NERACA

Jakarta – Semester pertama 2023, PT Pemeringkat Efek Indonesia atau Pefindo telah menerima mandat untuk pemeringkatan surat utang berbagai perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) sebesar Rp13,14 triliun,”Mandat surat utang oleh Pefindo pada semester pertama 2023 mencapai Rp31,11 triliun, dengan non BUMN menerbitkan Rp17,97 triliun dan BUMN sebesar Rp13,14 triliun,”kata Kepala Divisi Pemeringkatan Non Jasa Keuangan 1 Pefindo, Niken Indriarsih di Jakarta, kemarin.

Dirinya merinci, pemeringkatan terhadap surat utang perusahaan BUMN sektor lembaga keuangan khusus senilai Rp6 triliun dan perusahaan BUMN sektor pembiayaan non- multifinance senilai Rp4,57 triliun. Lalu, mandat pemeringkatan terhadap surat utang perusahaan BUMN induk senilai Rp1 triliun, perusahaan BUMN sektor konstruksi senilai Rp630,48 miliar dan perusahaan BUMN sektor manufaktur senilai Rp300 miliar.

Kemudian, mandat pemeringkatan terhadap surat utang perusahaan BUMN sektor sekuritisasi senilai Rp297,70 miliar, perusahaan BUMN sektor sekuritisasi senilai Rp240,00 miliar dan perusahaan BUMN perbankan senilai Rp100 miliar. Secara nasional, total surat utang yang telah diterbitkan oleh berbagai perusahaan BUMN di Indonesia sebesar Rp13,14 triliun, dan perusahaan non BUMN sebesar Rp32,84 triliun sepanjang semester I-2023.

Secara total, surat utang yang telah diterbitkan di Indonesia oleh berbagai perusahaan mencapai Rp45,98 triliun sepanjang semester I-2023.“Dari Januari sampai Juni 2023, total surat utang mencapai Rp45,98 triliun, sebagian besar dari kategori non BUMN,” ujar Niken.
Dari total penerbitan surat utang sebesar Rp45,98 triliun tersebut, sebesar Rp31,11 triliun dengan mandat pemeringkatan diberikan kepada Pefindo dan sebesar Rp14,86 triliun diberikan kepada lembaga pemeringkat lainnya. Disebutkan angka penerbitan surat utang di semester pertama 2023 mengalami penurunan 36,77% dibandingkan priode yang sama tahun lalu.

Kata Niken, salah satu faktor yang memengaruhi perusahaan mengerem penerbitan surat utang adalah karena masih adanya ketidakpastian global yang tinggi akibat ketegangan politik Rusia-Ukraina dan Amerika Serikat-China. Selain itu, banyaknya negara yang masih berusaha menekan inflasi, dan kekhawatiran masih akan ada kenaikan suku bunga di semester II-2023 juga menjadi faktor lain. "Meskipun bersifat internasional, tapi dari sisi stakeholders melihat pasti nanti akan berpengaruh juga dari sisi global demand and supply-nya," ujarnya.

Dia menambahkan, nilai surat utang yang jatuh tempo di 2023 ini tidak sebesar 2022. Dengan begitu, tingkat penerbitan surat utangnya juga relatif lebih rendah. Selain itu, para pengusaha juga masih cenderung melakukan strategi untuk menunggu (wait and see) arah kebijakan terkait dengan akan adanya pemilu pada 2024 mendatang.