NERACA

Kuningan - Waduk Darma (WD) adalah salah satu objek wisata yang sangat berpotensi menghasilkan PAD, dan jika Pemprov merebut potensi PAD Kabupaten Kuningan tersebut, dinilai sejumlah kalangan tidak adil dan Pemprov Jabar tidak peka atas apa yang dikeluhkan daerahnya saat ini.

Achmad Nur Hidayat, salah seorang Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute, kepada Harian Ekonomi Neraca, menjelaskan, WD menuai polemik di masyarakat dan pemerintah, karena adanya kebijakan Pemprov Jabar yang akan mengambilalih pengelolaannya dari tangan Pemkab Kuningan.

"Pemkab Kuningan dan DPRD jangan diam saja, harus menyuarakannya dan harus menolak kebijakan Pemprov Jabar. Saya sendiri ketika mendengar itu akan diambil alih Provinsi, merasa tidak terima, apalagi bukan hanya setahun dua tahun Waduk Darma ini sudah dikelola daerah. Lah ini, dengan cumbuan direvitalisasi Jabar, setelah direvitalisasi malah akan diambil Jabar pengelolaannya, kan ga lucu," papar Achmad Nur Hidayat.

Permasalahan kesepakatan terkait revitalisasi WD antara Pemkab Kuningan dan Pemprov Jabar, menurut Achmad, perlu dibuka seterang terangnya. "Apakah hal yang adil jika Pemprov Jabar memberikan anggaran Rp. 30 Milyar untuk revitalisasi WD lalu kemudian setelah selesai direvitalisasi WD yang nilai ratusan milyar tersebut justru diambil alih oleh Pemprov Jabar. Bukankah ini satu hal yang janggal," tanyanya kembali.

Senada yang diungkapkan Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Yanuar Prihatin, ia mengingatkan, semua potensi yang dimiliki daerah akan memberikan potensi pendapatan bagi daerahnya sendiri, terutama bagi masyarakat Kuningan, dan sudah semestinya jangan diganggu, karena tidak ada jaminan jika manajemennya berpindah ke Pemprov Jabar, sisi manfaat dan dampak positif lainnya akan bertahan seperti yang sudah berjalan sekarang ini.

Ia sendiri tidak terima, jika Pemprov menyatakan, pendapatan yang dihasilkan dari WD itu, adalah ilegal alias liar. "Sangat kasar sekali teguran tersebut, padahal WD sudah cukup lama dikelola daerah, dari mulai Disparbud sampai sekarang oleh Perumda Aneka Usaha. Ini harus menjadi pembelajaran bagi Pemprov Jabar," ujar Yanuar.

Sementara itu, Direktur Perumda Aneka Usaha, Hj. Heni Susilawati ketika dimintai komentarnya, memaparkan, satu dasawarsa lebih (sejak tahun 2012), Perumda Aneka Usaha Kuningan telah beroperasi di WD dengan legal standing SK Bupati Kuningan. Sebelum dikelola Perumda AU, WD dikelola oleh Dinas Pariwisata dan Dinas Pendapatan Daerah.

Perkembangan terkini, tersiar informasi pengelola WD akan diamanahkan kepada salah satu BUMD di Provinsi Jawa Barat. "Pada prinsipnya, secara kelembagaan Perumda Aneka Usaha Kuningan siap berkolaborasi dan bersinergi bersama para pihak. Skema Business to Business adalah jalan terbaik untuk mengoptimalkan seluruh ikhtiar agar Waduk Darma memberi manfaat sebesar-besarnya terlebih bagi Kabupaten Kuningan yang sedang berjuang keluar dari masalah angka pengangguran yang tinggi dan kemiskinan ekstrim," paparnya.

Jauh sebelum revitalisasi yang mulai dilakukan pada tahun 2019, WD telah dikenal luas oleh masyarakat penikmat wisata alam. Sejak revitalisasi dan soal status WD dibincangkan, dan membuat dinamika tersendiri. "Alangkah lebih baik jika semua pihak fokus pada upaya bagaimana keberadaan Waduk Darma benar-benar memberi manfaat bagi pembangungan di Kabupaten Kuningan maupun Provinsi Jawa Barat, " tandasnya. Nung