Pertamina Perluas Implementasi Skema Full Registran di Jakarta, Bogor dan Depok

Pertamina Perluas Implementasi Skema Full Registran di Jakarta, Bogor dan Depok
NERACA
Jakarta - PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat memperluas implementasi skema full registran untuk pembelian solar subsidi di Provinsi DKI Jakarta, Kota dan Kabupaten Bogor, serta Kota Depok mulai Kamis ini. Perluasan dilakukan menyusul pelaksanaan skema full registran sebelumnya di Provinsi Banten dan sebagian besar wilayah Provinsi Jawa Barat lainnya.
Pjs Area Manager Comm, Rel, & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat Joevan Yudha Achmad dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, menjelaskan dengan skema full registran, kendaraan konsumen yang sudah terdaftar dapat melakukan pembelian BBM solar, meskipun tidak membawa QR code. Sedangkan, konsumen yang belum terdaftar, tidak dapat dilayani. "Selanjutnya, untuk skema full QR, konsumen wajib menunjukkan scan QR code ketika melakukan transaksi pembelian BBM bersubsidi," ucapnya.
Di seluruh Provinsi Banten dan sebagian besar Provinsi Jawa Barat kecuali Kabupaten dan Kota Bogor serta Kota Depok sudah mulai diberlakukan skema full QR. Untuk Kabupaten Kepulauan Seribu, skema full registran baru dilaksanakan pada 8 Juni 2023.
"Setelah pelaksanaan implementasi skema full registran yang dimulai 25 Mei 2023 ini di wilayah Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bogor serta seluruh kota di Provinsi DKI Jakarta kecuali Kabupaten Kepulauan Seribu, pemberlakuan skema full QR di wilayah tersebut dilaksanakan paling lambat dua minggu setelah skema full registran," ujar Joevan.
Pertamina mengharapkan kerja sama masyarakat untuk mendukung upaya Pertamina selaku eksekutor agar dapat menyalurkan BBM subsidi tepat sasaran dan tepat volume. "Data penjualan yang dikumpulkan dari area Bandung, Banten, Karawang, Cirebon, dan Sukabumi, transaksi pembelian solar subsidi di periode delapan hari terakhir, yaitu 16-23 Mei 2023 sudah mencapai 93,5 persen atau 1.471.267 transaksi, sisanya diharapkan dapat segera mendaftarkan kendaraannya di website subsidi tepat MyPertamina," kata dia.
Joevan juga mengingatkan kepada masyarakat bahwa saat ini pendaftaran program subsidi tepat masih terus berlangsung dan sudah tersinkronisasi dengan baik, sehingga masyarakat tidak perlu waktu lama untuk melakukan pendaftaran. "Masyarakat dapat melakukan pendaftaran program subsidi tepat melalui website subsiditepat.mypertamina.id, aplikasi MyPertamina atau datang langsung ke SPBU," ucapnya.

 

NERACA


Jakarta - PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat memperluas implementasi skema full registran untuk pembelian solar subsidi di Provinsi DKI Jakarta, Kota dan Kabupaten Bogor, serta Kota Depok mulai Kamis ini. Perluasan dilakukan menyusul pelaksanaan skema full registran sebelumnya di Provinsi Banten dan sebagian besar wilayah Provinsi Jawa Barat lainnya.

Pjs Area Manager Comm, Rel, & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat Joevan Yudha Achmad dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, menjelaskan dengan skema full registran, kendaraan konsumen yang sudah terdaftar dapat melakukan pembelian BBM solar, meskipun tidak membawa QR code. Sedangkan, konsumen yang belum terdaftar, tidak dapat dilayani. "Selanjutnya, untuk skema full QR, konsumen wajib menunjukkan scan QR code ketika melakukan transaksi pembelian BBM bersubsidi," ucapnya.

Di seluruh Provinsi Banten dan sebagian besar Provinsi Jawa Barat kecuali Kabupaten dan Kota Bogor serta Kota Depok sudah mulai diberlakukan skema full QR. Untuk Kabupaten Kepulauan Seribu, skema full registran baru dilaksanakan pada 8 Juni 2023.

"Setelah pelaksanaan implementasi skema full registran yang dimulai 25 Mei 2023 ini di wilayah Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bogor serta seluruh kota di Provinsi DKI Jakarta kecuali Kabupaten Kepulauan Seribu, pemberlakuan skema full QR di wilayah tersebut dilaksanakan paling lambat dua minggu setelah skema full registran," ujar Joevan.

Pertamina mengharapkan kerja sama masyarakat untuk mendukung upaya Pertamina selaku eksekutor agar dapat menyalurkan BBM subsidi tepat sasaran dan tepat volume. "Data penjualan yang dikumpulkan dari area Bandung, Banten, Karawang, Cirebon, dan Sukabumi, transaksi pembelian solar subsidi di periode delapan hari terakhir, yaitu 16-23 Mei 2023 sudah mencapai 93,5 persen atau 1.471.267 transaksi, sisanya diharapkan dapat segera mendaftarkan kendaraannya di website subsidi tepat MyPertamina," kata dia.

Joevan juga mengingatkan kepada masyarakat bahwa saat ini pendaftaran program subsidi tepat masih terus berlangsung dan sudah tersinkronisasi dengan baik, sehingga masyarakat tidak perlu waktu lama untuk melakukan pendaftaran. "Masyarakat dapat melakukan pendaftaran program subsidi tepat melalui website subsiditepat.mypertamina.id, aplikasi MyPertamina atau datang langsung ke SPBU," ucapnya.

BERITA TERKAIT

Kemenperin Dukung Skuter Listrik Konversi Buatan IKM Laris di Pasar Eropa

Kemenperin Dukung Skuter Listrik Konversi Buatan IKM Laris di Pasar Eropa NERACA Jakarta - Kementerian Perindustrian terus mengembangkan tren pembangunan…

Penetrasi Internet - Masyarakat Perlu Imbangi Kompetensi Literasi Digital

Peningkatan persentase penetrasi internet di Indonesia yang mencapai 77% (2022) harus diimbangi dengan kompetensi literasi digital. Salah satunya ialah kemampuan…

Kemenkeu akan Pantau Pengelolaan PNBP Kementerian Lembaga

  NERACA Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan memantau pengelolaan kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh kementerian dan lembaga.…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

Kemenperin Dukung Skuter Listrik Konversi Buatan IKM Laris di Pasar Eropa

Kemenperin Dukung Skuter Listrik Konversi Buatan IKM Laris di Pasar Eropa NERACA Jakarta - Kementerian Perindustrian terus mengembangkan tren pembangunan…

Penetrasi Internet - Masyarakat Perlu Imbangi Kompetensi Literasi Digital

Peningkatan persentase penetrasi internet di Indonesia yang mencapai 77% (2022) harus diimbangi dengan kompetensi literasi digital. Salah satunya ialah kemampuan…

Kemenkeu akan Pantau Pengelolaan PNBP Kementerian Lembaga

  NERACA Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan memantau pengelolaan kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh kementerian dan lembaga.…