Jakarta-Ketua DPR-RI Puan Maharani berharap, anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terpilih untuk periode 2022-2027 bisa lebih memperhatikan perlindungan konsumen di tengah maraknya kasus-kasus investasi ilegal. Dia menyoroti mengenai investasi ilegal yang sudah banyak memakan korban. "Masyarakat telah banyak yang dirugikan akibat investasi ilegal. Kami berharap OJK dapat lebih berperan melakukan pencegahan, termasuk dengan penguatan literasi keuangan kepada masyarakat Indonesia," ujarnya, Jumat (8/4).

NERACA

Mantan Menko PMK itu ingin OJK bisa lebih menunjukkan taringnya dalam memerangi praktik-praktik investasi bodong. OJK harus mampu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara maksimal. "Kami semua menantikan OJK dapat lebih tegas dalam menegakkan aturan sehingga berbagai upaya penyelewengan dalam sektor jasa keuangan dapat diminimalisir," tutur dia.

Puan mengingatkan, sepak terjang OJK yang baik akan menjaga sehatnya sistem jasa keuangan Indonesia.

Anggota DK OJK periode 2022-2027 telah dipilih setelah menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang digelar Komisi XI DPR. Hasil keputusan ini akan disahkan dalam Rapat Paripurna DPR pekan ini.

Salah satu yang dipilih Komisi IX adalah Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar sebagai Ketua DK OJK. Puan berharap Mahendra dapat mewujudkan visi misinya terkait pelaksanaan pengawasan OJK agar lebih terintegrasi dan lebih berkualitas dalam hal perlindungan konsumen. "Dan secara khusus saya mengapresiasi kinerja anggota DK OJK sebelumnya di bawah kepemimpinan bapak Wimboh Santoso yang sebentar lagi akan purna tugas," ujarnya.

"Selamat atas terpilihnya anggota Dewan Komisioner OJK Periode 2022-2027. Semoga ke depan, OJK sebagai lembaga independen yang bertugas mengawasi seluruh kegiatan berkaitan dengan keuangan dapat semakin profesional," tutur Puan.

Komisi XI DPR-RI memilih Mahendra Siregar sebagai Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK-OJK) peride 2022-2027. Mahendra akan menggantikan Wimboh Santoso yang habis masa jabatannya tahun ini. "Telah disepakati secara mufakat Dewan Komisioner OJK periode 2022-2027," kata Ketua Komisi XI DPR Kahar Muzakir di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (7/4).

Sebelum ditunjuk menjadi Bos OJK, Mahendra pernah menjadi Deputi Perekonomian Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Pembiayaan Internasional pada 2005-2009. Kemudian di tahun 2009-2011 Mahendra pernah menjadi Wakil Menteri Perdagangan.

Pada 19 Oktober 2011 dia dipercaya menjadi Wakil Menteri Keuangan. Pada 1 Oktober 2013 dia dipilih untuk menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) hingga 27 November 2014. Terbaru, pada 2019 Mahendra diangkat menjadi Wakil Menteri Keuangan. Ekonom Indonesia ini pun pernah menjadi Duta Besar Indonesia di Washington DC pada 1998-2001.

Sederet karier yang pernah diembannya tersebut menunjukkan Mahendra ternyata bukan orang baru di pemerintahan. Lulusan Monash University Australia ini telah lama berkecimpung sebagai pejabat publik.

Selain Mahendra, anggota Dewan Komisioner OJK lainnya yang terpilih dan akan diusulkan untuk disahkan dalam rapat paripurna adalah Mirza Adityaswara sebagai Wakil Ketua merangkap Ketua Komite Etik dan anggota, serta Dian Ediana Rae sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota.

Kemudian, Inarno Djajadi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap Anggota, serta Ogi Prastomiyono sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap Anggota. Selanjutnya, Sophia Issabella Watimena terpilih sebagai Ketua Dewan Audit merangkap anggota dan Friderica Widyasari Dewi sebagai anggota yang membidangi edukasi dan perlindungan konsumen.

Dalam waktu dekat, Mahendra bersama 7 komisioner OJK lainnya akan dilantik Presiden Joko Widodo. Menggantikan Wimboh Santoso sebagai Ketua DK OJK. Sebelumnya DPR-RI telah memulai proses fit and proper test untuk calon Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sederet calon mulai diuji oleh DPR, sebelum akhirnya daftar nama itu mengerucut.

Masalah IKNB

Salah satu sektor yang menjadi perhatian banyak pihak dari pengawasan OJK adalah industri keuangan non bank (IKNB). Sederet permasalahan di bidang asuransi membuat pengawasan di sektor IKNB dipertanyakan.

Pengamat Perasuransian Irvan Rahardjo menilai, sektor IKNB memang memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Oleh karena itu Komisioner OJK di bidang IKNB diharapkan bisa menyelesaikan sederet tugas berat tersebut.

"Komisioner IKNB OJK yang diharapkan untuk 5 tahun ke depan adalah yang mampu menyelesaikan sejumlah PR masalah di IKNB. Khususnya kasus-kasus asuransi seperti Jiwasraya, Bumiputera, Wana Artha Life, Kresna Life dan unit link dari sisi penguatan perlindungan konsumen," tuturnya kepada media, Jakarta, Rabu (6/4). "Dengan leadership dan kemampuan eksekusi yang kuat dan bekerja secara terintegrasi tidak silo-silo seperti selama ini," ujarnya seperti dikutip merdeka.com.

Selain itu menurutnya sosok Dewan Komisioner OJK IKNB juga harus menguasai perkembangan fintech. Apalagi perkembangan fintech belakangan ini sangat pesat seperti pinjol, kripto dan lain sebagainya.

Irvan juga menilai calon DK OJK di bidang IKNB akan jauh lebih baik jika sudah berpengalaman di bidang perasuransian. Setidaknya, sosok tersebut tak perlu lagi belajar mengenai industri tersebut. "Setidaknya memastikan bahwa calon tidak perlu belajar lagi. Melainkan yang diperlukan eksekusi segera," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua MPR-RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan, dunia tengah menghadapi paradigma baru di sektor perekonomian. Pernyataan itu muncul setelah dia melihat perkembangan ekonomi digital seperti bitcoin, aset kripto dan sebagainya yang makin digandrungi masyarakat.

Bamsoet beranggapan, kehadiran pihak otoritas tertinggi di sektor moneter dan jasa keuangan, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) nantinya sudah tidak terlalu diperlukan lagi. "Bisa saja OJK, BI nantinya tidak diperlukan lagi, karena sistem keuangan dunia telah berubah," kata Bamsoet di Jakarta, belum lama ini.

Argumen itu diberikannya lantaran transaksi ekonomi di dunia metaverse semakin kencang. Menurut dia, bisa saja rupiah, dolar dan alat tukar lain nantinya tergantikan oleh mata uang digital. "Kita masuk ke dunia yang berubah sama sekali. Dunia di mana alat tukar atau transaksinya tidak lagi seperti saat ini. Tidak ada rupiah, dolar, euro, yang ada adalah alat bayar lithium, bitcoin, dan seterusnya," tuturnya.

"Ini tantangan. Sekarang ini dunia tidak lagi dibatasi batas negara maupun batas uang. Pada saatnya kita akan miliki alat bayar yang sama," ujarnya. Atas dasar tersebut, Bamsoet lantas mengapresiasi upaya BI yang mau beradaptasi dengan zaman lewat rencana peluncuran rupiah digital. bari/mohar/fba