NERACA

Jakarta – Pemerintah telah resmi memulai program B35 yang mulai efektif pada 1 Februari 2023. Penerapan B35 merupakan campuran 35 persen bahan bakar nabati berbasis minyak kelapa sawit ke dalam bahan bakar minyak (BBM) solar. Bukan hal yang mudah untuk menerapkan kebijakan tersebut, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membeberkan kesiapan dan tantangan program B35.

"Kalau untuk sisi produksi biodiesel secara kapasitas kami sudah cukup. Memang kemarin waktu awal-awal kami rencanakan B40 itu tidak cukup. Jadi, kebijakan menjadikan B35 ini memang kebijakan yang paling pas dari sisi suplai biodiesel," kata Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Dadan Kusdiana saat "talkshow" terkait Implementasi B35 Untuk Ketahanan dan Kemandirian Energi Menuju Transisi Energi yang Merata dan Berkeadilan di Jakarta, Selasa (31/1).

Menurut dia, pemberlakuan program B35 diharapkan bisa mengurangi ketergantungan impor BBM "Penglihatan kami dari sisi data ini memastikan bahwa tidak ada impor nanti untuk solar atau hampir tidak ada impor nanti dan juga tidak ada surplus dari sisi solar dari produksi di dalam negeri. Jadi, ini udah impas dari sisi itu," kata Dadan.

Selanjutnya dari sisi distribusi, ia mengharapkan nantinya tidak terjadi B0 di lapangan. "Karena ini sudah berjalan agak panjang dari sisi implementasi, jadi kami punya pengalaman untuk hal tersebut tetapi target kami adalah memastikan bahwa tidak terjadi B0. B0 itu artinya bahwa di lapangan itu tidak dicampur biodieselnya karena misalnya biodieselnya telat datang, ini kami hindari untuk hal tersebut," tuturnya.

Dadan juga mengungkapkan sejumlah tantangan dalam pemberlakuan B35 tersebut, salah satunya belum diselesaikannya proses pencampuran di wilayah Balikpapan, Kalimantan Timur. "Masih ada tantangannya, misalnya sampai sekarang kami belum selesai menyelesaikan untuk pencampuran di wilayah Balikpapan. Sekarang kami masih mencampurnya itu dari kapal ke kapal yang barangkali secara 'safety' secara lingkungan, ini bisa lebih bagus kalau ini dilakukan di darat tetapi ini belum siap, kami belum siap untuk hal tersebut," ujar Dadan.

Tantangan selanjutnya ialah mendorong ada produsen biodiesel di Papua. "Kami terus ingin mendorong ada produsen biodiesel di wilayah Papua, kan di sana juga ada kebun sawit. Jadi, nanti kalau ada pabrik biodiesel di sana dari sisi logistik ini juga akan lebih banyak membantu untuk pengiriman ke wilayah timur," ungkap dia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut implementasi kebijakan Biodiesel 35 (B35) yang menyerap 13,15 juta kiloliter biodiesel akan menghemat devisa Indonesia hingga 10,75 miliar dolar AS. Kebijakan ini juga diyakini dapat meningkatkan nilai tambah industri hilir sebesar Rp16,76 triliun dan mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 34,9 juta ton setara karbon dioksida.

“Pemerintah mendorong BUMN seperti Pertamina dan PLN untuk menggunakan produk yang lebih sustainable dan mendorong ini menjadi Key Performance Indicator dari para direksi yang bergerak di bidang energi,” kata Airlangga. Berkaca dari implementasi B30 pada tahun 2022, sebanyak lebih dari 10,5 juta kiloliter biodiesel telah disalurkan sehingga devisa sekitar 8,34 miliar dolar AS dapat dihemat.

Program B30 juga menyerap tenaga kerja lebih dari 1,3 juta orang serta mengurangi emisi gas rumah kaca sekitar 27,8 juta ton setara karbon dioksida. Selama kurun waktu tujuh tahun terakhir, tingkat pencampuran biodiesel pada solar terus ditingkatkan dari 15 persen (B15) pada tahun 2015, 20 persen (B20) pada 2016, dan 30 persen (B30) pada tahun 2020.

Mulai 1 Februari 2023 tingkat campuran mandatori biodiesel akan kembali dinaikkan menjadi 35 persen (B35). “Hari ini kita meningkatkan mandatori biodiesel dan ini sebagai substitusi bahan bakar solar yang digunakan di mesin diesel, dan juga membawa Indonesia dengan energi yang ramah lingkungan,” imbuh Airlangga. bari