Membangun potensi dibalik keterbatasan fisik untuk mandiri, terutama dari sisi pencari kerjaan   menjadi semangat dan komitmen PT Pertamina (Persero) dalam mengentaskan penyandang disabilitas agar lebih mandiri dengan menyelenggarakan program pelatihan di beberapa titik di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah.

Kata Executive General Manager Regional Jawa Bagian Tengah, Dwi Puja Ariestya mengatakan, sanggar pelatihan jahit bagi kelompok difabel Kresna Patra di Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali memiliki beberapa pelatihan yang diberikan di antaranya menjahit, membatik, dan jasa pengantaran brightgas kepada pelanggan,”Khusus di Kabupaten Boyolali kami membawahi tiga kelompok disabilitas, yakni Srikandi Patra, Kresna Patra, dan Komunitas Disabilitas Ampel. Ini merupakan program CSR yang harus terintegrasi sehingga tidak berhenti pada satu titik," ujarnya di Boyolali, kemarin.
Oleh karena itu, selain memberikan pelatihan kepada para penyandang disabilitas, pihaknya juga menjalin kerja sama dengan perusahaan besar untuk menyalurkan peserta yang sudah punya ketrampilan kerja untuk bisa bekerja di perusahaan tersebut.”Saat ini kami sudah bekerja sama dengan PT Pan Brothers. Ke depan kami akan memperluas kerja sama dengan perusahaan lain agar program ini bisa terus tumbuh, yang ikut serta juga banyak sehingga memberikan lebih banyak manfaat khususnya untuk penyandang disabilitas," katanya.

Melalui program pelatihan tersebut, dikatakannya, hingga saat ini PT Pertamina (Persero) sudah memberikan pelatihan kepada 350 penyandang disabilitas di Kabupaten Boyolali. Harapannya program ini bisa menggerakkan perekonomian, bukan hanya masyarakat biasa tetapi juga yang membutuhkan bantuan lebih, khususnya penyandang disabilitas.

Sementara itu, Ketua Kresna Patra, Sulistyaningsih mengatakan, salah satu tantangan dalam memberikan pelatihan kepada para penyandang disabilitas sebagian datang dari keluarga.”Sebelum memberikan pelatihan kan kami assesment dulu ke daerah-daerah untuk melihat potensi, kemampuan, dan minat anak-anak. Cuma kadang kami terkendala teman-teman disabilitas yang cenderung dilindungi orang tuanya, bahkan ada yang disembunyikan, jadi masih dianggap aib," jelasnya.

Meski demikian, dikatakannya, kondisi tersebut tidak membuatnya gentar untuk tetap melakukan pendekatan kepada pihak keluarga. Ia mengatakan dari hasil pelatihan yang diberikan sejauh ini sudah ada 40 penyandang disabilitas yang masuk menjadi karyawan di PT Pan Brothers."Dua minggu ini kami kembali mengirimkan enam orang, mereka juga digaji sesuai dengan UMR. Bahkan di Pan Brothers teman-teman disabilitas kerja tiga bulan sudah diangkat menjadi karyawan tetap,"kata Sulistyaningsih.

Angkatan Kerja

Saat ini, akses masyarakat difabel untuk mendapatkan lapangan kerjaan masih rendah seiring belum terbukanya paradigma di masyarakat akan potensi yang mereka miliki. Deputi V Kantor Staf Presiden, Jaleswari Pramodhawardani mengatakan, penyerapan tenaga kerja difabel di sektor formal dan non-formal masih jauh dari ideal. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2022, sekitar 17 juta penyandang disabilitas masuk usia produktif. Namun hanya 7,6 juta orang yang bekerja."Angka tersebut perlu kita tingkatkan,"ujarnya.

Menurut Jaleswari, perlu unit layanan yang dapat merespons berbagai tantangan dunia kerja bagi penyandang disabilitas, terutama di sektor formal. Jaleswari melanjutkan, masih banyak pengaduan dari masyarakat tentang berbagai persyaratan dalam seleksi karyawan yang merintangi difabel untuk bekerja dan mencapai jenjang karier tertentu. Sebab itu, dia berharap Komisi Nasional Disabilitas mampu menjembatani potensi difabel dengan kebutuhan di dunia kerja.

Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sudah mengatur penyerapan tenaga kerja difabel di lembaga pemerintah, BUMN, hingga swasta. Di sektor formal, Jaleswari mengatakan, setiap tahun terjadi peningkatan jumlah pegawai negeri sipil penyandang disabilitas dan begitu pula di sektor non-formal.

Data Badan Kepegawaian Nasional pada 2019 menunjukkan, terdapat 2.149 penyandang disabilitas yang bekerja di berbagai instansi pemerintah pusat dan daerah. Sedangkan di sektor non-formal, hingga Juni 2021 sekitar 0,84% atau 4.554 tenaga kerja di 553 perusahaan adalah difabel.

Kemudian data BPS di tahun 2021 kemarin menyebutkan, poporsi pekerja dengan disabilitas tercatat sebesar 5,37% atau turun dari tahun sebelumnya yang mencapai hampir 6%. BPS menulis bahwa penyandang disabilitas sering mendapat perlakuan yang tidak adil, termasuk dalam hal pekerjaan.

Persentase pekerja laki-laki dengan disabilitas tercatat 5,09% pada tahun 2021, sementara perempuan tercatat 5,81%. BPS juga melaporkan bahwa 45,53% pekerja dengan disabilitas berada di sektor pertanian, 38,4% di sektor jasa, dan sisanya di sektor industri manufaktur pada tahun 2021