Media Massa Berkontribusi Wujudkan Pemilu Damai 2024

 

Oleh : Barra Dwi Rajendra, Pemerhati Media

Media massa memiliki peran sentral untuk mewujudkan Pemilu 2024 damai. Selain melalui pemberitaan yang positif, media massa diharapkan dapat membantu masyarakat menyaring berita bohong yang berkembang di masyarakat.

Dalam mensukseskan Pemilu 2024 diperlukan komitmen berbagai pihak karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) tidak bisa bekerja sendiri. Butuh dukungan dari masyarakat, kementrian dan aparat keamanan agar Pemilu berjalan dengan lancar dan damai. Jika Pemilu lancar maka akan menguntungkan karena tidak ada drama  kecurangan atau bahkan tragedi memilukan yang mengiringi prosesi Pemilu 2024.

Selain masyarakat, media massa juga berkontribusi dalam mewujudkan Pemilu damai 2024. Penyebabnya karena mereka menyebarkan berita ke masyarakat. Berita yang ditampilkan harus yang sebenarnya dan berisi edukasi serta perdamaian. Jangan malah membuat media cetak atau online yang menyebar hoaks karena akan merusak Pemilu.

Badan Pengawas Pemilu Kota Cirebon mengajak media massa untuk mewujudkan pemilihan umum damai pada 2024. Komisioner Bawaslu Kota Cirebon, Supriyan, mengatakan, sebagai salah satu pilar demokrasi, peran media massa sangat dibutuhkan dalam Pemilu. Pihaknya mengajak seluruh media massa di Kota Udang untuk bersama-sama Bawaslu mengawasi seluruh tahapan Pemilu 2024.

Supriyan melanjutkan, jajaran pengawas Pemilu di tingkatan kecamatan hingga kelurahan di Kota Cirebon sangat terbatas, sehingga butuh peran serta media massa. Harus diakui, dugaan pelanggaran Pemilu biasanya didapat dari pemberitaan media massa.

Pasalnya, SDM yang tersedia di Bawaslu Kota Cirebon juga tidak cukup untuk mengkaver untuk mengawasi Pemilu 2024 di semua wilayah. Media jangan menyebar hoaks tetapi perdamaian saat Pemilu.

Dalam artian, kesuksesan Pemilu berawal dari pengawalan media massa yang meliput acara pencoblosan dan penghitungan suara hingga ke desa-desa terpencil. Dari liputan tersebut maka terkuaklah banyak fakta di lapangan. Mulai dari pelanggaran berupa penggelembungan suara, pemaksaan pemilihan calon legislatif, hingga serangan fajar alias pemberian uang sogokan sebelum Pemilu dimulai.

Media massa harus berkontribusi dalam mewujudkan Pemilu damai. Penyebabnya mereka adalah corong masyarakat sehingga problem yang ada di tengah lapangan bisa terkuak. Ketika ada jurnalis maka pihak yang akan berbuat kecurangan akan takut karena akan ketahuan dan dilaporkan ke pihak berwajib.

Sebaliknya, jika media massa menyebarkan hoaks maka Pemilu damai tidak akan terwujud. Janganlah demi menambah jumlah pembaca malah menuliskan berita yang tidak sesuai fakta, atau yang dibesar-besarkan judulnya. Berita yang click-bait adalah sebuah bentuk penipuan dan menyengsarakan masyarakat, karena mereka bisa skeptis terhadap Pemilu.

Saat ini sudah ada UU ITE sehingga media massa harus hati-hati. Mereka wajib bekerja dengan hati nurani yang jernih dan menjaga perdamaian saat Pemilu. Jangan malah menyebar hoaks dan akan dilaporkan sebagai pihak yang bersalah, karena membuat kerusuhan di dunia maya saat Pemilu. Jangan menulis berita sembarangan karena bisa kena pasal di UU ITE.

