunia sejak tahun 1850.  Kontribusinya mencapai 4%.  Badan Pusat Statistik (BPS) 2019 mencatat, emisi karbon Indonesia mencapai 932.000 ton karbon dioksida (CO2) pada 2001. Angka ini meningkat menjadi 1,15 juta ton CO2 pada 2017.  Penyumbang terbesar adalah sektor energi dan sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya (FOLU). Pada 2021, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan jumlah emisi karbon dioksida yang dihasilkan di Indonesia mencapai 1.262 gigaton.  Pemerintah telah menargetkan bauran energi terbarukan 23% pada 2025.

Hal senada juga disampaikan Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, potensi karbon di Indonesia sangat besar. Namun untuk dapat memperdagangkan karbon, perlu adanya sertifikasi konsesi lahan penghasil karbon.

 

Memiliki Ekosistem

Menangkap peluang dari bursa karbon, PT Mutuagung Lestari (MUTU International), perusahaan di bidang jasa pengujian, inspeksi dan sertifikasi atau TIC (Testing, Inspection, and Certification) menyatakan siap mendukung perdagangan karbon melalui adanya bursa karbon. Dukungan ini seiring dengan perusahaan yang sudah menjadi Lembaga Validasi dan Verifikasi (LVV) Gas Rumah Kaca yang terakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN).

Direktur Mutu International, Irham Budiman mengatakan, bursa karbon sangat dibutuhkan karena sejalan dengan upaya Pemerintah Indonesia untuk mencapai target nationally determined contribution (NDC) sebesar 29% - 41% pada 2030 serta net zero emission (NZE) atau emisi nol bersih pada 2060,”Perlu keseriusan bersama dari seluruh pihak untuk mengurangi emisi karbon di Tanah Air.  Bursa karbon merupakan salah satu upaya yang perlu didukung dengan eksosistem bisnis di masing-masing institusi. MUTU International sebagai salah satu anggota ALSI, perkumpulan perusahaan TIC, sudah memiliki ekosistem pendukung tersebut,”ujarnya.

Dirinya yang juga Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perkumpulan Penilai Kesesuaian Seluruh Indonesia (ALSI) menambahkan, perseroan bahkan telah berkontribusi sebagai lembaga validasi dan verifikasi independen untuk penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK), yang memberikan penilaian terhadap Dokumen Rancangan Aksi Mitigasi (DRAM) dan sebagai verifikator yang memberikan Penilaian terhadap laporan implementasi dan monitoring aksi mitigasi yang disusun oleh penyelenggara aksi mitigasi pada proses Registrasi SRN PPI dan pengajuan penerbitan Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE-GRK).

Sementara Presiden Direktur MUTU International, Arifin Lambaga menegaskan, sebagai market leader di segmen TIC dengan pengalaman dan jam terbang tinggi sangat siap untuk mendukung berhasilnya implementasi bursa karbon. “MUTU International sudah memiliki ekosistem bisnis yang sesuai untuk bursa karbon yakni sudah diakreditasi sebagai LVV GRK oleh KAN.  Kegiatan validasi dan verifikasi ini adalah salah satu dari bisnis utama MUTU International,”ungkapnya.

Hingga saat ini, lanjutnya, MUTU international telah menerbitkan 11 laporan validasi dan verifikasi gas rumah kaca dengan berbagai skema dan program serta terdapat 8 kegiatan yang akan dan sedang berlangsung pada tahun ini. MUTU International juga telah menerbitkan 105 sertifikat dengan skema International Sustainable Carbon Certification (ISCC) pada tahun 2022

Sebagai perusahaan dengan bisnis testing, inspection, and certification juga dibuktikan dengan melakukan validasi dan verifikasi proyek berdasarkan ISO 14064-2 yakni serangkaian sistem pengelolaan gas rumah kaca yang menyediakan program keberlanjutan bagi organisasi untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan energi dalam kegiatan usaha pelanggan. MUTU juga menjadi Third Party Entry (TPE) yang melakukan validasi dan verifikasi terhadap proyek dengan mekanisme kredit bersama atau joint credit mechanism (JCM), yakni Komite Bersama antara Pemerintah Jepang dan Indonesia yang memiliki visi untuk mengurangi emisi karbon melalui penghematan energi dengan cara menerapkan teknologi efisiensi energi yang tinggi untuk kegiatan usaha di bidang industri jasa, pengolahan dan atau manufaktur.

