NERACA

Lampung Timur – Wakil Menteri Pertanian, Harvick Hasnul Qolbi melakukan penanaman jagung serentak dalam rangka Gerakan Menjaga Pangan di kawasan korporasi petani Koperasi Agro Gelem Hijau seluas 48 hektar di desa Sukoharjo, Kabupaten Lampung Timur. Kegiatan tersebut merupakan kolaborasi untuk menaga ketahanan pangan nasional.

"Kegiatan hari ini merupakan bentuk sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk bersama-sama menjaga ketahanan pangan menuju kedaulatan pangan," kata Harvick.

Dalam kegiatan tersebut, Harvick berharap masyarakat petani di Lampung dapat menyerap program-program Kementerian Pertanian dengan baik. Hal ini dilakukan agar produksi dan produktivitas pangan dapat terus ditingkatkan.

Lebih lanjut dalam hal ini mengimbau kepada Pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten Lampung Timur untuk tetap menjaga pasokan dan harga pangan agar tetap stabil.

"Saya juga mengimbau kepada pemerintah daerah (Pemda) untuk tetap menjaga agar tetap stabil, baik dari harga maupun ketersediaan," ujar Harvick.

Sementara itu, Wakil Gubernur Lampung Chusnunia menyampaikan, masyarakat petani di daerahnya mengalami kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi serta bibit yang berkualitas.

“Kami mengusulkan agar produksi bibit berkualitas juga ditambah,” ucapnya.

Selain itu, Wakil Bupati Lampung Timur, Azwar Hadi menyatakan mendukung program ketahanan pangan yang dicanangkan pemerintah pusat dalam rangka kedaulatan pangan.

Dalam hal ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat yang mayoritas merupakan petani.

“Sebagian besar masyarakat Lampung Timur adalah petani. Karenanya program ketahanan pangan diharapkan dapat membantu meningkatkan pendapatan petani dan menjaga ketersediaan pangan masyarakat,” kata Azwar.

Selain itu, terkait dengan ketahanan pangan, Kementerian Pertanian (Kementan) juga berkolaborasi dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mengembangkan ketahanan pangan di daerah tertinggal guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dari daerah pinggiran sesuai dengan cita-cita Nawa Cita Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi).

Lebih lanjut, Asisten Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian, Muhammad Saifulloh menyebut indeks ketahanan pangan Indonesia sejak beberapa tahun lalu mengalami peningkatan. Hal ini disampaikan Saifulloh dalam outlook diskusi publik Indef dengan mengutip data Global Food Safety Initiative (GFSI).

"Peringkat ketahanan pangan Indonesia menurut GFSI meningkat dari skor 59,2 di tahun 2021 menjadi 60,2 di tahun 2022," ujar Saifulloh.

Secara peringkat, Menurut Saifulloh, posisi Indonesia juga mengalami peningkatan yang cukup bagus dari tahun ke tahun. Hal ini terlihat dari posisi Indonesia yang tadinya berada di peringkat 69 pada tahun 2021 naik ke peringkat 63 pada tahun 2022 dari 113 negara di seluruh dunia.

"Capaian ini tidak lepas dari upaya kementanmelalui peningkatan kapasitas produksiproduksi,  diversifikasi pangan lokal, penguatan cadangan dan sistem logistik pangan, pengembangan pertanian modern dan program gerakan tiga kali ekspor," kata Saifulloh.

Sementara itu, Kepala Center Makro Ekonomi dan Keuangan Indef, Rizal Taufikurahman mengatakan bahwa sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang paling kuat dan tidak goyah terhadap guncangan krisis dunia. Kalaupun produksinya turun hal itu disebabkan faktor cuaca ekstrem yang melanda seluruh dunia.

"Curah hujan yang ekstrem berpengaruh terhadap sektor pertanian. Tapi di tahun 2023 saya optimis pertanian berkembang baik dan tren produksinya juga akan naik," jelas Rizal.

Sedangkan Deputi Bidang Statistik dan Produksi BPS, M Habibullah mengatakan bahwa pertanian merupakan sektor tiga besar dalam menopang ekonomi nasional dengan nilai 12,91 persen. Bahkan dari sisi penyerapan kerja, pertanian merupakan yang terbesar dibandingkan sektor lainya.

"Sektor pertanian itu adalah sektor yang posisinya tiga besar dalam penopang perekonomian Indonesia yaitu sekitar 12,91 persen. Dari sisi penyerapan tenaga kerja sektor pertanian juga merupakan yang terbesar. Hanya saja, persoalannya adalah bagaimana kita membangkitkan ekonomi dari sektor pertanian dalam kategori suster nebility kalau posisi petani mudanya tidak kita dorong," ungkap Habibullah.

Lebih lanjut, terkait dengan ketahanan pangan, sejumlah pakar menilai alasan untuk mendorong program food estate bukan solusi efektif untuk ketahanan pangan. Dari pengamatan para pakar, selama ini program food estate justru merusak ekosistem karena pembukaan lahan. Program ini juga memantik sejumlah persoalan sosial-budaya. Mulai dari hilangnya hak atas tanah milik masyarakat, hingga hilangnya sumber mata pencaharian masyarakat.