NERACA

Jakarta – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) kembali aktif berkontribusi terhadap penurunan emisi di dunia pada 2030 dan isu perubahan iklim di sektor pariwisata, sesuai dengan ketetapan Paris Agreement (2015), dengan meluncurkan Kampanye Gerakan “Kita Mulai Sekarang”.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno menjelaskan, langkah ini menjadi kampanye mitigasi dan adaptasi yang ditetapkan secara nasional. Hal ini juga mengacu pada RIPPARNAS 2010-2025, yaitu pembangunan kepariwisataan harus didasarkan pada prinsip bahwa pariwisata harus melindungi dan melestarikan lingkungan secara holistik.

“Gerakan ‘Kita Mulai Sekarang’ targetnya penurunan emisi karbon di sektor pariwisata bisa kita kurangi atau turun 50 persen di 2030 dan pada tahun 2045 sudah zero. Hal ini juga mengacu pada RIPPARNAS 2010 - 2025,” kata Menparekraf Sandiaga. 

Sementara itu, Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan (Event) Kemenparekraf/Baparekraf, Vinsensius Jemadu, menambahkan, fokus pengembangan pariwisata Indonesia saat ini adalah mendorong pariwisata berkualitas dan berkelanjutan. 

Konsep kebersahabatan dengan alam dan lingkungan yang terjaga merupakan aset bagi pariwisata Indonesia untuk mendatangkan wisatawan dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial-budaya, dan ekonomi saat ini dan masa depan. Wisata berkualitas berbasis alam dan petualangan menjadi sangat ideal berkembang pascapandemi.

“Kemenparekraf meluncurkan kampanye gerakan ‘Kita Mulai Sekarang’ yang ditujukan untuk wisatawan nusantara dan kampanye gerakan ‘Every Step Matters’ yang ditujukan untuk wisatawan mancanegara. Kampanye ini bertujuan untuk menyosialisasikan perubahan iklim dan dampaknya terhadap sektor pariwisata, serta menggerakan wisatawan untuk memulai aksinya sekarang, mulai dari diri sendiri, dan mulai dari hal kecil,” ujar Vinsensius.

Vinsensius mengatakan logo kampanye gerakan “Kita Mulai Sekarang” secara resmi telah diluncurkan. Dengan visualisasi jejak kaki dan paduan warna biru yang melambangkan dampak dari dekarbonisasi serta warna hijau mangrove yang merepresentasikan aksi dekarbonisasi melalui penanaman pohon.

“Harapannya mulai sekarang, kita semua dapat menggunakan logo ini bersama-sama sebagai bentuk dukungan dalam memerangi perubahan iklim di sektor pariwisata. Generasi muda akan diarahkan menjadi aktor utama kampanye “Kita Mulai Sekarang” dan “Every Step Matters”, dimana akan dipertegas juga dengan sub-campaign yang merupakan program turunan dengan pendekatan yang sesuai dengan psikografis audiens terkait pemahaman tentang isu keberlanjutan. Selain itu akan dilakukan terobosan komunikasi tentang isu keberlanjutan,” harap Vinsensius.

Lebih lanjut, tidak hanya Kemenparekraf yang mempunyai komitmen dalam menurunkan emisi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga memiliki komitmen yang kuat untuk menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Sebagai acuan dalam penetapan Nilai Ekonomi Karbon subsektor pembangkit tenaga listrik, Kementerian ESDM menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Subsektor Pembangkit Tenaga Listrik.

Regulasi tersebut akan menjadi acuan dalam penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) termasuk kegiatan perdagangan karbon di subsektor pembangkit tenaga listrik. Meski begitu, KemenESDM tidak akan menyusun mekanisme sendiri, dipastikan regulasi disusun bersama-sama agar berjalan secara fair demi tujuan tujuan bersama yakni mengurangi emisi GRK.

Peraturan tersebut merupakan turunan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional. Dimana Nilai Ekonomi Karbon merupakan salah satu instrumen dalam pengurangan emisi GRK. Dengan adanya instrumen tersebut, maka pelaku usaha dapat mendukung dan berperan aktif pada pengendalian emisi GRK melalui penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon.

Kemudian, dalam Peraturan Menteri tersebut terdapat 6 (enam) lingkup pengaturan yang meliputi: penetapan Persetujan Teknis Batas Atas Emisi (PTBAE), penyusunan Rencana Monitoring Emisi GRK pembangkit tenaga listrik, penetapan Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi Pelaku Usaha (PTBAE-PU), Perdagangan Karbon, penyusunan laporan Emisi GRK pembangkit tenaga listrik dan evaluasi pelaksanaan Perdagangan Karbon dan pelelangan PTBAE-PU.