Selain itu, MUTU International juga melakukan verifikasi terhadap Laporan Emisi Tahunan yang dibuat oleh Maskapai Penerbangan melalui program Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA), sebuah skema yang dibuat oleh International Civil Aviation Organization (ICAO) dalam upaya dunia internasional dalam mengurangi gas buang CO2 pada penerbangan internasional.

Disampaikan Arifin, saat ini masih belum banyak perusahaan yang terlibat dalam industri TIC. Konsumen bahkan pelaku usaha juga belum banyak menyadari akan pentingnya sertifikasi terhadap sebuah produk maupun jasa. Dirinya meyakini saat pemerintah mewajibkan pelaku usaha melakukan sertifikasi, maka industri TIC akan semakin berkembang. “Kami melihat potensi yang baik untuk industri TIC baik di Indonesia maupun global. Nilai pasar TIC global tahun 2027 diperkirakan mencapai US$ 270 miliar atau sekitar Rp4.000 triliun, sedangkan nilai pasar Indonesia saat ini baru mencapai Rp20 triliun,” ungkapnya.

Oleh karena itu, dirinya optimis industri TIC masih akan terus tumbuh secara eksponensial di masa mendatang seiring adanya kebijakan hilirisasi industri, pembangunan ekonomi hijau, digitalisasi, pengembangan ekonomi syariah, peningkatan volume perdagangan dan juga peningkatan kesadaran konsumen akan pentingnya sertifikasi.

Maka untuk pengembangan binsisnya dan menangkap peluang pasar yang lebih besar di industri TIC, perseroan berencana go public atau IPO. Dari IPO ini, menurut Arifin, sebanyak 66% dana hasil penawaran umum saham akan digunakan sebagai belanja modal (capital expenditure) guna mengembangkan laboratorium eksisting maupun laboratorium baru yang nantinya menjadi kantor cabang setelah mendapatkan akreditasi.

Adapun sebesar 34% dana hasil penawaran saham ditambah seluruh dana hasil pelaksanaan waran akan dialokasikan untuk keperluan belanja operasional (operational expenditure) guna menunjang bisnis perseroan, baik di pasar eksisting maupun pasar yang baru termasuk peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia sesuai tiga fokus strategi perseroan, yaitu green economy, shariah economy dan digital economy.“Salah satu sektor unggulan yang menjadi kekuatan MUTU adalah sumber daya alam dan green economy. Di sektor sumber daya alam, MUTU berperan memperkuat nilai-nilai yang dimiliki oleh korporasi pengolahan seperti kelapa sawit, kayu, pangan dan lain-lain dengan memberikan sentuhan pengujian, inspeksi dan sertifikasi,” katanya.

Dari sisi kinerja keuangan, Direktur MUTU International Sumarna menyebutkan, hingga akhir tahun 2022 catatkan pendapatan tumbuh signifikan yaitu mencapai Rp281,82 miliar atau naik sekitar 24,47% dibandingkan tahun 2021 yang tercatat Rp226,41 miliar. Laba tahun berjalan perseroan di tahun 2022 juga melonjak 90,38% menjadi Rp36,78 miliar, dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp19,32 miliar.

Selain itu, penjualan per segmen produk yang dihasilkan MUTU juga bertumbuh. Sepanjang tahun 2022 dibandingkan 2021, penjualan dari segmen pengujian meningkat 32,46%, segmen inspeksi naik 15,96%, dan segmen sertifikasi 3,10%.“Kami optimistis dengan langkah-langkah strategis yang sudah ditetapkan, perseroan akan melanjutkan pertumbuhan kinerja yang positif di tahun-tahun berikutnya. Optimisme ini sejalan dengan adanya perluasan peluang dari sektor-sektor baru yang akan dikelola oleh perseroan ke depan, serta dukungan positif dari pemegang saham melalui proses penawaran perdana saham yang akan dilakukan,” kata Sumarna.