Keputusan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk mencegah deficit anggaran negara yang terus membengkak dan juga melindungi kelompok rentan. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati memperkirakan, tanpa kenaikan harga BBM, nilai subsidi dan kompensasi energi sampai akhir tahun diperkirakan akan mencapai Rp 700 triliun.

Untuk menutupi tambahan subsidi, mau tidak mau pemerintah harus  mengambil pembiayaan baru. Padahal, total utang pemerintah sekarang saja sudah melebihi Rp 7.000 triliun. Sementara Ketua Badan Anggaran DPR, Said Abdullah mengungkapkan dukungannya terhadap kenaikan harga BBM bersubsidi. Dia mengakui, beban subsidi energi sudah terlalu berat bagi keuangan negara.”Tata kelola BBM bersubsidi kita tahun ini menghadapi tekanan karena migrasi pembeli dari Pertamax ke Pertalite," kata Said di Jakarta, Sabtu (3/9).

Dia memperkirakan tekanannya bakal bertambah karena skema subsidi sekarang berbasis komoditas yang sulit sekali tepat sasaran. Politikus PDI Perjuangan ini sempat menyarankan kenaikan harga Pertalite sebesar maksimal 30% dari harga berlaku, atau menjadi sekitar Rp 10 ribu per liter agar APBN 2022 lebih sehat. “Kenaikan harga maksimal 30% sudah mempertimbangkan dampak inflasi agar tak terlalu tinggi,”ujarnya.

Dirinya menyadari kenaikan harga BBM bakal mempengaruhi tingkat inflasi dan melemahkan kemampuan konsumsi masyarakat. Karena itu, Said sendiri pernah mengusulkan supaya kenaikan harga dilakukan secara bertahap.  Hal lain yang juga penting dilakukan pemerintah  adalah  segera mengubah skema penyaluran BBM bersubsidi.

Said mendorong pemerintah membatasi akses terhadap Pertalite. Opsinya bisa dengan menyalurkan langsung kepada penerima subsidi yang datanya diintegrasikan dengan data keluarga miskin, atau membatasi penyaluran berdasarkan jenis kendaraan. Lalu Ketua Komisi Energi DPR, Sugeng Suparwoto, turut menyetujui kenaikan harga Pertalite menjadi Rp 10 ribu per liter.

Menurut politikus Partai Nasdem tersebut, kenaikan harga Pertalite sebesar itu pun belum menghapus  subsidi karena masih jauh dari harga keekonomian yang sebesar Rp 17 ribu per liter. Menteri Keuangan 2013-2014 Chatib Basri menuturkan, subsidi terhadap komoditas, seperti BBM dan LPG, kerap tidak tepat sasaran. Kondisi itu dapat memperburuk ketimpangan ekonomi lantaran membuka celah bagi masyarakat menengah dan atas menikmati subsidi."Subsidi dalam bentuk komoditas tidak tepat target, bahkan memperburuk ketimpangan, yang miskin dapat sedikit, yang kaya dapat banyak," ujar Chatib.

Dia menyarankan agar pemerintah memperbanyak subsidi yang menyasar masyarakat tertentu, seperti pada subsidi listrik dan bantuan langsung tunai (BLT). Menteri Kelautan dan Perikanan 2014-2019 Susi Pudjiastuti meminta Presiden Joko Widodo menghentikan program subsidi BBM dan mengalihkannya untuk program bantuan sosial.

Dirinya berpendapat, kebijakan subsidi tidak sehat untuk masyarakat. Sebab dalam praktiknya, banyak penyelewengan subsidi, di antaranya berupa penyaluran yang tidak tepat sasaran karena dinikmati masyarakat mampu.

Sementara Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan menyarankan agar BBM bersubsidi hanya dapat dikonsumsi kendaraan roda dua, kendaraan pelat kuning, serta kendaraan UMKM, pertanian, perikanan, dan sektor produktif lain yang mendapat surat rekomendasi dari pemerintah. "Pemerintah juga perlu segera mereformasi subsidi dari berbasis barang menjadi berbasis orang," ujarnya.

Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto memastikan pemerintah akan memberikan kompensasi kepada masyarakat dalam bentuk program perlindungan sosial apabila jadi menaikkan harga BBM bersubsidi. "Kami sedang mengkalkulasi kebutuhan kompensasi dalam berbagai program. Tentu hal ini dikaitkan dengan program perlinsos yang sedang berjalan seperti saat penanganan Covid-19," kata Airlangga.

Hal senada juga disampaikan Kepala BIN Budi Gunawan, pemerintah tetap fokus melindungi kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan. “Data analisis intelijen ekonomi menunjukkan situasi global akan memberikan tekanan ekonomi ke seluruh negara. Pemerintah akan mengantisipasi ini melalui desain APBN yang melindungi kelompok rentan secara lebih efektif”, ujar Budi Gunawan.

Selain itu, kebijakan mengurangi subsidi bagi masyarakat kaya dapat dimengerti masyarakat sehingga situasi keamanan dapat terkendali. “Riak-riak kecil adalah wajar dan merupakan bentuk demokrasi”, tambahnya. Aparat keamanan juga siap menertibkan gangguan keamanan yang merusak proses demokrasi. “Pemerintah bersama masyarakat siap mengakselerasi proses transisi energi sehingga kedepan Indonesia dapat memiliki energi yang mandiri dan berkelanjutan”, kata Budi Gunawan.