Jakarta-Kementerian Perindustrian hingga saat ini belum memberikan restu terkait impor KRL bekas dari Jepang. Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, pihaknya tengah mengutamakan untuk melakukan retrofit terhadap kereta lama. Adapun keputusan pemerintah untuk meretrofit atau impor rangkaian KRL Jabodetabek akan disampaikan dalam dua pekan mendatang, menunggu hasil audit oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

NERACA

Menurut Menperin, kereta (KRL) lama masih bisa dilakukan pembaharuan dengan teknologi baru, oleh karena itu masih bisa digunakan kembali. "Jangan salah ya, pemerintah memutuskan retrofit," ujar Agus kepada wartawan, Jakarta, Kamis (9/3).

Dia menjelaskan, sebelum melakukan retrofit pihaknya akan melakukan audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam kurun waktu 10 hari untuk mengetahui berapa banyak kereta yang bisa diperbaharui. "Nanti kita lihat dari hasil auditnya berapa banyak, yang bisa kita retrofit sebanyak-banyaknya akan kita retrofit. Kenapa kita retrofit? supaya tenaga kerjanya kan ada di Indonesia," ujar Agus.

Namun, apabila kemampuan retofitnya terbatas, maka tidak menutup kemungkinan akan melakukan impor. "Maka ada pilihan hybrid yakni retrofit dan impor," tegas Menperin.

Sebagai informasi, kereta Rel Listrik atau KRL selama ini menjadi transportasi andalan utama bagi warga Jabodetabek untuk melakukan bepergian kemanapun, termasuk dalam bekerja. Karena menjadi andalan, PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) sudah melakukan pemesan KRL pengganti sebanyak 16 rangkaian di tahun 2024. Rangkaian ini menggantikan 10 rangkaian yang akan pensiun di 2023.

Di satu sisi, pemerintah ingin PT KCI memesan KRL Jabodetabek buatan dalam negeri yaitu dari PT INKA. Namun, PT Inka baru menyanggupi penyediaan KRL pesanan PT KCI di tahun 2025 dengan harga yang tinggi yakni Rp4 triliun.

Sedangkan apabila PT KCI melakukan impor rangkaian kereta bekas Jepang hanya membutuhkan biaya Rp 150 miliar. Kendati demikian, proses perizinan impor KRL bekas ternyata sangat rumit. Kementerian Perindustrian menolak usulan KCI untuk mengimpor rangkaian kereta bekas dari Jepang dan tetap meminta perseroan tersebut membeli produk dalam negeri.

Tunggu Putusan BPKP

Keputusan pemerintah untuk meretrofit atau impor rangkaian kereta KRL Jabodetabek, akan disampaikan dalam dua pekan. Keputusan tersebut sesuai dengan target hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Nanti dua minggu lagi kita putuskan apakah itu retrofit apakah impor," ujar Menperin usai mengadakan rapat di kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Senin (6/3).

Rapat tersebut juga membahas upaya pemerintah untuk memastikan kapabilitas perusahaan dalam hal pengadaan rangkaian KRL Jabodetabek ini. Namun, kebijakan pengadaan KRL Jabodetabek untuk tahun 2023, bisa mengkombinasi dua skema, antara retrofit ataupun impor. "Tapi kalau untuk pengadaannya diputuskan tadi audit dari situ nanti kita lihat untuk 2023 berapa yang akan di retrofit dan berapa yang akan impor. Ada opsi hybrid," ujarnya.

Sebelumnya, Vice President Public Relations KAI, Joni Martinus menyampaikan, rencana impor 10 trainset KRL bekas asal Jepang oleh anak perusahaan, PT Kereta Commuter Indonesia (KAI Commuter) di tahun ini demi keselamatan penumpang. Mengingat, sejumlah armada KRL akan memasuki masa pensiun di tahun ini. "Impor ini demi keselamatan penumpang. Karena kebutuhan dari masyarakat sangat tinggi," katanya dalam acara Media Gathering di Bandung, pekan ini.

