Pengelolaan lingkungan di lahan kritis sebagai dampak penambangan timah berkelanjutan menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Didukung PT Timah Tbk, Pemprov Babel mencanangkan gerakan penghijauan untuk mewujudkan "Hijau Biru Babelku", dengan serangkaian kegiatan rehabilitasi lahan dan pengelolaan lingkungan.

Kepulauan Bangka Belitung sebagai penghasil bijih timah nomor dua terbesar dunia itu memiliki luas daratan 16.424,06 kilo meter dan 57,2% dari total daratan itu merupakan izin usaha pertambangan dengan kandungan mineral logam timah 55,53%. Penambangan bijih timah dari zaman penjajahan hingga sekarang ini di Pulau Bangka dan Belitung tentu telah menimbulkan dampak buruk terhadap keberlangsungan lingkungan hidup di negeri serumpun sebalai itu.

Rehabilitasi lahan kritis bekas penambangan ini juga difokuskan bagian hulu daerah aliran sungai, agar fungsi tata air serta pencegahan terhadap banjir dan kekeringan dapat dipertahankan secara maksimal. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia Puan Maharani mengapresiasi gerakan penanaman pohon untuk menghijau birukan Babel.

Masalah lingkungan hidup berpengaruh cukup besar bukan hanya di sektor ekonomi tetapi juga kesehatan masyarakat. Untuk menangani hal ini, dibutuhkan komitmen bersama dan waktu yang tidak sebentar untuk memulihkan lahan bekas penambangan bijih timah ini.”Jangan habis manis sampah dibuang, jangan hanya mengeruk mengambil manfaat sumber daya alam, tetapi lupa memperbaiki alam tersebut. Apalagi 50% wilayah tambang dan 21% ini ilegal," kata Ketua DPR RI Puan Maharani saat menghadiri pencanangan Gerakan "Hijau Biru Babelku".

Untuk mewujudkan "Hijau Biru Babelku" ini perlu edukasi dan komitmen bersama serta gotong royong untuk menyelamatkan masa depan Babel. Provinsi Babel dikenal memiliki banyak sumber daya alam yang digunakan untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Pemerintah daerah harus bisa turun tangan langsung mengelola sumber daya alam tersebut. Pemerintah pusat juga diharapkan mendukung upaya pemerintah daerah merehabilitasi lahan yang rusak. "Tetapi ini jangan seperti kembang api yang meriah di awal, habis itu enggak ada lagi," kata Puan Maharani.

Sedangkan Penjabat (Pj) Gubernur Bangka Belitung, Ridwan Djamaluddin mengatakan, untuk mewujudkan "Hijau Biru Babelku" tidak hanya memasifkan penanaman pohon di lahan bekas tambang tetapi juga menertibkan tambang-tambang ilegal. Pemprov telah membentuk Satgas Tambang Timah Ilegal, guna meminimalisasi kerusakan lingkungan yang merugikan negara.

Untuk mengatasi dan meminimalisasi pertambangan ilegal di masa mendatang, tentu tidak dapat dilakukan oleh pemerintah provinsi saja, tetapi juga menuntut peran masyarakat, pihak keamanan dan instansi terkait lainnya seperti pelaku usaha tambang. Dalam satu bulan terakhir ini, Pemprov Babel sudah beberapa kali melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke tambang timah ilegal yang mengakibatkan kerusakan lingkungan yang  merugikan negara.

Pemerintah, telah melarang kegiatan penambangan ilegal karena merugikan negara, merusak lingkungan dan sangat berisiko bagi pelaku penambangan ilegal itu sendiri. Menanggapi masalah itu, Direktur SDM PT Timah Tbk, Yennita menyatakan, pihaknya siap berkolaborasi dengan pemerintah daerah, kepolisian, dan masyarakat untuk menanam berbagai tanaman guna mendukung program "Hijau Biru Babelku", sekaligus menyukseskan program net zero emission 2060.