Investasi Proyek Kereta Layang Bekasi-Slipi Rp10 T

NERACA

Jakarta---PT Hutama Karya Persero (HK) memproyeksikan pembangunan infrastruktur kereta layang Bekasi-Slipi sepanjang 22 km membutuhkan investasi sekitar Rp10 triliun. "Ya mungkin, setelah disubsidi harga tiketnya menjadi Rp9.000 dan itu salah satu alasan menggunakan dana APBN," kata Direktur Utama HK, Tri Widjajanto Joedosastro di Jakarta,12/7

Menurut Tri, konstruksi pembangunan kereta layang ini diharapkan berasal dari pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Rencana pembangunan kereta layang menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kemacetan di Jakarta. Kereta layang Bekasi-Slipi pun menawarkan model transportasi intermoda yang menggabungkan seluruh konsep transportasi darat. "Satu stasiun menjadi titik temu antara kereta listrik dengan busway, KRL. Nanti, sentralnya di Cawang," tuturnya.

Lebih jauh kata Tri, untuk merealisasikan pembangunan kereta layang ini, Hutama karya akan berkolaborasi dengan PT Kereta Api Indonesia Persero. Tahap pertama, pembangunannya dimulai dari Bekasi-Slipi. Kemudian, Bogor-Cawang-Slipi, Slipi-Serpong, serta Serpong-Bandara Soekarno-Hatta. "Namun, pembangunannya akan bertahap. Yang pasti model transportasi intermoda ini terintegrasi, mulai dari kereta listrik, busway, hingga MRT," paparnya.

Pembangunan kereta layang ini, lanjutnya, akan menggunakan median jalan tol yang selama ini tidak dimanfaatkan. Artinya, pembangunan kereta layang dipastikan tidak mengganggu pengguna jalan tol. Intinya, kereta layang diharapkan mampu mengangkut orang dengan jumlah banyak.

Bahkan Tri mengakui rencana pembangunan kereta layang mengadopsi apa yang telah diterapkan di negara-negara maju. Kereta layang akan menggunakan tenaga matahari (solar cell) yang ramah terhadap lingkungan. "Ya, konsepnya jalan kereta api tapi listrik. Kami usulkan sesegera mungkin, sudah diskusi dengan instansi terkait bagaimana cara mengatasi kemacetan di Jakarta," ungkapnya.

Kereta layang dari Bekasi hingga Slipi direncanakan akan mengenakan ongkos sekitar Rp 9.000 per orang sekali perjalanan. Tarif ini terbilang murah, karena pendanaan pembangunannya juga direncanakan akan menggunakan anggaran negara atau APBN, dengan kata lain, disubsidi. "Ya mungkin setelah disubsidi menjadi Rp 9.000, dan itu salah satu alasan menggunakan dana APBN. Konstruksinya mestinya dibangun dengan APBN, salah satu solusi yang ditawarkan," paparnya

Sementara itu, Menteri BUMN Dahlan Iskan mengaku terkesan dengan konsep pembangunan kereta layang milik Hutama Karya. "Saya sudah lihat konsepnya. Sangat bagus dan dapat mengatasi kemacetan Jakarta," tutur Dahlan.

Sebelumnya, Dahlan telah menyetujui konsep ini dan menyarankan Hutama Karya untuk mengajukannya kepada Kementerian Perhubungan. Selain itu mengusulkan biaya pembangunan tersebut berasal dari APBN dengan alasan untuk kepentingan rakyat. "Ini tidak ada hubungannya dengan BUMN, Ini Kementerian Perhubungan," ungkap Dahlan beberapa waktu lalu. **cahyo

BERITA TERKAIT

Peruri : Permintaan Pembuatan Paspor Naik Tiga Kali Lipat

    NERACA Jakarta – Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri) mencatat lonjakan permintaan pembuatan paspor dalam negeri…

Jika BBM Naik, Inflasi Diprediksi Capai 2,5-3,5%

  NERACA Jakarta – Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia memperkirakan inflasi di kisaran 2,5-3,5 persen pada tahun 2024…

Kemenhub Siap Fasilitasi Investasi Jepang di Proyek TOD MRT Jakarta

    NERACA Jakarta – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan pihaknya siap memfasilitasi investor dari Jepang untuk pengembangan…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

Kementan Siap Gelar ToT, Gerakan Antisipasi Darurat Pangan Nasional

NERACA Jakarta - Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian [BPPSDMP] Kementerian Pertanian RI siap menggelar Training of Trainers…

Pemerintah Pastikan Defisit APBN Dikelola dengan Baik

  NERACA Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih terkelola dengan baik. “(Defisit)…

Kemenkeu : Fiskal dan Moneter Terus Bersinergi untuk Jaga Rupiah

  NERACA Jakarta – Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan kebijakan fiskal dan moneter terus disinergikan…