Pejabat Pemerintah Dilarang Bukber?

Menyimak berita di media massa soal larangan buka bersama (bukber) selama bulan Ramadhan bagi kalangan pejabat pemerintahan baik di kementerian maupun lembaga negara (K/L) dengan dalih masih adanya masa transisi pandemi Covid ke endemi, yang perlu kehati-hatian. Namun anehnya, edaran Kemenkes yang membolehkan acara bukber di masyarakat. Jelas, ada kebijakan yang tidak sinkron soal bukber di kalangan K/L dengan kondisi masyarakat. Bagaimana terjadi seperti ini?

Ahmad Suryana, Jakarta Pusat  

BERITA TERKAIT

Fasilitas Gratis TransJkt

Kami sebagai Lansia yang tinggal di luar Jakarta, persisnya di wilayah Bodetabek merasa terdiskriminasi oleh kebijakan Gubernur DKI Jakarta, yang…

Batalkan Tarif KRL Basis NIK!

Rencana pemerintah menerapkan tiket elektronik berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada pengguna transportasi Kereta Rel Listrik (KRL). Rencana ini tercantum…

Besaran Iuran BPJS Kesehatan

Sering beredar rumor mengenai rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan Mandiri, sehingga membuat banyak peserta ingin menurunkan status kelasnya ke tingkat…

BERITA LAINNYA DI

Fasilitas Gratis TransJkt

Kami sebagai Lansia yang tinggal di luar Jakarta, persisnya di wilayah Bodetabek merasa terdiskriminasi oleh kebijakan Gubernur DKI Jakarta, yang…

Batalkan Tarif KRL Basis NIK!

Rencana pemerintah menerapkan tiket elektronik berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada pengguna transportasi Kereta Rel Listrik (KRL). Rencana ini tercantum…

Besaran Iuran BPJS Kesehatan

Sering beredar rumor mengenai rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan Mandiri, sehingga membuat banyak peserta ingin menurunkan status kelasnya ke tingkat…