NERACA

Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan saat ini MPR berupaya untuk mewujudkan Indonesia yang adil beradab dan sejahtera melalui perencanaan pembangunan jangka panjang yang jelas, yakni Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

"Saat ini MPR tengah berupaya untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa yakni mewujudkan Indonesia yang adil beradab dan sejahtera melalui perencanaan pembangunan jangka panjang yang jelas, yakni Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN)," katanya dalam keterangan di Jakarta, Rabu (3/8).

Bamsoet menjelaskan sejak zaman Presiden Soekarno, untuk pertama kalinya Bangsa Indonesia memiliki peta jalan atau perencanaan jangka panjang yang jelas, yakni Pembangunan Semesta Berencana yang bersifat menyeluruh untuk menuju tercapainya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Istilah itu pertama kali dipergunakan pada Ketetapan MPRS Nomor II/MPRS/ 1960 tentang Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahun 1961-1969.

Menurutnya meski Ketetapan MPRS itu tidak dapat diimplementasikan dengan baik karena ada peristiwa Trikora, kemudian Dwikora, dan akhirnya pemberontakan G30S/PKI, Tap MPRS itu dapat disebut tonggak kesadaran bangsa Indonesia untuk menyusun perencanaan pembangunan dengan benar.

Lalu pola pembangunan jangka panjang itu dilanjutkan di era Presiden Suharto dengan nama Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai haluan penyelenggaraan negara dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat secara menyeluruh dan terpadu. GBHN ditetapkan oleh MPR.

Pascareformasi, Indonesia menurut dia tidak lagi memiliki perencanaan jangka panjang yang terpadu yang mampu mengikat kepemimpinan nasional hingga kepemimpinan daerah dari suatu periode ke periode lainnya.

Dia mengatakan tidak ada jaminan.proyek nasional yang menghabiskan anggaran triliunan dari pajak rakyat tuntas dibangun dan memberi manfaat bagi rakyat. Contohnya seperti pembangunan Pusat Pembinaan Olahraga Nasional Hambalang dan berbagai proyek lainnya di pascareformasi.

"Termasuk juga proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan berbagai proyek pembangunan infrastruktur lainnya yang kini gencar dilakukan Presiden Joko Widodo, dilanjutkan oleh penggantinya jika hanya diikat dalam undang-undang yang dapat di judicial review dan mudah diterpedo atau dibatalkan oleh Perppu," ucap Bamsoet.

Bamsoet mengatakan MPR dan seluruh rakyat Indonesia sebenarnya telah sepakat bangsa dan negara memerlukan peta jalan yang jelas dan tidak mudah dimentahkan oleh adanya pergantian kepemimpinan nasional.

Indonesia memerlukan langkah negara ke depan menjadi lebih terarah, serta mencegah agar tidak setiap berganti pemimpin nasional, berganti pula haluannya.

"Kesadaran kolektif bangsa baru terbentuk pascareformasi. Ternyata, tanpa haluan negara perjalanan bangsa jalan di tempat," tutur Bamsoet. Ant