Joni menambahkan, impor kereta bekas asal Jepang tersebut juga diperlukan untuk meningkatkan daya angkut penumpang. Menyusul, jumlah penumpang KRL terus mengalami tren peningkatan seiring terkendalinya dicabutnya kebijakan PPKM. "Kalau keretanya itu tidak diganti, akan mengurangi kapasitas angkut dari kebutuhan itu," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) yang juga  Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata, Djoko Setijowarno, menilai PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) selaku anak perusahaan PT KAI (Persero) sudah terlalu bergantung kepada impor KRL bekas asal Jepang. "KRL bekas sudah dimulai sejak 23 tahun yang lalu. Selama itu pula, PT KAI/KCI belum pernah membeli/investasi KRL baru sendiri, satu trainset pun," ujarnya secara tertulis, Minggu (5/3).

Padahal, selama masa itu PT INKA juga memproduksi KRL buatan baru, kian kereta commuterline kuning atau KfW yang dibeli negara melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dan saat ini dioperasikan di KRL lintas Solo-Yogyakarta.

Guna mengurangi kebutuhan impor, dia menyarankan porsi KRL bekas yang didatangkan dari Jepang tiap tahunnya bisa mengecil. Digantikan oleh KRL produksi INKA yang seterusnya bisa lebih digenjot.

"Sebaiknya, jika kebutuhan PT KCI 10 trainset per tahun, maka diadakan KRL bekas 8 trainset, baru dari INKA 2 trainset. Perbandingan ini makin lama komposisi barunya bertambah, karena PT INKA pun juga tidak akan bisa memenuhi kebutuhan. Misalnya 10 trainset dalam setahunnya. Karena masa produksi memerlukan waktu yang cukup," ujarnya.

"Keuntungannya, setiap tahun INKA dapat order produksi KRL baru, dan kebutuhan operasi KRL PT KCI terpenuhi. Dengan memproduksi rutin KRL setiap tahun, maka diharapkan kualitas produk PT INKA juga semakin baik," ujar Djoko.

Menurut dia, produk dalam negeri dengan aturan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) bisa bikin bangsa Indonesia mandiri dalam teknologi perkeretaapian. Namun, tetap harus tahu situasi dan kondisi pabrikan di dalam negeri. "Impor, jangan kebablasan, kurang menghargai produk dalam negeri dan kemampuan bangsa sendiri. Sekarang masa transisi, mulailah berbenah. Impor barang bekas itu murah tapi juga harus diakhiri," ujarnya.  

Djoko mengatakan, biaya untuk mendatangkan kereta bekas yang diimpor dari Jepang adalah biaya angkut. Sehingga, jika dilihat dari sisi pengeluaran pengadaan kereta impor bekas lebih murah. "Namanya juga bekas. Kemarin yang Jepang itu cuma kasih uang angkut saja, mereka enggak jualan. Diangkut ke Indonesia, ongkos angkutnya ke Indonesia Rp1 miliar untuk 1 kereta yah," ujar Djoko seperti dikutip merdeka.com.

Memang, jika melihat sisi ekonomi, mengimpor kereta bekas dapat menekan anggaran yang dikeluarkan oleh PT KCI untuk pengadaan KRL Jabodetabek. Namun di satu sisi, menurut Djoko, kereta bekas tidak selalu tersedia setiap tahun.

Kemudian Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan segera mengirim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit atas impor kereta rel listrik (KRL) bekas.

"Tapi kalau nanti ini memang masalah waktu tidak bisa, kita mau kirim BPKP untuk melakukan audit dulu barangnya. Jadi barang yang dibeli tidak melalui tangan ketiga. Kemudian nanti harganya supaya harga yang benar, jangan sampai ada penyimpangan-penyimpangan harga," ujarnya seperti dikutip Antara, pekan lalu. bari/mohar/fba