Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) gencar mempromosikan peluang investasi usaha kelautan dan perikanan membuat iklim investasi tumbuh positif, dengan menciptakan iklim yang positif maka dapat menggerakkan ekonomi.

NERACA

Terbaru, 8 investor dalam negeri menyampaikan minatnya menanamkan investasi senilai Rp156 miliar untuk mengembangkan industri perikanan di Indonesia timur.Rencananya, mereka akan mengembangkan usaha di bidang budidaya udang, pengolahan ikan, dan pemasaran rumput laut.

"Alhamdulillah, 8 investor berminat untuk berinvestasi di sektor kelautan dan perikanan di wilayah Indonesia timur," terang Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), KKP, Artati Widiarti.

Artati mengungkapkan wilayah yang dilirik oleh investor tersebut meliputi Kabupaten Sumbawa dengan minat investasi budidaya udang senilai Rp80 miliar serta pengolahan tuna dan rajungan senilai Rp10 miliar. Kemudian pembangunan pabrik es senilai Rp500 juta dan pembangunan Unit Pengolahan Ikan (UPI) untuk produk ikan segar serta ikan beku senilai Rp45 miliar untuk Kabupaten Mimika.

Sementara itu, untuk Kabupaten Flores Timur, investor berminat untuk investasi di UPI senilai Rp20 miliar dan juga pembangunan pabrik es senilai Rp500 juta. "Tentu ini kabar baik dan pasti akan kami tindak lanjuti," sambung Artati.

Senada, Direktur Usaha dan Investasi Ditjen PDSPKP, KKP, Catur Sarwanto memastikan akan segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Di saat bersamaan, dia siap mendampingi para investor yang telah mengajukan minat investasi agar dapat merealisasikan investasinya.

"Sesuai arahan dan kebijakan kami, bahwa ini akan segera kita koordinasikan ke pemerintah daerah," kata Catur.

Bahkan sebelumnya, dalam kegiatan promosi peluang investasi di Makassar beberapa waktu lalu, Catur pun memastikan PDSPKP juga menawarkan kesempatan untuk berinvestasi di Kota Parepare. Merujuk RJPMN 2019, Kota Parepare telah diarahkan untuk menjadi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dengan fokus sebagai pusat industri pengolahan.

Penetapan ini bertujuan untuk mendorong kegiatan ekonomi dan agroindustri di kawasan sekitarnya seperti Kabupaten Barru, Pinrang, Sidrap dan Enrekang. Selain itu, Kota Parepare juga termasuk dalam kawasan strategis nasional (KAPET).

"Potensi perikanan Kota Parepare terdiri dari usaha perikanan tangkap, pengolahan dan budidaya. Untuk potensi tambak sebesar 64 Ha dan kolam 3.355 Ha, tentu ini juga peluang investasi yang kami tawarkan," jelas Catur.

Di forum yang sama, praktisi pasar ekspor Jepang, Imelda Ropaz mengurai peluang pasar produk perikanan di Negeri Sakura. Saat ini, Jepang masih bergantung pada produk impor dengan kontribusi impor terbesar berasal dari Tiongkok sebanyak 18,1%, sedangkan Indonesia menyumbangkan kontribusi 4,9%.

Menurut data 2021, mitra dagang utama ekspor udang ke Jepang adalah India, Vietnam, Argentina, Indonesia dan Thailand. Lalu Taiwan, Tiongkok, Korea Selatan, Malta dan Maroko menjadi mitra dagang utama untuk produk tuna.

"Jadi terdapat 3 faktor yang harus dipertimbangkan untuk penguatan daya saing produk ke Jepang yakni penelusuran data produk, inspeksi pasar dan menemukan partner/buyer yang tepat," ungkap Caur.

 Seperti diketahui bahwa KKP berhasil meningkatkan gairah investasi di bidang kelautan dan perikanan Indonesia sepanjang semester I tahun 2022. Realisasi investasi semester I-2022 diperkirakan mencapai Rp4,04 triliun atau meningkat 36,29% dibanding periode yang sama pada tahun 2021.

Selain itu, KKP gencar mempromosikan peluang investasi usaha yang mendukung penangkapan ikan terukur di hadapan ratusan calon investor lokal melalui Webinar.

Sehingga dalam hal ini Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memastikan penerapan kebijakan penangkapan terukur berbasis kuota akan melahirkan banyak usaha turunan sebagai pemicu geliat investasi, distribusi pertumbuhan ekonomi ke daerah pesisir menjadi lebih merata, hingga penyerapan tenaga kerja dalam jumlah besar.

"Sumber daya alam perikanan yang diambil setiap tahunnya itu sangat banyak, nilainya sampai ratusan triliun rupiah. Tapi coba lihat kehidupan masyarakat pesisir, kesejahteraan nelayan kita, masih memprihatinkan,” ungkap Trenggono.

Trenggono menambahkan, kantong-kantong kemiskinan banyaknya di daerah pesisir. Pendapatan negara dari sumber daya alam perikanan juga minim hanya ratusan miliar, padahal yang diambil nilainya lebih dari Rp200 triliun tahun lalu. “Ini yang kami benahi dengan penerapan kebijakan penangkapan terukur," kata Trenggono. 

Melalui kebijakan penangkapan terukur, lanjut Trenggono, mekanisme penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) akan berbasis kuota yang dibagi dalam sistem zonasi. Kuota penangkapan dihitung berdasarkan kajian Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan dan Regional Fisheries Management Organizations (RFMOs) yang kemudian akan dibagikan kepada penerima kuota yakni nelayan lokal yang tergabung dalam korporasi, investor (industri), serta penghobi.