NERACA

Bali - Pertamina menegaskan komitmennya dalam pencapaian Net Zero Emissions (NZE) di Indonesia pada 2060 dengan prinsip keterjangkauan dan kewajaran. Guna mencapai aspirasi tersebut, Pertamina mengembangkan sejumlah strategi yang diterjemahkan dalam dua pilar utama dan tiga enabler. 

Direktur Strategi, Portofolio dan Pengembangan Usaha Pertamina Atep Salyadi Dariah Saputra mengatakan, kedua pilar utama tersebut antara lain dekarbonisasi kegiatan usaha dan pengembangan bisnis hijau baru. Sedangkan tiga enabler yang akan mendukung rencana Pertamina dalam mendorong Net-Zero Emission, pertama ialah mengembangkan standar penghitungan karbon yang telah disetujui oleh peraturan nasional dan internasional, serta penerapan Harga Karbon Internal Pertamina. Kedua, membangun organisasi keberlanjutan yang akan mengawasi bisnis Pertamina berada di jalur yang benar untuk tujuan Net Zero Roadmap-nya. Ketiga, keterlibatan pemangku kepentingan untuk sepenuhnya mendukung target dan komitmen NZE nasional.

“Sebagai perusahaan energi, Pertamina memiliki tanggung jawab besar untuk menjadi pilar pencapaian net zero emisi di Tanah Air, dengan prinsip keterjangkauan dan kewajaran,” ujar Salyadi.

Lebih lanjut, Salyadi mengatakan, Pertamina menargetkan pengurangan Karbon Dioksida (CO2) hingga 81,4 juta ton pada tahun 2060. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang menargetkan pada tahun 2030 penurunan emisi sebesar 29% dengan kemitraan global.

“Dekarbonisasi bisnis dilakukan melalui efisiensi energi, peningkatan kapasitas pembangkit listrik ramah lingkungan, pengurangan loss, elektrifikasi armada dan peralatan statik, penangkapan dan penyimpanan karbon (penggunaan sendiri), menggunakan armada dengan bahan bakar rendah atau nol karbon,” kata Salyadi.

Adapun untuk pengembangan bisnis baru, lanjut Salyadi, dapat diwujudkan melalui produksi energi baru terbarukan, pembangunan EV charging & swapping, produksi hidrogen biru/hijau untuk digunakan oleh manufaktur atau transportasi, pelaksanaan nature based solutions, produksi baterai dan kendaraan listrik, produksi biofuel serta menjalankan bisnis pasar karbon dan CCS/CCUS terintegrasi. “Upaya menjalankan transisi energi oleh Pertamina ini sekaligus untuk memastikan ketahanan energi Indonesia,” terang Salyadi.

Sejalan dengan transisi energi, lanjut Salyadi, Pertamina juga berkomitmen untuk mengembangkan infrastruktur Energi Baru dan Terbarukan (EBT), yang diharapkan dapat menghasilkan pendapatan sebesar USD 30-40 Miliar pada tahun 2060. “Penandatanganan NZE Commitment sebagai langkah konkret untuk mendukung agenda transisi energi Pemerintah Indonesia dalam mencapai target ZE nasional,” imbuh Salyadi. 

Salyadi menambahkan, Pertamina juga melibatkan mitra nasional dan global untuk menjajaki kemitraan dalam program dekarbonisasi dan mempercepat pertumbuhan EBT, sebagai upaya untuk mencapai Net Zero Emission. Kolaborasi ini dipandang penting, terlebih dalam menghadapi tantangan yang sama dalam proses transisi energi, khususnya di bidang teknologi dan pembiayaan.  

“Pertamina juga berpartisipasi aktif dalam B20. Peran task force energi, keberlanjutan, dan iklim dalam B20 adalah untuk berbagi pandangan dunia usaha untuk mendukung agenda transisi energi melalui rekomendasi kebijakan kepada para pemimpin G20. Selain itu, Satgas berperan sebagai jembatan antara dunia usaha dan pemangku kepentingan, serta membentuk kemitraan dan kolaborasi sebagai katalis untuk mempercepat tujuan dan sasaran transisi energi,” jelas Salyadi.

Lebih lanjut, terkait dengan transisi energi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, bahwa Presidensi G20 Indonesia telah menetapkan tiga area prioritas transisi energi, yakni mengamankan aksesibitas energi, meningkatkan teknologi energi yang cerdas dan bersih, dan memajukan pembiayaan energi.

"Pada September 2022 lalu, The Energy Transitions Ministerial Meeting (ETMM) telah mencapai kesepakatan, yakni Bali COMPACT, yang terdiri dari sembilan prinsip sukarela untuk mempercepat transisi energi yang bersih, berkelanjutan, adil, terjangkau, dan inklusif, untuk memastikan transisi energi yang lancar dan efektif, sesuai dengan keadaan dan prioritas nasional masing-masing negara G20," jelasnya.

Indonesia juga telah menetapkan peta jalan transisi energi untuk mencapai target Net Zero Emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat. Dengan peta jalan ini, ditargetkan pembangunan 700 GigaWatt (GW) energi baru pada bauran energi, yang berasal dari energi matahari, air, angin, laut, biomassa, dan panas bumi, juga hidrogen dan energi nuklir.

Selain itu, untuk mendukung transisi energi, mineral-mineral kritis juga diperlukan untuk mendukung pengaplikasian energi baru dan teknologi bersih.

"Untuk mendukung transisi energi, mineral kritis diperlukan dalam mengaplikasikan energi baru dan teknologi bersih, seperti turbin angin, panel surya, dan teknologi maju lainnya. Permintaan untuk mineral-mineral kritis ini akan tumbuh pesat sejalan dengan cepatnya transisi energi, juga menentukan prospek transformasi energi yang aman dan cepat," ujar Arifin.

Arifin juga mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia memprioritaskan untuk meningkatkan nilai tambah mineral. Mineral nikel, sebagai raw material akan dimanfaatkan untuk memproduksi baterai dan penyimpanan, serta logam tanah jarang akan digunakan sebagai komponen pada turbin angin, kendaraan listrik, dan bola lampu neon hemat energi.

Lebih jauh lagi, geosains juga sangat dibutuhkan sebagai alat untuk mengidentifikasi risiko geologi yang berkaitan dengan pembangunan urban sebuah kota. Pertumbuhan kota urban yang sangat cepat dapat menyebabkan bencana geologi karena pembangunan infrastruktur yang masif.

"Kita harus menyediakan studi geologis, yang dapat menjadi referensi bagi para pemangku kepentingan untuk memformulasikan rencana strategis bagi pembangunan urban. Studi geologis ini dapat menyajikan data dasar untuk tata ruang dan pembangunan urban, menyediakan materi masukan dan evaluasi untuk perencanaan tata ruang, khususnya yang berkaitan dengan aspek kegeologian," jelas Arifin.