UMP DKI Jakarta Naik 5,6% - Kadin Sebut Pengusaha Kaji Tahan Naikkan UMP

NERACA

Jakarta – Meski mendapatkan penolakan dari pengusaha, kebijakan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2023 tetap dilakukan oleh beberapa provinsi dan salah satunya Pemprov DKI Jakarta yang menaikkan UMP 2023 menjadi Rp4,9 juta dibandingkan besaran UMP 2022 sebesar Rp4,6 juta."Sudah bisa dipastikan  kenaikan UMP Pemprov DKI sebesar 5,6%," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Andri Yansah di Balai Kota Jakarta, Senin (28/11).

Menurut dia, kenaikan UMP 2023 itu setelah mencermati usulan dalam Sidang Dewan Pengupahan pada Selasa (22/11) yakni dari kalangan pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta. Adapun dari Kadin DKI, kata dia, mengusulkan kenaikan UMP 2023 sebesar 5,11 persen atau menggunakan alfa 0,1 dan Apindo DKI mengusulkan menggunakan formula Peraturan Pemerintah (PP) 36 tahun 2021 soal Pengupahan.
Sedangkan Pemprov DKI dalam sidang itu terdiri dari beragam unsur di antaranya pakar, akademisi, praktisi, dan Badan Pusat Statistik (BPS). Menurutnya, unsur inilah melakukan kajian, survei sehingga ketemu 5,6% atau alfa 0,2. Andri menjelaskan, besaran UMP 2023 itu sesuai formula Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 18 tahun 2022 tentang Penetapan UMP 2023.

Andri menambahkan, dalam penghitungan UMP 2023 menggunakan acuan UMP 2022 atau tahun berjalan yakni Rp4,6 juta, atau sesuai dengan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1517 tahun 2021 sebesar Rp4,6 juta era eks Gubernur Anies Baswedan.

Dia optimistis kenaikan UMP 2023 itu diterima pengusaha setelah pada sidang gugatan di tingkat banding oleh Pemprov DKI era eks Gubernur Anies Baswedan kalah di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN). Adapun objek sengketa dalam gugatan banding itu adalah terkait Kepgub Nomor 1517 tahun 2021.

PTTUN DKI menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI yang membatalkan Kepgub 1517 tahun 2021,”Insya Allah pengusaha menerima angka 5,6%," ucap Andri. Saat ini Pemprov DKI sedang melakukan finalisasi Surat Keputusan Gubernur DKI yang akan ditandatangani Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono.

Kata Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta, Heber Lolo Simbolon, para pengusaha mengkaji opsi untuk menahan kenaikan UMP 2023 apabila pengusaha belum mampu menerapkan kenaikan upah,”Kalau dulu kan ada namanya asimetris, artinya bagi pengusaha yang belum mampu untuk itu karena situasi bisnisnya belum stabil boleh mengajukan permohonan supaya jangan membayar segitu dulu,"ujarnya.
Alasannya, kata dia, pengusaha mengusulkan kenaikan alfa 10 atau 0,1 sehingga besaran UMP 2023 menjadi Rp4,7 juta. Pengusaha, kata dia, diperkirakan menggunakan UMP yang lama apabila mereka memohon belum dapat melaksanakan UMP yang baru. Kadin DKI, kata dia, mengusulkan kenaikan UMP 2024 sebesar 5,1%, sedangkan Pemprov DKI menaikkan UMP 2023 menjadi 5,6%.

Heber menambahkan, pelaku usaha yang belum stabil kondisi ekonominya di antaranya perhotelan, tekstil, dan ekspor impor."Memang sudah merangkak naik (kondisi ekonomi usaha) tapi kalau stabil itu belum, masih banyak sektor yang belum stabil," ucapnya.

Pihaknya mempertanyakan besaran acuan UMP tahun berjalan sebesar Rp4,6 juta yang tercantum dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1517 tahun 2021 era eks Gubernur DKI Anies Baswedan. Padahal, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI membatalkan Kepgub tersebut dan putusan itu dikuatkan dalam putusan banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) DKI."Sesuai amanah PTUN karena begitu dulu digugat Apindo maka Kepgub 1517 itu dikalahkan PTUN dan disuruh mengubah angka UMP di Jakarta," ucap Heber.

Sementara Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira seperti dikutip CNN Indonesia pernah bilang, seharusnya kenaikan UMP dalam aturan tersebut bukan maksimal, melainkan minimal 10%. Apalagi kata maksimal dalam aturan tersebut bisa menimbulkan salah persepsi."Harusnya upah minimum 10% yang berarti pengusaha harus membayar kenaikan upah minimum 10 persen, bukan maksimal 10%. Nantinya muncul multitafsir kenaikan 1 persen juga tidak masalah karena yang dibatasi maksimal 10%," ujarnya.

Lagipula, kenaikan upah di bawah 10% dinilai tidak tepat dan tak akan mampu mengerek daya beli masyarakat. Justru kebijakan ini bisa sebaliknya malah menggerus daya beli masyarakat. bani



BERITA TERKAIT

Ekonomi RI Tetap Tangguh Meski Dibayangi Resesi Global

NERACA Jakarta - Situasi perekonomian global pada tahun 2023 diperkirakan akan mengalami tantangan yang berat bahkan berujung pada ancaman resesi…

MASYARAKAT DIMINTA TIDAK PANIK DAN TETAP PAKAI MASKER - Menkes Akui Varian Baru Covid Masuk Indonesia

Jakarta-Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat tidak panik dengan masuknya varian baru Kraken atau XBB 1.5. Varian ini memicu…

KEBIJAKAN ZERO COVID DI CHINA PERLU DIWASPADAI - BI Revisi Pertumbuhan Global Menjadi 2,3%

Jakarta-Bank Indonesia merevisi ke bawah proyeksi ekonomi global tahun 2023 menjadi 2,3% dari semula 2,6%. Menurut Gubernur BI Perry Warjiyo,…

BERITA LAINNYA DI Berita Utama

Ekonomi RI Tetap Tangguh Meski Dibayangi Resesi Global

NERACA Jakarta - Situasi perekonomian global pada tahun 2023 diperkirakan akan mengalami tantangan yang berat bahkan berujung pada ancaman resesi…

MASYARAKAT DIMINTA TIDAK PANIK DAN TETAP PAKAI MASKER - Menkes Akui Varian Baru Covid Masuk Indonesia

Jakarta-Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat tidak panik dengan masuknya varian baru Kraken atau XBB 1.5. Varian ini memicu…

KEBIJAKAN ZERO COVID DI CHINA PERLU DIWASPADAI - BI Revisi Pertumbuhan Global Menjadi 2,3%

Jakarta-Bank Indonesia merevisi ke bawah proyeksi ekonomi global tahun 2023 menjadi 2,3% dari semula 2,6%. Menurut Gubernur BI Perry Warjiyo,…