NERACA

Jakarta - Ancaman Krisis global kian nyata, itu ditandai dengan meroketnya harga komoditas pangan dan energi menjadikan beberapa negara mengalami krisis dan pemerintahannya goyah seperti Pakistan dan Sri Lanka. Bahkan baru-baru ini publik dikejutkan dengan kasus antre makanan di negara adidaya Amerika Serikat.  Jika tidak diantisipasi dengan baik hal serupa bisa menimpa Indonesia.

Ekonom Senior yang juga Rektor Universitas Paramadina Prof Dr. Didik J Rachbini mengatakan, pemerintah tidak bisa lari dari ancaman krisis yang ditumbulakan dari Covid dan perang Rusia Ukraina.   Berkaca dari penanganan yang dilakukan pemerintah dari ancaman krisis multidimensi akibat Covid-19 dan krisis ekonomi harus diantisipasi dengan baik. “Melihat kondisi global saat ini apakah Indonesia akan mengalama krisis pada beberapa tahun ke depan?  Memang jawaban ini sulit untuk dijawab. Tapi, dilihat dari pengalaman penanganan krisis multidimensi Covid-19) artinya pemerintah tidak punya kapabilitas yang baik dalam merespon krisis, makanya ketahanan ekonomi dipertaruhkan di tengah ancaman krisis global" kata Didik seperti pada keterangannya kepada Neraca, awal pekan ini.

Pasalnya, lanjut Didik, setidaknya adaindkasi masalah yang terus berkelindan dalam ekonomi Indonesia, yakni Pertama, Krisis covid 19 dan dampaknya yang ternyata tidak berhenti setelah krisis berhenti. Rumitnya, justru krisis covid ini dimulai dari kebijakan yang tidak memadai, bahkan tidak karuan karena response kebijakan salah kaprah di awal krisis covid-19 pada tahun 2020.  "Pertanda pemerintah  tidak punya kapabilitas yang memadai dalam merespon krisis covid-19 ini.  Masalah reda hampir dengan sendirinya ketika semakin banyak populasi penduduk terjangkit virus ini dan menadi kebal," ujarnya.

Kedua, yaitu Kesinambungan Pertumbuhan Ekonomi.  Bukan hanya janji presiden dulu untuk tumbuh  7 persen. Ini lupakana saja karena mustahil terwujud. Untuk mempertahankan pertumbuhana ekonomoi 5 persen seperti sekarang masaih menjadi tanda tanya karena pengaruh krisis global yang sudah memakan korban, Sri Lanka dan Pakitan.  Dalam dua periode pemerintahan ini tidak tidak usah berharap ekonomio tumbuh 7 persen seperti janji kampanye, tidak akan sampai ke tingkat itu. "Dalam keadaan tidak krisis saja 2014-2019 pertumbuhan ekonomi nyatanya tidak seperti yang dijanjikan, apalagi ketika terjadi krisis," ujarnya lagi.

Masalah Ketiga adalah Krisis Harga Pangan dan Energi. Di Amerika saat ini inflasi mulai tinggi dan sudah mulai ada antrian makanan. Makanan cukup, tetapi harganya tidak lagi terjangkau. Dalam ekonomi itu diartikan kondisi mulai sedikit chaos. Mengapa hal itu tidak atau belum terjadi di Indonesia?  Pemerintah Indonesia kini menjyiram subsidi besar-besaran dab mencegat semua kemungkinan inflasi dengan mengorbankan apa saja sumber daya, menguras APBN, dan berutang besar. "Cara kebijakan yang sembrono seperti ini berbahaya dan akan menjadi bom waktu di masa mendatang.  Bebannya akan ditimpakan  pada presiden yang akan datang. Presiden mendatang akan mendapat beban yang sangat berat dari warisan sekarang," terangnya.

Kemudian, yang Keempat, ada utang yang sangat besar dan defisit dalam setahun Rp1,000 triliun. Utang satu tahun sebesar Rp1,500 triliun, yang berarti hal itu lebih besar dari pendapatan pajak dari seluruh rakyat Indonesia.  Dan masalah Kelima, adanya Kesenjangan Sosial. "Ini boleh dibilang menjadi problem keenam sebagai tambahan, yaitu kapasitas kebijakan pemerintah tidak memadai dan banyak sekali salah kaprah. Ini masalah kepemimpinan ekonomi yang absen, yang bisa dilihat dan dari akibat buruknya kebijakan yang dihasilkan. Tidak ada lagi menteri yang punya kepemimpinan teknokratis, semua menjadi politisi rabun dekat, sehingga memperlemah kebijakan yang dihasilkan dalam kepemimpinan masalah ekonomi. Dulu masih bisa berharap kepada menteri keuangan, tetapi tidak lagi sekarang. Oleh karenanya kita ragu dalam masalah ekonomi akan bisa diselesaikan sehingga kita lepas dari krisis atau resesi di masa mendatang," paparnya.

Ditempat terpisah, Analis Ekonomi Perbankan Chandra Bagus Sulistyo menyarankan agar pemerintah untuk memberikan stimulus kepada pelaku usaha sektor riil untuk menjaga ketahanan perekonomian Indonesia dalam menghadapi potensi resesi. “Segmen usaha mikro dan kecil yang harus kita support. Saat ini sektor riil lah yang bisa menggerakkan perekonomian, kalau kita tidak bisa menggerakkan pertumbuhan sektor riil, perekonomian tidak akan tumbuh,” katanya.

Dia pun kembali menyarankan pemerintah untuk terus mendorong sektor produktif baik sektor pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan. Jika sektor tersebut bisa bertahan, maka ketahanan pangan akan terbentuk, lalu inflasi akan terkendali dan bisa menghindari Indonesia dari jurang resesi.

Terkait ketahanan ekonomi Indonesia saat ini, ia menilai potensi resensi masih ada di tengah ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina dan pandemi Covid-19 yang belum selesai. “Tapi bicara ketahanan ekonomi  Indonesia pernah penya  pengalaman menghadapi krisis ekonomi pada tahun 1998 dan 2008, disebutnya membentuk ketahanan tersendiri bagi struktur perekonomian Tanah Air. Jadi bisa jadi sekarang ada gangguan kita berharap pemerintah bisa mengatasi,” tandasnya. agus