NERACA

Jakarta - Indonesia sebagai Pimpinan Just Energy Transition Partnership (JETP) yang akan mengelola dana awal US$ 20 miliar, telah mengambil langkah percepatan mencapai NZE (Net Zero Emision) sampai 2030. Ini dinilai langkah yang ambisius untuk dapat menekan emisi di semua lini mulai dari hulu sampai hilir, mulai dari Scope 1 sampai dengan 3.

Pengamat Energi, yang juga Peneliti pada Asosiasi Ekonomi dan Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng, mengatakan, target yang ditetapkan pmerintah tentu menjadi  target yang sangat ambisius. Karena, sampai sekarang ini hanya 10 perusahaan minyak dan gas besar yang berkomitmen pada Scope 3 net zero. Perusahaan paling ambisius menargetkan Net Zero Scope 3 pada 2030. “Mayoritas menargetkan 2050, kalau tahun 2030 itu langkah ambsius,” kata Daeng, dalam keterangannya kepada Neraca, di Jakarta, Selasa (29/11).

Dan lanjut Daeng, ini tantangan paling serius bagi pertamina sebagai perusahaan energi terbesar di Tanah air dan Scope 3 ini karena ini pekerjaan paling berat bagi semua perusahaan penghasil BBM.

 Dimana dalam laporan lembaga investasi , Scope 3 menyumbang 80 hingga 95% dari total emisi karbon dari perusahaan minyak dan gas. Tetapi hanya sejumlah kecil dari perusahaan-perusahaan ini yang telah menetapkan ambisi bersih Lingkup 3.  “Memang Cakupan 1 dan 2 nol bersih sekarang menjadi standar industri, Tetapi Scope 3 net zero membutuhkan penyusutan dramatis minyak dan gas yang merupakan ancaman mendasar bagi keberlanjutan tanpa strategi untuk membangun pusat laba yang baru yang rendah karbon,” ujarnya.

“Dimana, untuk mencapai nol emisi Scope 3 membutuhkan perubahan struktural yang besar. Banyak yang dipertaruhkan dari mereka. Dan tentu saja peusahaan tidak mau rugi, karena harus investasi besar-besaran. Ibarat ikan lele berlomba dengan paus di laut. Belum. Sempat berenang banyak yang akan mati duluan. Bahkan dengan ikan kakap pun tidak bisa ditandingi,” imbuhnya.

Namun begitu, menurut Daeng, apakah semua bisa? Itu hanya dapat dilakukan atau sudah dilakukan oleh Pertamina? Prasyarat utamanya adalah inklusif dan inovatif.. Melibatkan komunitas seluruh konsumen minyak dan mendorong inovasi bersama untuk menekan emisi. Tentu saja Pertamina yang harus membagun inisiatif lebih awal, untuk membangun roadmap yang dapat di terima oleh JETP. “ Itu kalau mau agar agenda presiden Jokowi di JETP tidak ambyar,” tegasnya.

Meski Pertamina telah melakukan beberapa program, sebelum JETP ini datang. Program yang paling mengemuka adalah bio energi, pencampuran minyak sawit dengan solar, yang telah memicu pertengkaran dengan konsumen minyak goreng. Program ini pun tidak dianggap sebagai transisi energi oleh Uni Eropa. Lalu, langkah yang lebih kontroversial yang dilakukan Pertamina adalah gasifikasi batubara yang menjadi blunder di mata internasional yang menjadikan pukulan keras ke batubara adalah langkah paling kunci bagi JETP. Batubara yang hendak disuntik mati oleh komunitas internasional malah disuntik vitamin oleh Pertamina.  “Terlepas dari dua kekeliruan ini masih ada jalan membenahi, membangun ulang. Pertamina konon menjadikan NZE sebagai priritas kerja. Mereka sadar to be or not to be, melaksanakan hidup berkelanjutan atau tidak melaksanakan maka sekarat,” tegasnya lagi.

Sementara itu, Kepala Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) Indonesia, Conny Siahaan, menuturkan, krisis perubahan iklim setiap tahunnya semakin meningkat. Untuk itu, diperlukan sebuah inovasi yang solutif bagi keuangan berkelanjutan untuk terus dapat berjalan guna mempercepat kemampuan bangsa Indonesia mencapai target transisi menuju NZE di tahun 2030. Karena akan sangat berpengaruh tidak hanya untuk saat ini tetapi juga kepada generasi yang akan datang.

“Kolaborasi dinilai dapat menjadi salah satu upaya yang tepat dalam mewujudkan keberhasilan dari keuangan berkelanjutan transisi NZE. Melalui kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dengan melibatkan sektor swasta terutama lembaga multilateral dapat menjadi keuntungan yang besar jika ditinjau dari kapasitas pengetahuan hingga kemampuan dalam memobilisasi teknis pembiayaan yang sesuai dengan kebijakan yang mampu mendorong peningkatan keuangan berkelanjutan Indonesia. Kami berharap seluruh industri yang terlibat dalam pengembangan laju keuangan berkelanjutan menuju NZE dapat memahami peran masing-masing dan mengambil aksi nyata untuk terlibat langsung di dalamnya,” ujar Conny.

Dalam beberapa kesempatan Presiden Jokowi menegaskan Indonesia berkomitmen untuk menggunakan transisi energi Indonesia untuk mencapai ekonomi hijau dan mendorong pembangunan berkelanjutan. agus