NERACA

Jakarta – Demi melaksanakan mandat Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) menggarap pasar ekspor ke negara  nontradisional, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan bertolak dan memimpin Delegasi Misi Dagang Indonesia ke Qatar. Misi dagang yang dijadwalkan berlangsung pada 9—10 Oktober 2022 ini bertujuan meningkatkan kinerja perdagangan Indonesia.

Dalam rangkaian misi dagang ini, direncanakan menghadiri forum bisnis dan membuka  penjajakan  kesepakatan  dagang  (business matching). Tercatat 11 pelaku usaha turut berpartisipasi pada misi dagang kali ini.

Produk andalan Indonesia yang dibawa antara lain kelapa sawit dan turunannya, produk kertas, otomotif, baterai, makanan dan minuman, dekorasi rumah, produk kerajinan, garmen, dan produk kecantikan.

“Kementerian Perdagangan (Kemendag) berkomitmen untuk terus melakukan penetrasi pasar  ekspor kenegara-negara nontradisional dan memanfaatkan perjanjian dagang dengan negara-negara mitra untuk meningkatkan ekspor nasional. Kunjungan kerja ke Qatar ini juga merupakan tindak  lanjut arahan Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan  ekspor  dengan  membuka  akses  pasar  dan mengoptimalkan potensi dan  peluang  di negara-negara nontradisional yang masih bisa digarap,”ungkap Zulkifli Hasan atau biasa disapa Zulhas.

Qatar merupakan anggota Gulf Cooperation Council (GCC). Saat ini, Indonesia sudah mengusulkan studi  kelayakan  bersama  (joint  feasibility  study)  Persetujuan  Kemitraan  Ekonomi  Komprehensif (Indonesia-GCC CEPA).

Sementara itu, Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (PEN), Kemendag Didi Sumedi    mengungkapkan,  kinerja perdagangan antara Indonesia dan Qatar masih mencatatkan defisit bagi Indonesia.

Pada Januari—Juli  2022, total perdagangan Indonesia dengan Qatar tercatat sebesar USD 758,07 juta. Total perdagangan kedua negara pada periode tersebut meningkat 29,02 persen dibandingkan  periode yang sama tahun sebelumnya. Namun, Indonesia masih mencatat defisit perdagangan sebesar USD 498,25 juta.

Sementara itu, pada  2021 total perdagangan kedua negara tercatat sebesar USD 892,95 juta  dengan defisit bagi Indonesia sebesar USD 458,61 juta. Ekspor nonmigas Indonesia ke Qatar pada  2021 tercatat sebesar USD 217,1 juta atau tumbuh  32,17%. 

Produk ekspor utama Indonesia ke Qatar yaitu yaitu floating/submersible drilling/production  platforms, otomotif dan bagiannya, produk besi baja, alat kesehatan, kertas dan kertas toilet, tableware, makanan dan minuman, serta kayu lapis (plywood).

Dorong Pasar Timur Tengah

Lebih lanjut, Kemendag pun terus mendorong pasar ekspor ke kawasan timur tengah. Salah satunya  melalui edukasi peluang ekspor untuk negara Arab Saudi dan UEA.

Bahkan didalam perundingan putaran keempat Indonesia–United Arab Emirates Comprehensive  Economic Partnership Agreement (IUAE–CEPA) menghasilkan  kesepakatan  terkait substansi bagiIndonesia dan Persatuan Emirat Arab (PEA).

PEA merupakan salah satu mitra potensial Indonesia yang tidak hanya sebagai tujuan ekspor non tradisional, namun  juga berpotensi untuk menjadi hub perdagangan internasional di  kawasan Timur   Tengah, Asia, Afrika, dan Eropa.

Sementara itu, impor nonmigas Indonesia dari Qatar pada 2021 tercatat sebesar USD 138,3 juta. Produk impor utama Indonesia di Qatar yaitu sulfur, unwrought  aluminum, polymers  of ethylene, acyclic alcohols, dan sodium hydroxide.

“Melihat posisi neraca perdangan kedua negara, Misi Dagang Indonesia ke Qatar menjadi salah satu  upaya pemerintah untuk memperkecil defisit perdagangan tersebut. Dengan misi dagang ini diharapkan nilai ekspor Indonesia ke Qatar akan terus meningkat,” papar Didi.

Sebelumnya, Kepala Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) Jeddah Arab Saudi Muhammad  Rivai  Abbas pun mengungkapkan, “pasar reguler merupakan penduduk asli, tujuan utama produk Indonesia. Artinya, ketika produk Indonesia diterima di pasar reguler, konsumsi produk Indonesia akan berjalan stabil dan berkesinambungan.”

Namun, lanjut Rivai, yang tidak kalah penting adalah pasar haji dan umroh. Pasar haji dan umroh menjadi peluang  untuk  memperkenalkan  produk  Indonesia. 

“Produk yang memasuki pasar Arab Saudi harus didaftarkan oleh importir atau buyerArab Saudi. Selain itu, perlu diperhatikan juga ketika memasuki pasar Arab Saudi, yaitu mengenaihak kekayaan intelektual tentang merekdagang sehingga tidak terjadi sengketa di negara tersebut,”terang Rivai.

Rivai menerangkan saat ini Arab Saudi sedang menjalankan program Saudi Vision 2030. Kebijakan  ini merupakan kerangka strategis untuk mengurangi ketergantungan Arab Saudi pada minyak, mendiversifikasi ekonominya, dan mengembangkan sektor layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, rekreasi, dan pariwisata.