Oleh: DR Marwanto Harjowiryono, MA

Widyaiswara Ahli Utama, Pemerhati Kebijakan Fiskal.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di acara konferensi pers APBN KiTA (14/3) menyampaikan bahwa pelaksanaan APBN sampai dengan bulan Februari 2023 terjaga dengan sangat baik.  Kinerja APBN 2023  mampu membukukan surplus Rp131,8 triliun, dengan posisi keseimbangan primer (primary balance) Rp 182,2 triliun.

Meskipun posisi surplus  ini belum dapat mewakili   kinerja APBN hingga akhir 2023 yang diperkirakan akan defisit sebesar Rp598,2 triliun (2,84% terhadap PDB), kinerja APBN ini memberikan gambaran yang lebih optimis bila dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya. Kinerja ini memberikan  harapan baik atas  kinerja pengelolaan kebijakan  fiskal tahun ini.

Secara rinci, realisasi pendapatan negara sampai dengan  Februari 2023 mencapai Rp419,6 triliun, atau  17% dari total  pendapatan negara yang direncanakan dalam  APBN tahun ini. Capaian  ini berarti  38,7% lebih tinggi bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022.

Di sisi lain, realisasi belanja negara  mencapai Rp287,8 triliun atau 9,4% dari total belanja negara yang dianggarkan  dalam  APBN 2023. Capaian  ini juga meningkat 1,8% bila dibanding dengan realisasi  periode yang sama  tahun 2022. Belanja negara pemerintah pusat tumbuh 6% dan  belanja Non K/L ( a.l. subsidi, manfaat pensiun, bunga utang) tumbuh dengan 13,4%.

Sementara transfer ke daerah (TKD) mencapai Rp105,2 triliun, lebih rendah 4,8% dari periode yang sama tahun lalu, terutama karena belum terpenuhinya persyaratan salur untuk DAU. Dalam sepuluh bulan kedepan, belanja perlu dikelola dengan disiplin guna mengendalikan pengeluaran negara, dengan mengutamakan belanja  yang prioritas.

Lebih lanjut, kinerja positif di bidang pendapatan negara, baik dari penerimaan pajak, dan  penerimaan bukan pajak (PNBP) menunjukkan hasil kerja keras yang telah dilakukan oleh seluruh stake holder.  Suasana yang kurang kondusif  akibat perilaku buruk  beberapa oknum aparat  DJP dan DJBC yang mencuat akhir-akhir ini, tidak menyurutkan semangat juang sebagian besar aparat yang baik dan jujur untuk terus menjalankan amanah mengumpulkan penerimaan negara.

Menguatnya  kinerja penerimaan perpajakan hingga Februari 2023 terutama karena membaiknya aktivitas ekonomi, dan pengaruh positif  dari implementasi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Realisasi penerimaan pajak tumbuh dengan  30,1%, dan PNBP tumbuh dengan 86,8%, sementara  penerimaan kepabeanan dan cukai menurun  6% akibat menurunnya bea keluar.

Dalam sisa waktu sepuluh bulan kedepan, perkembangan perekonomian dunia perlu mendapat perhatian karena akan berpengaruh pada perekonomian nasional, terutama sisi eksternal,  kinerja makro ekonomi, dan sisi finansial. Meskipun beberapa negara besar, seperti Amerika Serika,  beberapa negara besar Eropa, Jepang, China dan India perekonomian mereka telah menggeliat, namun masih belum sebaik kondisi sebelum krisis. Perlu dikawal dengan penuh kewaspadaan.

Untuk itu, penerimaan negara dalam sepuluh bulan ke depan tidak dapat lagi hanya mengandalkan hanya kepada tingginya harga komoditas penting dunia. Namun harus dapat lebih merambah kepada ekstensifikasi dan intensifikasi sektor-sektor yang tumbuh sejalan dengan pemulihan ekonomi dunia.

Hingga dua bulan pelaksanaan APBN 2023, kinerja APBN  masih terjaga aman. Penerimaan negara masih tumbuh, sementara  belanja dalam tren yang positif. Sebagai instrumen shock absorber, APBN  tetap solid dalam menjaga pemulihan dan momentum transformasi ekonomi. Namun, kewaspadaan tetap harus dikedepankan guna menjaga ketidakpastian dalam sepuluh bulan terakhir perjalanan  tahun 2023.