Jakarta-Pemerintah memprediksi pertumbuhan ekonomi di kuartal III-2022 tetap kuat, meski pada September 2022 terjadi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi yang mengancam penurunan daya beli masyarakat. "Ekonomi kuartal III ini kita pantau memang akan tumbuh menguat walau masih tinggi di tengah momentum pemulihan ekonomi dan harga komoditas masih volatile," ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu saat konferensi pers APBN KiTA, pekan ini.

NERACA

Menurut Febrio, pertumbuhan ekonomi kuartal III tahun ini akan lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Sebab tahun 2021, pada periode yang sama tengah mengalami perlambatan akibat penyebaran varian delta. "Perekonomian tahun 2021 lalu ada varian delta dan pertumbuhannya relatif rendah," ujarnya.

Sehingga, meskipun terjadi kenaikan BBM di awal September, daya beli masyarakat tetap lebih tinggi dari tahun lalu. Hal inilah yang akan menopang pertumbuhan di awal semester II-2022.

Selain itu, pertumbuhan di kuartal III juga didorong kinerja ekspor yang terus mencatatkan peningkatan. Per Agustus lalu nilai ekspor Indonesia menjadi yang tertinggi dalam sejarah yakni US$ 27,9 miliar. Angka ini mengalami kenaikan 30,15% (yoy) dan 35,42%. "Kinerja ekspor mencapai rekor sejarah per Agustus 30 persen lebih baik secara tahunan maupun bulanan," ujarnya.

Sementara itu, pemerintah memperkirakan jumlah subsidi dan kompensasi energi tahun ini bisa lebih dari Rp 502,4 triliun, yang terdiri dari bahan bakar minyak (BBM), listrik, hingga elpiji. Besarnya Anggaran tersebut tidak terlepas dari kenaikan harga minyak dunia sekarang.

Wamenkeu Suahasil Nazara mengatakan pemerintah akan menggunakan anggaran dari Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SiLPA). Sehingga dia tak heran SiLPA yang ada saat ini terus mengalami tren kenaikan. "Kalau ada SiLPA berapa jangan salah tangkap, karena itu kita siapkan untuk membayar beban subsidi dan kompensasi yang perlu kita bayarkan ke badan usaha," ujarnya.  

Suahasil mengatakan kini pemerintah melalui Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tengah menghitung jumlah yang harus dibayarkan pemerintah untuk kompensasi dan subsidi BBM. "Jadi yang nilainya meningkat ini begitu tagihannya datang dan di verifikasi akan dibayarkan (menggunakan) SiLPA," ujarnya.

Pada bagian lain, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata mengatakan pembayaran subsidi dan kompensasi BBM akan lebih tinggi dari yang telah dianggarkan. Meskipun pemerintah telah melakukan kenaikan harga BBM bersubsidi.

"Diperkirakan akan terus bertambah sekalipun harga BBM sudah dinaikkan. Untuk subsidi dan kompensasi kami terus mencermati pergerakan harga ICP, kurs, dan juga volume kegunaan dari bahan bakar minyak," tutur Isa.

Untuk itu, pemerintah akan terus melakukan kalibrasi estimasi kebutuhan subsidi dan kompensasi tersebut. Mengingat ketentuan pembayaran subsidi dan kompensasi harus dibayarkan setelah melalui pemeriksaan BPKP.

Sehingga tahun ini pemerintah hanya akan membayar subsidi dan kompensasi sampai dengan kuartal III. Sementara pembayaran kuartal IV akan dibayarkan pada tahun 2023. "Untuk triwulan empat karena prosesdur harus selalu di review oleh BPKP, maka kita akan lihat poris subsidi dan kompensasi triwulan empat memang itu akan dibayarkan di 2023," ujarnya.

Sementara itu, pembayaran subsidi dan kompensasi semester I-2022 sekarang masih dalam tahap pemeriksaan di BPKP. Rencananya, pembayaran akan dilakukan pada Oktober 2022. "Kita perkiraan awal Oktober bisa kita bayarkan. Untuk triwulan tiga kita usahakan bisa kita bayarkan pada tahun ini," kata dia.

Terkait sumbernya, pemerintah akan menyisir anggaran dari program-program pemerintah yang belum optimal direalisasikan. Dia optimistis kekurangan anggaran ini bisa tertutup tanpa penarikan utang. "Kami cukup otimis mengumpulakn dari belanja belanja tidak optimal ini dan akan cukup untuk memenuhi kebutuhan pembayaran subsidi dan kompensasi triwulan 3 tahun 2022 ini," ujarnya.

Kebijakan Bantalan Sosial

Pakar Komunikasi Politik, Emrus Sihombing menilai bahwa kebijakan bantalan sosial sebagai bentuk keberpihakan pemerintahan Jokowi - Ma'ruf kepada kelompok masyarakat golongan ekonomi yang terdampak dari kenaikan BBM bersubsidi.

“Seperti ungkapan bijak mengatakan  "setetes air lebih bermanfaat di musim kemarau darpada sebakul air di musim hujan". Itulah filososi, menurut hemat saya, kebijakan dan program bantalan sosial”, ujar  Emrus.

Sebab, lanjut Emrus, kenaikan harga BBM bersubsidi, langsung atau tidak langsung berimbas kepada kenaikan barang dan jasa kebutuhan pokok. Tentu yang paling merasakan dampak kenaikan harga tersebut golongan masyarakat berpenghasilan di bawah dan yang setara dengan gaji UMR.

“Karena itu, sangat tepat pemerintah mengeluarkan kebijakan dan memberikan bantalan sosial sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM kepada mereka yang wajar menerimanya”, tutur dia.

Emrus mengungkapkan bahwa total bantalan sosial mencapai Rp 24,17 triliun. Dia berpendapat, jumlah tersebut sebaiknya digenapkan saja menjadi Rp 25 triliun. Menurut Emrus, kebijakan bantalan sosial Presiden Jokowi ini mampu mengontrol daya beli masyarakat terhadap kenaikan harga barang dan jasa kebutuhan pokok di pasar di seluruh tanah air.

Senada dengan Emrus, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio juga menilai kebijakan pemerintah memberikan BLT sudah tepat. BLT tersebut merupakan bantalan sosial kepada masyarakat atas pengalihan dari subsidi BBM. "Kebijakan yang diambil oleh pemerintah dengan mengalihkan anggaran subsidi BBM ke BLT sudah tepat," ujarnya di Jakarta.

Agus menilai keputusan pemerintah mengalihkan subsidi BBM ke BLT sangat wajar. Menurutnya, masyarakat membutuhkan dana untuk tetap menjaga daya belinya terutama membeli kebutuhan pokok.

"Pada prinsipnya negara berkewajiban menjaga agar inflasi tidak melambung tinggi dan daya beli masyarakat tetap kuat," kata Agus.

Dia menilai subsidi BBM selama ini tidak tepat sasaran. “Kita bisa lihat di hampir semua SPBU, banyak mobil mewah yang mengisi BBM bersubsidi sehingga dapat dikatakan bahwa selama ini subsidi tidak tepat sasaran," katanya.

Diketahui Bansos subsidi BBM yang akan diberikan kepada masyarakat ditaksir senilai Rp24,17 triliun, menyasar 16 juta pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta. Bansos berbentuk BLT itu akan diberikan kepada masyarakat terdampak yang membutuhkan. bari/mohar/fba