Jakarta-Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) memangkas regulasi atau aturan dengan memperpendek tahapan UMKM masuk ke e-katalog pengadaan barang dan jasa pemerintah. "Yang dulu ada 8 tahapan, sekarang telah kita potong hanya menjadi 2 tahapan sebagaimana arahan bapak presiden. Jadi, dulu perlu proses panjang," ujar Kepala LKPP, Abdullah Azwar Annas dalam sambutannya di pembukaan business matching tahap II 2022, Senin (11/4).

NERACA

Dia mengakui, ketika regulasi masih panjang, banyak yang mengeluh sampai 1 tahun barangnya belum masuk dalam katalog pemerintah. Namun, sekarang telah disederhanakan sebagaimana arahan Presiden dari sebelumnya 8 regulasi menjadi 2 regulasi saja.

Di sisi lain, nanti pembeli di dinas atau di Kementerian / Lembaga akan teliti juga dalam membeli barang melalui e-katalog LKPP. Bahkan, saat ini kepala daerah diberikan kewenangan untuk mengelola e-katalog lokal. "Ini juga sama dari 9 proses sekarang tinggal 2 proses. Sehingga demikian prosesnya amat sangat pendek dan market friendly," ujarnya.

Menurut dia, dengan proses yang pendek, yang dulunya hanya 50 ribu-an produk, sekarang sudah 259.828 produk. Katalog nasional sudah 172.35 produk, sisanya katalog lokal masih sedikit. Masih kurangnya produk dalam katalog lokal lantaran yang sudah on boarding kurang lebih baru 30 Pemda.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta, target 1 juta usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dapat masuk dalam e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bisa terlaksana tahun ini.

"Target 1 juta UMKM untuk on boarding untuk masuk e-katalog LKPP harus dapat terlaksana secara tuntas di tahun ini," kata Jokowi saat pembukaan rapat koordinasi nasional transformasi digital dan pendataan lengkap koperasi dan umkm di Istana Negara, Jakarta, (28/3).

Menurut Jokowi, pemenuhan target itu berkesesuaian dengan instruksi yang disampaikannya untuk pemrioritasan produk-produk lokal terutama UMKM dalam belanja anggaran. E-katalog yang dimaksud Presiden merujuk pada aplikasi belanja daring yang disediakan LKPP untuk menyediakan berbagai macam produk yang dibutuhkan oleh pemerintah.

Bahkan Presiden sempat memerintahkan kepada jajaran gubernur, bupati, wali kota, menteri dan direksi BUMN yang hadir dalam acara "Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia" di Nusa Dua, Bali, pada Jumat (25/3), untuk mengalokasikan sedikitnya 40 persen dari APBN, APBD dan anggan BUMN untuk belanja barang-barang buatan dalam negeri.

Dalam acara tersebut, Presiden juga sempat meminta kepada jajaran kepala daerah untuk mengakomodasi UMKM unggul di wilayahnya masing-masing agar nantinya secara keseluruhan satu juta UMKM bisa menembus e-katalog LKPP.

Presiden juga kala itu berpesan agar ada kemudahan salah satunya untuk pengurusan sertifikasi SNI bagi produk-produk UMKM. Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam laporannya sebelum Presiden memberi sambutan, Rakornas kali ini diikuti 1.200 perserta dengan 1.000 di antaranya mengikuti secara daring.

Jokowi menegaskan, usaha mikro kecil menengah (UMKM) dalam negeri tak boleh hanya jadi penonton di tengah aktivis perdagangan digital. Produk anak bangsa harus membanjiri marketplace.

"Kita tidak boleh hanya menjadi penonton di tengah masifnya aktivitas perdagangan digital, kita harus membanjiri marketplace, umkm harus membanjiri marketplace dengan produk-produk dalam negeri, produk-produk UMKM kita," tegas Kepala Negara.

Target Platform UMKM

Jokowi menargetkan, UMKM yang masuk ke platform digital harus mencapai target 20 juta di tahun 2022. Kemudian, angka itu meningkat 24 juta di tahun 2023, hingga 30 juta di tahun 2024. Kepala negara meyakini target tersebut bisa tercapai.

Terkait UMKM, Jokowi mengakui memang banyak yang harus di benahi dari hulu sampai hilir, agar produk UMKM bisa semakin berkualitas harus dan kompetitif. "Kita harus benahi bersama sama packagingnya, kemasannya dan brandingnya," ujarnya.

Selain itu, jumlah koperasi modern berbasis digital juga harus ditingkatkan. Dari 250 koperasi di tahun 2022 naik 400 di tahun 2023, dan 500 di tahun 2024. "Dan target 1 juta UMKM untuk on boarding untuk masuk e-katalog LKPP harus dapat terlaksana secara tuntas di tahun ini," ujarnya.

Kepala negara sendiri telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) No. 2 tahun 2022 tentang pengembangan kewirausahaan nasional 2021-2024. Dia ingin ekosistem kewirausahaan nasional semakin membaik.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki mengatakan, transformasi digital mampu meningkatkan daya saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sehingga bisa bertahan dan bangkit di tengah pandemi Covid-19. Dia mencatat, jumlah UMKM yang bergabung di e-commerce terus bertambah, dari 8 juta di 2020 menjadi 17,59 juta di tahun ini.

"Ini 27 persen dari total populasi UMKM atau 58 persen dari target 30 juta UMKM onboarding di ekosistem digital (di tahun 2024)," kata Teten dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Transformasi Digital dan Pendataan Lengkap KUMKM Tahun 2022, Senin (28/3).

Meski demikian, transformasi digital bukan semata menghadirkan UMKM dalam platform digital, tetapi merupakan ikhtiar holistik dengan membangun ekosistem proses bisnis dari hulu ke hilir. Dengan pendekatan digital, dia meyakini target untuk mencapai 30 juta UMKM masuk e-commerce dapat tercapai sehingga dapat mengoptimalkan potensi ekonomi digital Indonesia.

"Saya menggarisbawahi, target satu juta UMKM on boarding dalam platform pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kami samakan dengan target LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) sesuai arahan Bapak Presiden (Joko Widodo) untuk kita optimalkan berbelanja produk dalam negeri dari UMKM Indonesia," ujarnya seperti dikutip Antara.

Hal ini diupayakan untuk memastikan potensi ekonomi digital sebesar 4.531 triliun di tahun 2030 dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh pelaku koperasi dan UMKM dan masyarakat. Upaya mendorong transformasi digital disebut menjadi pembahasan dalam Working Group (WG) 1 yang menjadi rangkaian dalam kegiatan Rakornas.

Dalam WG 1, akan diulas pengukuhan komitmen daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam memastikan gerakan nasional berubah digital, termasuk mendorong pertumbuhan wirausaha baru, lalu pemetaan potensi maupun tantangan.

Kemudian juga pengembangan pendampingan dari setiap pemangku kepentingan dalam upaya pencatatan transformasi digital, penetapan kelompok strategis untuk disasar, serta model sinergi lintas sektor yang tepat dalam upaya transformasi digital.

Adapun di WG 2, memiliki tujuan utama memetakan dan mempersiapkan tren arah perkembangan digital bagi koperasi dan UMKM. Pihaknya mengharapkan koperasi dan UKM dapat memanfaatkan sepenuhnya teknologi digital. Di sisi lain, penyiapan kewirausahaan berbasis teknologi digital dan kreativitas yang akan didominasi para pemuda yang milenial juga menjadi aspek utama pembahasan dalam WG 2. bari/mohar/fba