Sementara itu, politisi Surya Paloh menyatakan bahwa media massa wajib mengawal Pemilu dan menjaga perdamaiannya. Ajang ini butuh perhatian semua pihak, termasuk para jurnalis. Dalam artian, saat Pemilu semua pihak berhak mengawal. Tidak hanya KPU dan Bawaslu tetapi juga para jurnalis.

Media massa berperan penting dalam mensukseskan Pemilu. Penyebabnya karena masyarakat harus antusias dan partisipatif pada Pemilu 2024. Jangan masa bodoh dan golput (golongan putih) alias tidak menggunakan haknya dalam memilih calon presiden dan calon legislatif gara-gara ulah media massa. Mereka menyebarkan berita negatif tentang Pemilu dan para calon legislatif, sehingga masyarakat skeptis dengan Pemilu di Indonesia.

Surya Paloh melanjutkan, masyarakat, tokoh agama, dan elite politik juga  wajib berperan agar tidak ada residu Pemilu yang menimbulkan permusuhan dan kebencian, sehingga merugikan negara. Jika elite politik berdamai dan saling silaturahmi maka akan diikuti oleh masyarakat.

Dalam artian, masyarakat mampu berperan besar untuk menciptakan Pemilu yang damai. Pemilu adalah ajang untuk memilih pemimpin dan calon legislasi baru. Jangan dijadikan tempat peperangan atau permusuhan sengit karena terlalu mendukung partai politik atau capres tertentu.

Jika berkaca dari Pemilu tahun 2014 dan 2019 maka permusuhan terjadi di dunia maya dan situasi sangat panas sampai ada julukan buruk dari masing-masing kubu pendukung capres kala itu. Jangan sampai hal ini terulang karena seharusnya masyarakat sudah dewasa dan meninggalkan permusuhan. Pemilu harus jurdil (jujur dan adil) serta menegakkan perdamaian di Indonesia.

Media massa  memiliki kontribusi pending dalam mewujudkan Pemilu damai tahun 2024. Berita yang ditampilkan harus jujur dan sesuai dengan fakta. Jangan malah menyebar hoaks dan propaganda karena akan memanaskan Pemilu dan mengacaukan situasi sosial masyarakat.

BERITA TERKAIT

Hindari Provokasi Rekapitulasi demi Jaga Stabilitas Politik

    Oleh: Made Yogi K, Mahasiswa Udayana Bali   Rangkaian pesta demokrasi pemilihan umum (Pemilu) serentak 2024 telah selesai…

Apresiasi Pemerintah Jaga Stok Beras Tetap Aman Jelang Ramadan

  Oleh: Nana Gunawan, Pengamat Ekonomi   Pemerintah menjamin akan terus menjaga stabilitas harga dan pasokan beras nasional berada dalam…

PPN Ditanggung Pemerintah Hidupkan Asa Kepemilikan Rumah

  Oleh: Sari Rahmawani, Penyuluh Pajak di KPP Madya Jaktim *)   Kebutuhan masyarakat Indonesia untuk memiliki rumah terbilang tinggi.…

BERITA LAINNYA DI Opini

Hindari Provokasi Rekapitulasi demi Jaga Stabilitas Politik

    Oleh: Made Yogi K, Mahasiswa Udayana Bali   Rangkaian pesta demokrasi pemilihan umum (Pemilu) serentak 2024 telah selesai…

Apresiasi Pemerintah Jaga Stok Beras Tetap Aman Jelang Ramadan

  Oleh: Nana Gunawan, Pengamat Ekonomi   Pemerintah menjamin akan terus menjaga stabilitas harga dan pasokan beras nasional berada dalam…

PPN Ditanggung Pemerintah Hidupkan Asa Kepemilikan Rumah

  Oleh: Sari Rahmawani, Penyuluh Pajak di KPP Madya Jaktim *)   Kebutuhan masyarakat Indonesia untuk memiliki rumah terbilang tinggi.…